KPAI Dorong Percepatan PP Hukuman Kebiri untuk Paedofil

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap percepatan pemberlakuan hukuman kebiri. 

Ketua KPAI Susanto mengatakan, hukuman itu berlaku untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak. 

"Pertama memang kami minta (pengesahan) Peraturan Pemerintah (PP) ini dipercepat karena memakan waktu lama. KPAI dilibatkan terus, tetapi harus ada tenggat waktu yang tepat dan terukur agar mandat ini terealisasikan dengan cepat," ucap Susanto di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018).

Baca juga: PP dan Petunjuk Teknis Hukuman Kebiri Tinggal Ditandatangani Presiden

Ia mengatakan, perlu PP terlebih dahulu sebelum pemberlakuan hukuman kebiri.

PP itu, lanjutnya, mengatur pihak mana yang melakukan kebiri, proses kebiri, pihak mana saja yang dikenakan kebiri, dan lain-lain. 

"Ini yang sedang dibahas," ujarnya. 

Baca juga: KPAI Dorong Penegak Hukum Gunakan Hukuman Kebiri bagi Pedofil

Hukuman kebiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang itu mengatur pemberatan hukuman yakni ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara dan kebiri kimia.

Baca juga: Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia di Mojokerto, Kejaksaan Masih Mencari Rumah Sakit