KJP Plus Tak Dimasukkan ke APBD-P 2017, Anies Akan Bicara dengan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar lebih lanjut mengenai keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama yang tidak mau memasukkan program KJP (Kartu Jakarta Pintar) Plus ke APBD Perubahan tahun 2017.

Dia mengaku akan bicara langsung dengan Ahok mengenai hal tersebut.

"Nanti kita bicarakan dulu. Enggak mau buru-buru kita," kata Anies usai menyapa warga di Jalan Sawahlunto, Pasar Manggis, Jakarta Selatan, Minggu (7/5/2017).

KJP Plus merupakan salah satu program kerja andalan Anies bersama pasangannya, Sandiaga Uno, pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta.

Beda KJP Plus dan KJP di bawah kepemimpinan Ahok salah satunya mengenai manfaat tarik tunai bagi penerima KJP.

KJP saat ini dikonsep Ahok hanya bisa dipakai transaksi secara elektronik atau nontunai.

(Baca: Ahok Tak Mau Memasukkan KJP Plus dalam APBD-P 2017)

Sedangkan KJP Plus versi Anies-Sandi ada salah satu manfaat di mana penerimanya bisa tarik tunai, baik bagi pelajar atau anak usia sekolah yang pendidikannya putus di tengah jalan.

Pada Sabtu (6/5/2017), Ahok menegaskan dirinya tidak akan mengakomodasi program KJP Plus untuk masuk ke APBD Perubahan tahun 2017.

(Baca: Ahok: Kalau Anda Tarik Tunai KJP, Berarti Membuat Jakarta Mundur)

Dia juga mengkritik dengan menyebut manfaat tarik tunai dapat merusak mental murid dan tidak membuat anak-anak terpacu untuk bersekolah.