Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kehidupan Bernegara di Indonesia Tak Bisa Dipisahkan dari Agama"

Kompas.com - 11/04/2017, 13:40 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari agama. Ia menilai dasar-dasar ketatanegaraan Indonesia dibentuk dari nilai-nilai agama.

Haedar menyampaikan hal itu saat memberikan ceramah kebangsaan di kampus Universitas Prof Hamka di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (11/4/2017).

Pada kesempatan itu, Haedar menyatakan para pendiri bangsa meletakan nilai-nilai agama dalam dasar ketatanegaraaan karena meyakini kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia tidak lepas dari berkah Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan para pendiri bangsa itulah yang disebut Haidar dirumuskan dalam UUD 1945 beserta pembukaannya, dan sila-sila dalam Pancasila.

"Alhamdulilah ketika meletakkan dasar kebangsaan dan kenegaraannya sangat kuat dengan nilai-nilai fundamental, yang oleh Soekarno disebut sebagai dasar filosofis kita berbangsa atau juga disebut pandangan dunia kita berbangsa," kata Haedar.

Menurut Haedar, eksistensi dan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan bisa lepas. Ia bahkan menilai agama harus jadi bagian terintegrasi dalam sistem ketanegaraan.

Haedar menyatakan sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan hasil perjuangan dan telah melewati proses musyawarah yang melibatkan umat beragama yang diakui di Indonesia.

"Artinya apa? Siapapun di republik ini, rakyat apalagi pejabat negara tidak bisa melepaskan nilai-nilai agama dan ketuhanan dari denyut nadi Indonesia," kata Haedar.

Haedar menyatakan ia tidak sependapat dengan pihak-pihak yang saat ini ingin agar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dipisahkan dari nilai-nilai agama dan ketuhanan. Ia menganggap pemikiran seperti itu adalah pemikiran sekuler yang tidak pernah ada dalam benak para pemimpin dan pendiri bangsa.

"Bagaimana kalau misalkan orang ingin melepaskan dari agama dan ketuhanan, jelas tidak ada ruang di republik ini. Apalagi kalau sampai melecehkan agama," kata Haedar.

Kompas TV Muhammadiyah melalui Ketua Umumnya Hedar Nashir menghimbau tidak perlu ada aksi demo pada 11 Februari mendatang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com