Komite Pencegahan Korupsi DKI Disarankan Lebih Fokus ke Masyarakat agar Tak Tumpang Tindih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengapresiasi adanya Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta. Namun, dia mengingatkan ada SKPD maupun instansi lain di Jakarta yang punya tugas mirip dengan komite ini.

"Jangan APBD digelontorkan sekian banyak hanya untuk menambah pendampingan kawan-kawan KPK yang sudah ada di sini," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (4/1/2018).

Bestari mengacu kepada tim koordinasi supervisi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang juga ada di Jakarta. Tim tersebut selama ini memantau perencanaan pembangunan yang ada di provinsi-provinsi termasuk Jakarta.

Selain itu, ada juga Inspektorat DKI Jakarta yang selama ini bertugas untuk melakukan pengawasan di internal Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga : KPK Sambut Positif Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta, tetapi...

"Bagaimana dengan keberadaan Inspektorat? Apakah terpasung dengan adanya komite ini? Atau kemudian apakah TGUPP ini yang acting like gubernur dan beri arahan-arahan (ke Inspektorat)?" ujar Bestari.

Untuk mencegah hal itu, Bestari menyarankan agar Komite Pencegahan Korupsi benar-benar fokus pada pencegahan. Pencegahannya juga bukan di dalam internal Pemprov DKI Jakarta, melainkan juga pencegahan korupsi di lingkungan masyarakat.

"Pergilah ke sekolah SD, SMP, SMA, kepada mahasiswa, ormas, majelis taklim, dan sebagainya. Itu yang paling penting," ujar Bestari.

Baca juga : Reklamasi hingga Potensi Kolusi, Masukan ICW untuk Komite Pencegahan Korupsi