Akankah Anies Setuju Kampung Susun Bukit Duri yang Dulu Ditolak Ahok?

Kompas.com - 22/11/2017, 08:00 WIB

Sherly Puspita

Penulis

Lihat Foto

Desain kampung susun untuk warga Bukit Duri yang diajukan Komunitas Ciliwung Merdeka.(Komunitas Ciliwung Merdeka)

Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (13/11/2017).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan suara di TPS 54 Kompleks Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (19/4/2017). Pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran kedua berlangsung pada hari ini.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (4/11/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan permukiman di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan yang dibangun persis di pinggir sungai Ciliwung dibongkar pada Rabu (28/9/2016).

Saat itu, sebagian besar hunian yang digusur sudah tak berpenghuni karena penghuninya telah direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Rawa Bebek.

Sebagian warga lainnya menolak penggusuran lantaran proses hukum yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Warga yang melakukan penolakan tersebut tergabung dalam Komunitas Ciliwung Merdeka.

Sebelum penggusuran dilakukan, Komunitas Ciliwung Merdeka pernah menggagas pembangunan kampung susun yang manusiawi di Bukit Duri, termasuk di Kampung Pulo, Jakarta Timur.

Konsep kampung susun pertama kali dipresentasikan ke mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pada Oktober 2012.

KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (13/11/2017).

Model kampung susun yang dipresentasikan ke Jokowi berupa hunian vertikal layaknya rusun. Akan tetapi, konsepnya diklaim berbeda dengan rusun karena tidak menghilangkan kondisi sosial, budaya, dan religiusitas kehidupan asli warga dua daerah itu.

Komunitas Ciliwung Merdeka menyebut pakar yang dilibatkan dalam menyusun konsep itu berasal dari beragam latar belakang disiplin ilmu. Seperti pakar hidrologi, ahli tata air, arsitek, praktisi, akademisi, urban planner, ekonom dan sejarawan.

Biaya pembangunan kampung susun pun dibagi.

Komunitas Ciliwung Merdeka menawarkan pemerintah menyumbang 50 persen, warga swadaya 30 persen, dan investor 20 persen. Keberadaan kampung susun diyakini bisa jadi magnet bagi pariwisata.

Saat itu, Jokowi disebut sudah berjanji untuk membuat kampung susun di Bukit Duri.

Ditolak Ahok

Setelah Jokowi menjadi Presiden RI, posisi Gubernur DKI Jakarta ditempati oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Komunitas Ciliwung Merdeka kembali mempresentasikan konsep kampung susun kepada Ahok. Hanya saja, menurut Ahok, Ciliwung Merdeka tidak memenuhi persyaratan yang ia minta.

"Kamu mau desain kayak begitu Rp 1 triliun, oke saya kerjain pakai kontribusi tambahan dari pengembang. Tetapi, bisa enggak kamu dapati surat kuasa dari semua pemilik di daratan tadi? Enggak bisa," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Ia mengatakan, Komunitas Ciliwung Merdeka tidak bisa mendapatkan surat kuasa dari semua pemilik bangunan di bantaran Kali Ciliwung untuk pembangunan kampung susun.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan suara di TPS 54 Kompleks Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (19/4/2017). Pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran kedua berlangsung pada hari ini.

Selain itu, Ahok membandingkan harga tanah di Bukit Duri dengan yang ada di Kampung Pulo. Di Kampung Pulo, lanjut Ahok, saat itu harga tanahnya mencapai Rp 20 juta per meter persegi.