Bagaimana Nasib Program Bedah Rumah Setelah Ahok-Djarot Kalah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Program bedah rumah yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tersendat. Rumah-rumah warga yang sudah dibongkar belum dibangun kembali.

Tercatat, ada 10 rumah di Jalan Cilincing Lama I, RT 02 dan 015 RW 03 Kelurahan Cilincing yang dibongkar saat peluncuran program pada 17 April 2017. Pada awalnya, perbaikan tiap satu rumah ditargetkan selesai dalam lima hari.

Namun, saat Kompas.com menyambangi rumah-rumah tersebut pada Rabu (26/4/2017), belum ada pengerjaan yang dilakukan. Belum ada rangka rumah yang dibentuk atau tiang penyangga yang dipasang. Hanya terlihat puing-puing rumah yang masih berserakan.

Program bedah rumah adalah program renovasi rumah warga yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI pada 17 April 2017. Meski diluncurkan oleh Pemprov DKI, anggaran untuk perbaikan rumah berasal dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta.

Adanya program ini memunculkan polemik. Sebab peluncurannya dilakukan dua hari sebelum dilangsungkannya pemungutan suara putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.

Sebagaimana diketahui, pasangan gubernur dan wakil gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat merupakan salah satu kontestan pilkada yang bertarung hingga putaran kedua. Mereka bersaing dengan pasangan lain, yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Sandi adalah salah seorang yang mempermasalahkan peluncuran program bedah rumah yang dilakukan dua hari sebelum pencoblosan itu.

"Kalau memang itu program banyak yang mempertanyakan timing (waktu) dan motivasi, kok dilakukan dua hari, pas hari tenang malah," kata Sandi pada 5 April 2017.

Tak hanya Sandi, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta juga mempertanyakan landasan hukum progam bedah rumah. Dalam rapat Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta, pada 12 April, pihak Biro Hukum DKI Jakarta mengatakan, landasan hukum program bedah rumah adalah Pergub Nomor 64 Tahun 2013 tentang Bantuan Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh melalui Penataan Kampung dan diperkuat dengan Instruksi Gubernur Nomor 51 Tahun 2017.

"Tetapi ternyata terkait Pergub 64 Tahun 2013 itu ada instruksi BPK untuk direvisi," ujar Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif, di Gedung Komisi A DPRD DKI, pada 12 April.

Syarif mengatakan, dalam pergub tersebut ditulis bahwa program bedah rumah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Namun, ternyata APBD hanya digunakan untuk gaji pasukan pelangi.

Sementara itu, material bangunan yang digunakan untuk memperbaiki rumah menggunakan dana CSR perusahaan swasta.

Anggota Dewan mempertanyakan isi pergub itu. Syarif juga mempertanyakan isi instruksi gubernur yang dibuat. Sebab, menurut dia, isi instruksi gubernur tersebut tidak mencantumkan rujukan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) terlebih dahulu.

"Biro hukum masa bikin instruksi gubernur begini bunyinya. Pakai kalimat 'Dalam rangka' bla bla bla, kayak orang undang pengajian," ujar Syarif.

Dengan alasan tersebut, Syarif menilai landasan hukum untuk program bedah rumah harus diperbaiki terlebih dahulu. "Sangat lemah landasan hukumnya," kata politikus Partai Gerindra itu.

Meski menuai polemik, program bedah rumah tetap diluncurkan pada 17 April. Djarot didaulat untuk menjadi pejabat yang menandai dimulainya program tersebut. Pemprov DKI Jakarta memilih kawasan Cilincing sebagai lokasi peluncuran program bedah rumah karena wilayah tersebut merupakan salah satu kelurahan dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak di Jakarta Utara.

Menurut Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi, ada 83 rumah di Jakarta Utara yang akan dibedah. Untuk tahap awal, jumlah rumah yang akan dibedah ada 18 rumah unit.

"Saat ini satu rumah sudah selesai, satu rumah sedang proses, dan satu lagi sedang proses akan dimulai," ujar dia ketika itu.

Sementara itu, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sugiyono mengatakan, tidak ada maksud politis di balik program bedah rumah yang dilaksanakan dua hari sebelum pencoblosan itu. Bambang mengatakan, program itu bukan program baru.

