Sindiran Anies soal Gaji Tim Gubernur yang Buat Tim Ahok Angkat Bicara

AKARTA, KOMPAS.com — Beberapa hari ini, anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2018 menjadi perbincangan. Sebab, nilainya mencapai Rp 28 miliar dan untuk lebih dari 30 orang.

Menurut Anies, hal itu untuk memastikan orang-orang yang membantunya dibiayai APBD, bukan dana perusahaan swasta.

"Jadi, alhamdulillah kami akan menghentikan praktik-praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu gubernur," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).

Dengan begitu, orang-orang yang bekerja dengan gubernur tidak bergantung pada dana pihak lain. Menurut Anies, orang-orang yang memberi masukan kepada gubernur tidak boleh bergantung pada pihak swasta. Sebab, mereka adalah orang-orang yang ikut dalam pengambilan keputusan gubernur.

Baca juga: Biayai Tim Gubernur dari APBD, Anies Sebut Ini Good Governance

"Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur, menyusun kebijakan, dan membantu percepatan pembangunan justru dibiayai swasta, potensi ada konflik kepentingan menjadi tinggi," ujar Anies.

Sindiran

Pernyataan Anies menimbulkan pertanyaan. Apakah dia menuding gubernur sebelumnya menggunakan dana perusahaan swasta untuk menggaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) atau stafnya?

Anies mengatakan, jawaban atas pertanyaan itu bisa didapat dari berita-berita terdahulu.

"Sekarang Anda cek saja di berita-berita dulu, dulu dibiayai siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik Anda bandingkan dan lihat dulu dibiayai siapa, sekarang dengan siapa," ujar Anies.

"Kan, lucu secara kepegawaian dibiayai swasta, tetapi keberadaannya di kantor gubernur," ujar Anies.

Baca juga: Alasan Anies Tingkatkan Anggaran Tim Gubernur Jadi Rp 28 Miliar

KOMPAS Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan

Staf pribadi diisi orang-orang yang bekerja membantu gubernur di luar dari instansi pemerintahan. Biasanya keberadaan mereka melekat dengan gubernur.

Sementara TGUPP merupakan penasihat gubernur yang berada di instansi pemerintahan. Biasanya diisi PNS senior non-eselon.

Tim Ahok bersuara

Salah seorang staf mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Rian Ernest, membantah bahwa gajinya dan staf lain dari perusahaan swasta. Kata dia, gaji para staf berasal dari dana operasional gubernur yang sumbernya APBD.

"Kami (staf) ini digaji setiap bulan langsung ditransfer ke Bank DKI dari uang APBD yang masuk dalam biaya penunjang operasional gubernur yang jumlahnya gede itu. Saya sendiri waktu itu digaji Rp 20 juta per bulan," ujarnya.

Baca juga: Rian Ernest: Mengapa Anies Tak Ambil Gaji TGUPP dari Biaya Operasional Gubernur?

Menurut dia, Anies mispersepsi jika menyebut gaji staf Ahok dari perusahaan swasta. Rian menyayangkan ucapan tersebut keluar dari seorang gubernur yang saat kampanye berjanji mengedepankan dialog.

"Saya menyayangkan sikap Pak Anies yang langsung menuduh seperti itu, padahal ketika kampanye dia mengedepankan dialog, tetapi ini enggak ada dialog, enggak ada konfirmasi apa-apa, tiba-tiba bilang begitu," ujarnya.

Lagi pula, kata Rian, staf gubernur bukan TGUPP yang kini sedang ramai dibicarakan.

Baca juga: Rian Ernest, Mantan Staf Ahok Beberkan Perbedaannya dengan TGUPP

"Berbeda total, ya, dengan TGUPP. Kalau kami ini memang non-PNS. Pak Ahok enggak mau orang yang membantunya itu punya konflik kepentingan, makanya dia buka seleksi buat jadi stafnya," ujar Rian.

Jika tuduhan Anies menyasar kepada staf pribadi Ahok, Rian menegaskan bahwa hal itu salah. Tidak ada perusahaan swasta yang menggaji staf Ahok.

Baca juga: Rian Ernest, Mantan Staf Ahok: Kami Digaji dari Uang Operasional Gubernur

Namun, jika hal itu ditujukan kepada TGUPP, hal itu juga salah. Sebab, anggaran untuk TGUPP masuk dalam APBD di bawah Biro Administrasi Sekretariat Daerah.