Anies-Sandi Beri Bantuan Sembako untuk Anak dan Lansia pada 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Masrokhan mengatakan, gubernur-wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan memberi bantuan sembako untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, warga lanjut usia, dan penyandang disabilitas pada 2018.

Bantuan tersebut akan direalisasikan dalam kegiatan "pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas" yang masuk ke dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Dinas Sosial DKI Jakarta 2018.

"Itu kan ada slot di visi-misinya beliau (Anies-Sandi) yang dirancang untuk ke sana. Pemenuhan kebutuhan dasar itu kan menjadi kewajiban di aturan perundang-undangan bagi pemda maupun pemerintah pusat," ujar Masrokhan, saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/6/2017).

(baca: Kegiatan Tambahan Rp 12,35 Miliar Anies-Sandi Dimasukan ke RKPD 2018 )

Agar tepat sasaran, Masrokhan menyebut bantuan tersebut akan didistribusikan secara non-tunai menggunakan kartu. Pemprov DKI akan mentransfer sejumlah dana ke rekening tersebut untuk dibelanjakan di e-warung.

Kartu tersebut hanya bisa digunakan untuk membeli sembako yang disediakan dalam kegiatan "pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas", yakni beras, gula, dan minyak goreng. Transaksi juga sepenuhnya menggunakan mesin elektronic data capture (EDC).

"Enggak (tunai), itu kan zaman dulu ya, sekarang model cashless. Itu mengurangi faktor salah sasaran, artinya dengan kartu itu lebih tepat sasaran karena akan lebih bisa dikontrol," ucap Masrokhan.

Menurut Masrokhan, kegiatan ini mirip dengan program bantuan pangan non-tunai dari Kementerian Sosial RI yang disalurkan Dinas Sosial di DKI Jakarta. Agar tidak tumpang tindih, kata dia, penerima bantuan sembako dari Pemprov DKI adalah warga yang tidak menerima bantuan pangan non-tunai dari Kemensos.

"Itu kan kelihatan yang dibantu Kementerian Sosial. Data yang di kami, usulan data baru yang tidak dibantu (kementerian), jadi tanggung jawab kami. Jadi kalau misalnya ada 100, yang sudah dipenuhi kementerian misalnya 60, yang 40 adalah kewajiban APBD," ucap dia.

Masrokhan menuturkan, kegiatan "pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas" ini adalah hasil pembicaraan dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi.

Nantinya, penyediaan sembako untuk kegiatan ini akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yakni PT Food Station Tjipinang Jaya.

"DKI mendorong untuk berfungsinya BUMD. Kami ada yang namanya Food Station, barangkali didorong untuk membantu proses percepatan pangan," kata Masrokhan.

(baca: Upaya Anies-Sandi Masukkan Program ke APBD-P dan Permintaan untuk Tak Buru-buru)

Adapun program bantuan pangan non-tunai dari Kementerian Sosial hanya berupa beras dan gula. Setiap bulannya, Kementerian Sosial mentransfer dana Rp 110.000 ke rekening setiap kelompok penerima manfaat (KPM) untuk membeli gula seharga Rp 12.500 per kilogram dan beras seharga Rp 8.500 per kilogram.

Hingga saat ini, sudah ada 212.978 warga DKI Jakarta yang menjadi penerima bantuan pangan non-tunai tersebut dengan 36 e-warung yang sudah ada.