Kompas.com - 09/05/2017, 13:12 WIB
Terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding. POOL / KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOTerdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara. Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya menyatakan banding.
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim dalam sidang kasus dugaan penodaan agama menilai bahwa kasus yang menjerat terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2017. Majelis hakim menilai kasus tersebut murni penodaan agama.

"Bahwa tentang penasihat hukum yang menilai kasus ini terkait dengan Pilkada karena terdakwa adalah salah satu pasangan calon dalam Pilkada, pengadilan tidak sependapat dan menurut pengadilan kasus ini murni kasus penodaan agama," ujar salah satu anggota majelis hakim dalam persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

Hakim menyatakan, mungkin saja kasus penodaan agama tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan Pilkada, namun hal itu tidak berarti menunjukkan kasus yang menjerat Ahok itu berkaitan dengan Pilkada.

"Ini tampak seolah-seolah berkaitan dengan Pilkada karena kasus ini terjadi saat menjelang Pilkada dan berlangsung hingga pelaksanaan Pilkada," kata hakim.

Baca: Hakim Tak Permasalahkan Saksi Pelapor Tak Lihat Langsung Pidato Ahok di Kepulauan Seribu

Selain itu, hakim menilai kasus tersebut tidak berkaitan dengan Pilkada karena pelapor juga tidak berasal dari Jakarta dan tidak memiliki kepentingan dalam Pilkada.

Menurut hakim, kasus penodaan agama itu muncul karena Ahok mengucapkan kata-kata yang memiliki konotasi negatif dan berkaitan dengan ayat suci Al Quran, yakni Surat Al Maidah Ayat 51.

"Hal ini terjadi karena terdakwa mengucapkan kata-kata yang kemudian menjadi pokok persoalan, dalam persoalan adalah menjelang Pilkada," ucap hakim.

Majelis hakim menilai Ahok terbukti menodakan agama dengan melanggar Pasal 156a KUHP dan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara. Majelis hakim memerintahkan agar Ahok ditahan.

Baca: Hakim Nilai Ahok Timbulkan Kegaduhan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pihak Kecamatan Benda Dirikan Dapur Umum bagi Warga Terdampak Banjir

Pihak Kecamatan Benda Dirikan Dapur Umum bagi Warga Terdampak Banjir

Megapolitan
Kasus Omicron di Jakarta Hampir 1.000, Wagub DKI Imbau Masyarakat Tak Keluar Rumah jika Tak Mendesak

Kasus Omicron di Jakarta Hampir 1.000, Wagub DKI Imbau Masyarakat Tak Keluar Rumah jika Tak Mendesak

Megapolitan
Habiskan Stok Lama, Pedagang di Pasar Slipi Masih Jual Minyak Goreng Rp 20.000 Per Liter

Habiskan Stok Lama, Pedagang di Pasar Slipi Masih Jual Minyak Goreng Rp 20.000 Per Liter

Megapolitan
Dari 517 Pasien Covid-19 Varian Omicron di Wisma Atlet, Tak Ada Kasus Kematian

Dari 517 Pasien Covid-19 Varian Omicron di Wisma Atlet, Tak Ada Kasus Kematian

Megapolitan
Dua Warga di Tanjung Duren Terkonfirmasi Positif Covid-19 Varian Omicron

Dua Warga di Tanjung Duren Terkonfirmasi Positif Covid-19 Varian Omicron

Megapolitan
Sempat Mengelak, Pelaku Akhirnya Mengaku Cabuli Bocah Setelah Hasil Visum Keluar

Sempat Mengelak, Pelaku Akhirnya Mengaku Cabuli Bocah Setelah Hasil Visum Keluar

Megapolitan
Warga Rangkapan Jaya Depok Temukan Jenazah Lansia di Kebun Belimbing

Warga Rangkapan Jaya Depok Temukan Jenazah Lansia di Kebun Belimbing

Megapolitan
Anggota Satlantas Jaktim Dilarikan ke RS Polri akibat Ditabrak Pemotor di Simpang PGC

Anggota Satlantas Jaktim Dilarikan ke RS Polri akibat Ditabrak Pemotor di Simpang PGC

Megapolitan
Komplotan Pencuri Beraksi di Komplek Deplu, Gasak 5 Spion Mobil Milik Warga

Komplotan Pencuri Beraksi di Komplek Deplu, Gasak 5 Spion Mobil Milik Warga

Megapolitan
Sempat Buron, Tiga Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI AD Akhirnya Ditangkap

Sempat Buron, Tiga Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI AD Akhirnya Ditangkap

Megapolitan
Puluhan Kilogram Gulungan Kulit Kabel Ditemukan di Saluran Air Jalan Bungur Raya

Puluhan Kilogram Gulungan Kulit Kabel Ditemukan di Saluran Air Jalan Bungur Raya

Megapolitan
Suami Bunuh Istri di Duren Sawit, Korban Ditemukan oleh Adiknya yang Tidur di Dekatnya

Suami Bunuh Istri di Duren Sawit, Korban Ditemukan oleh Adiknya yang Tidur di Dekatnya

Megapolitan
Lebih dari 1.000 Kepala Keluarga di Kecamatan Benda Jadi Korban Banjir

Lebih dari 1.000 Kepala Keluarga di Kecamatan Benda Jadi Korban Banjir

Megapolitan
Dagangan Senilai Rp 30 Juta Terendam Banjir di Tegal Alur, Pedagang: Seperempatnya Tidak Selamat

Dagangan Senilai Rp 30 Juta Terendam Banjir di Tegal Alur, Pedagang: Seperempatnya Tidak Selamat

Megapolitan
Pemkot Bekasi Pastikan Stok Vaksin Cukup untuk Booster Selama Januari

Pemkot Bekasi Pastikan Stok Vaksin Cukup untuk Booster Selama Januari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.