JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meyakini tidak akan ada deadlock atau kebuntuan saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta ketika Anies Baswedan-Sandiaga resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
Hal itu, kata Taufik, bukan karena partai pengusung Anies-Sandiaga di DPRD akan melunak, tetapi karena Anies-Sandiaga akan taat aturan.
"Untuk apa dipersulit, orang buat masyarakat. Enggaklah (tidak akan deadlock). Anies taat aturan," kata Taufik saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017).
Taufik mencontohkan pengesahan APBD DKI Jakarta 2017 oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Taufik mengatakan, tidak ada ketegangan pada penyusunan APBD DKI saat Sumarsono jadi Plt gubernur.
"Plt lancar, Plt didukung siapa? Enggak ada kan. Lancar aja," ujar Taufik.
Saat pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok beberaoa kali terjadi selisih pendapat dengan DPRD DKI soal penyusunan APBD. Bahkan, pembahasan APBD sempat buntu pada 2015. Ketika itu, Pemprov DKI akhirnya menggunakan APBD dengan pergub, bukan perda.
Ahok mengatakan dia tetap berani membuat pembahasan APBD berujung deadlock lagi jika DPRD DKI memasukan banyak pokok-pokok pikiran (pokir) yang menurut dia tidak masuk akal.
Baca juga: Rancangan Pergub APBD DKI Sudah Disetujui Mendagri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.