Seruan Djarot Lawan Persekusi dan Wacana Mendirikan "Safe House"

JAKARTA, KOMPAS.com - Tindakan persekusi marak terjadi. Catatan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net), terjadi tren kenaikan korban persekusi dari Januari hingga Mei 2017 dengan jumlah mencapai 59 orang.

Berbagai seruan mengenai larangan tindak persekusi pun disampaikan sejumlah pihak, termasuk Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Djarot menyatakan bahwa persekusi adalah contoh buruk yang tidak patut dilakukan oleh siapa pun. Sebab, tindakan tersebut sama dengan aksi main hakim sendiri.

"Kalau pun ada yang tidak menyenangkan, unggahan yang tidak menyenangkan, ya laporkan ke kepolisian. Jangan main hakim sendiri," ujar Djarot, Jumat (2/6/2017).

(baca: Djarot: Persekusi Ini Tindakan yang Tidak Patut

Djarot meminta polisi menindak tegas pelaku persekusi. Dengan begitu, persekusi diharapkan tidak berulang dan tidak meresahkan masyarakat.

Bantuan Pemprov DKI

Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan rumah aman atau safe house bagi korban persekusi jika diperlukan. Pemprov DKI juga bersedia membantu memfasilitasi polisi atau TNI pembangunan safe house diperlukan di markas polisi atau TNI.

Sebab, Djarot menyebut rumah paling aman untuk korban salah satunya adalah di kantor-kantor pemerintahan atau TNI/Polri. Safe house tersebut juga bisa digunakan untuk korban lainnya yang mengalami kekerasan.

"Kalau perlu kami bisa bantu untuk bikin safe house. Safe house yang paling baik di mana? Ya di kantor pemerintah, atau di kantor polisi sekalian, atau di kantor TNI," kata Djarot.

(baca: Djarot: Kalau Ada Unggahan Tak Menyenangkan, Jangan Main Hakim Sendiri)

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengerahkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) menjadi "mata-mata" di tengah masyarakat dalam rangka membantu kepolisian dalam mengawasi aksi persekusi.

Anggota FKDM akan melaporkan gejala-gejala yang mereka lihat di lapangan kepada polisi.

"Setiap RW, setiap kelurahan kan ada kaki, mata, dan telinga saya di sana. Ya mereka yang akan mantau masing-masing di wilayah kejadian ini itu, ada mata-mata dari kami," ujar Kepala Bakesbangpol DKI Jakarta Darwis Muhammad Adjie, Jumat.

(baca: SAFE Net: Persekusi Meluas ke Sejumlah Wilayah)

Bantuan lainnya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta yakni dengan menerima salah satu korban persekusi asal Solok, Sumatera Barat, untuk pindah bekerja di Jakarta. Korban yang dimaksud yakni Fiera Lovita, seorang dokter yang bekerja di RSUD Kota Solok.

Djarot menuturkan, Fiera bisa mengajukan diri untuk pindah bekerja di bawah lingkungan Pemprov DKI Jakarta apabila merasa tak lagi aman di Solok.

"Kalau misalnya dia (Fiera) merasa enggak aman, ya ngajukan pindah ke DKI," ujar Djarot.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Kesehatan untuk memproses hal tersebut. Fiera mengalami persekusi berupa teror dan intimidasi oleh sekelompok orang dari ormas tertentu yang tidak menyukai statusnya di media sosial.

Status tersebut dia buat pada 19-21 Mei 2017, setelah menyaksikan berita konferensi pers pihak kepolisian di televisi terkait kebenaran barang bukti kasus chat WhatsApp pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan Firza Husein.

Fiera merasa tertekan setelah mengalami persekusi. Persekusi juga dialami seorang remaja asal Cipinang, Jakarta Timur, berinisial M (15).

Persekusi terhadap M berawal saat status di media sosialnya dianggap menghina pimpinan organisasi masyarakat tertentu. Tak terima pimpinannya dihina, anggota ormas itu pun menangkap remaja tersebut dan menginterogasinya. Tak hanya mendapat kekerasan secara verbal, remaja itu juga mendapat pukulan di bagian wajah.