DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Mulai 30 November hingga 23 Desember

Kompas.com - 29/11/2017, 19:06 WIB
Warga mengantre untuk membayar pajak kendaraan bermotor melalui mobil Samsat Keliling di kawasan Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (5/1/2017). Pemerintah mulai memberlakukan tarif baru biaya pengurusan surat-surat kendaraan dengan kenaikan dua hingga tiga kali lipat dari sebelumnya. KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASAWarga mengantre untuk membayar pajak kendaraan bermotor melalui mobil Samsat Keliling di kawasan Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (5/1/2017). Pemerintah mulai memberlakukan tarif baru biaya pengurusan surat-surat kendaraan dengan kenaikan dua hingga tiga kali lipat dari sebelumnya.
Penulis Nursita Sari
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan menghapus sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Penghapusan denda diberlakukan mulai 30 November-23 Desember 2017. Wajib pajak cukup datang ke kantor samsat, mobil samsat keliling, hingga gerai samsat di mal untuk membayar pajak terutang tanpa harus membayar denda yang bisa mencapai 48 persen.

Pembayaran pajak terutang juga bisa dilakukan melalui ATM Bank DKI, BNI, BTN, dan Bukopin.

"Silakan melakukan (pembayaran) dari mulai besok sampai dengan 23 Desember. Pada periode itu bebas untuk melakukan pelunasan tanpa terkena sanksi apa pun," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (29/11/2017).

Baca juga: Bulan Depan, Pajak Bermotor di Jakarta Dibayar secara "Online"

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (29/11/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (29/11/2017).
Anies mengatakan, penghapusan denda pajak ini dilakukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak melunasi pajak terutangnya dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Selama periode tersebut, kata Anies, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, dan Jasa Raharja akan menggelar razia.

Kendaraan yang terjaring razia sebelum masa pemutihan denda berakhir akan tetap dikenai sanksi administrasi dengan diwajibkan membayar denda pajak.

Baca juga: Di Mana Saja Razia Pajak Kendaraan di Jakarta?

"Kami di satu sisi memberikan kebebasan tidak dikenai sanksi, maka itu lakukan (pelunasan), karena kami lalu akan melakukan razia. Jadi, ini adil," kata Anies.

Anies menjelaskan, total tunggakan yang berasal dari pajak kendaraan mencapai Rp 1,7 triliun. Jumlah kendaraan roda dua dan tiga yang menunggak sebanyak 3,3 juta. Sementara itu, jumlah kendaraan roda empat yang menunggak pajak ada 694.000 kendaraan.

Kepala BPRD DKI Jakarta Edi Sumantri awalnya menyebut penghapusan denda pajak dimulai pada 20 November-20 Desember. Namun, program itu diundur dan baru dimulai esok.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Megapolitan
DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

Megapolitan
KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

Megapolitan
Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Megapolitan
Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Megapolitan
Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Megapolitan
Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Megapolitan
Dilecehkan di Bandara Soetta Setelah Rapid Test, Korban Mengaku Trauma Mendalam

Dilecehkan di Bandara Soetta Setelah Rapid Test, Korban Mengaku Trauma Mendalam

Megapolitan
Viral, Oknum Petugas Ngotot Ingin Makan di Tempat di Kramat Pela

Viral, Oknum Petugas Ngotot Ingin Makan di Tempat di Kramat Pela

Megapolitan
Cuitan Pelecehan Seksual di Bandara Soetta, Polres Bandara Belum Terima Laporan

Cuitan Pelecehan Seksual di Bandara Soetta, Polres Bandara Belum Terima Laporan

Megapolitan
Tawuran di Pulogadung Tewaskan Seorang Pelajar, Satu Pelaku Ditangkap

Tawuran di Pulogadung Tewaskan Seorang Pelajar, Satu Pelaku Ditangkap

Megapolitan
Tanggapi Kritik soal Jenazah Saefullah Dibawa ke Balai Kota, Ketua DPRD: Semua Taat Protokol

Tanggapi Kritik soal Jenazah Saefullah Dibawa ke Balai Kota, Ketua DPRD: Semua Taat Protokol

Megapolitan
UPDATE 18 September: Bertambah 41 Kasus Positif dan 15 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

UPDATE 18 September: Bertambah 41 Kasus Positif dan 15 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Jalur Pedestrian di Seputar Istana Bogor Ditutup pada Akhir Pekan untuk Hindari Keramaian

Jalur Pedestrian di Seputar Istana Bogor Ditutup pada Akhir Pekan untuk Hindari Keramaian

Megapolitan
Ojol di Kota Tangerang Didenda Rp 100.000 jika Langgar Protokol Kesehatan

Ojol di Kota Tangerang Didenda Rp 100.000 jika Langgar Protokol Kesehatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X