Pemerintah Kota Jakarta Timur sudah memiliki progam serupa dengan menggunakan anggaran dari Bazis DKI. Menurut dia, program bedah rumah memang sudah ada, tetapi masih banyak warga yang membutuhkan bantuan itu.

Bambang mengatakan, tujuan program itu bukan hanya membantu masyarakat miskin, melainkan juga untuk membenahi permukiman. Menurut Bambang, kebijakan Pemprov DKI  Jakarta tidak tergantung pada proses pilkada yang tengah berjalan.

"Kalau gara-gara pilkada mandek semua, bagaimana mau layani masyarakat? Show must go on," ujar Bambang ketika itu.

Warga khawatir

Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan sejumlah lembaga, pasangan Ahok-Djarot kalah dari pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Bersamaan dengan itu, rumah-rumah warga yang sudah dibongkar belum mulai dibangun kembali. Kondisi ini membuat warga yang menjadi peserta bedah rumah khawatir.

Koordinator petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) Kelurahan Cilincing, Fajar, mengatakan warga sempat mempertanyakan apakah program bedah rumah tetap akan dilanjutkan walaupun Ahok kalah pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Warga, lanjut Fajar, khawatir jika rumah yang saat ini sedang direnovasi tak lagi dilanjutkan pembangunannya.

"Warga sempat galau juga apa dilanjutkan atau enggak. Rumah sudah diratakan, masa enggak dilanjutin," ujar Fajar, saat ditemui Kompas.com.

Kepada warga, Fajar menjelaskan bagi rumah yang telah masuk program tersebut, pembangunan akan terus dilanjutkan. Warga diminta tidak perlu khawatir kekalahan Ahok-Djarot bakal menghentikan proses pembangunan.

Fajar menjelaskan, setiap hari pihaknya sengaja mendatangi lokasi rumah yang akan direnovasi agar warga bisa bertanya secara langsung soal kepastian pembangunan tersebut.

"Abis pilkada ada perubahan pandangan. Warga nanya 'jadi diterusin enggak'. Saya bilang diterusin kan ini CSR. Yang tanda tangan Pemprov DKI. Memang ada kekhawatiran. Alhamdulillah mereka mengerti," ujar Fajar.

Seorang petugas PPSU, Irfan, mengatakan bahwa pembangunan rumah terkendala karena ketersediaan bahan bangunan. Menurut Irfan, sejak 17 April , para petugas masih menunggu bahan bangunan tiba di lokasi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik sebelumnya menilai, program bedah rumah adalah program dadakan yang tidak terencana dengan baik dan merupakan bentuk kampanye.

"Itu kan kampanye. Gubernur yang kalah tanggung jawab. Itu kan kampanye dia," kata Taufik saat ditemui di Kantor DPW Partai Gerindra Jakarta Pusat, Kamis kemarin.

Djarot membantah kekalahannya dan Ahok dalam Pilkada DKI 2017 menjadi penyebab mandeknya program bedah rumah. Dia mengatakan, Pemprov DKI sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan pemberi CSR. Karena itu ia berjanji program bedah rumah di Cilincing akan dilanjutkan.

"Itu kan menyangkut materialnya, batu bata ringan ya, sudah kita kerjakan dan itu kan kalau menurut saya juga harus dilanjutkan," ujar Djarot.

Baca juga: Djarot Pastikan Bedah Rumah di Cilincing Dilanjutkan

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Arifin, Jumat (28/4/2017) pagi mengatakan, PT Tatalogam telah mengirimkan bahan material bangunan untuk program bedah rumah di kawasan Cilincing itu. Tatalogam merupakan perusahaan yang menyediakan bahan material bangunan melalui pola CSR untuk program bedah rumah itu.

"Material baja ringan dan kolom praktis sudah on site untuk kebutuhan sekitar tiga sampai empat rumah menurut penuturan Bapak Aldo, Direktur Tatalogam," kata Arifin melalui pesan singkat kepada Kompas.com.

Baca juga: Bahan Bangun Tersedia, Program Bedah Rumah Dilanjutkan