JAKARTA, KOMPAS.com - Pada triwulan pertama tahun anggaran, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 baru sekitar 8 persen. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pencapaian itu di bawah target awal mereka yaitu sebesar 12 persen.
Sandiaga menunjukan pola penyerapan anggaran selama ini seperti tongkat hoki. Artinya, kurvanya cenderung datar pada awal tahun kemudian meninggi jelang akhir tahun. Pola penyerapan anggaran di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) rata-rata seperti itu.
"Ini yang kami mau ubah," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/4/2018) malam.
Sandiaga mengatakan salah satu belanja langsung yang cukup menjadi momok dalam penyerapan anggaran adalah program pengadaan lahan.
Baca juga : Sandiaga Sebut Penyerapan APBD Tahun Ini Lebih Baik dari Sebelumnya
"Dan di sini beberapa dinas, bukan hanya Dinas Sumber Daya Air, tapi beberapa dinas, proses pengadaan lahannya belum bisa optimal," ujar Sandiaga.
Dinas Sumber Daya Air memang memiliki penyerapan paling rendah pada triwulan pertama ini, yaitu hanya 1,7 persen.
Salah satu penyebabnya karena anggaran pengadaan lahan tidak bisa langsung dieksekusi pada triwulan pertama. Untuk pengadaan lahan, kata Sandiaga, kesiapan dokumen dan kesiapan lahan harus ada.
Ubah perencanaan
Sandiaga mengatakan penyerapan sering rendah pada awal tahun karena memang direncanakan rendah. Sandiaga ingin mengubah pola pikir pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang hal ini.
"Upayanya nanti kita coba ubah pola pikirnya agar perencanaannya itu tidak di ujung saja digenjotnya. Tapi mulai kuartal per kuartal," ujar Sandiaga.
Dia akan mulai merencanakan itu dari penganggaran tahun 2019. Jika target dibuat dalam jangka waktu tertentu, monitoring akan lebih ketat.
Baca juga : Anies Sebut Dinas Sumber Daya Air Paling Kecil Penyerapan Anggarannya
Eksekusi anggaran pun bisa dilakukan secepat mungkin. Contohnya untuk kebutuhan lelang, Sandiaga mengatakan persiapannya bisa dilakukan ketika draft anggaran masih dalam proses pembahasan dengan DPRD DKI. Begitu APBD disahkan, SKPD bisa langsung mengeksekusi program tanpa menunggu proses lelang lagi.
"Jadi begitu kami mendapat persetujuan dari Dewan, di penghujung tahun biasanya sudah penyusunan APBD. Mereka bisa langsung pencet tombol," ujar Sandiaga.
Sandiaga mengatakan, intinya adalah perencanaan yang baik. Tanpa perencanaan yang baik, bahkan lelang konsolidasi pun tidak bisa menjamin tingginya penyerapan anggaran. Persiapan tiap SKPD juga harus ditingkatkan. Terakhir, semua SKPD harus aktif memasukan kebutuhan mereka ke dalam e-catalog.
"Kayak Dinas Bina Marga ini salah satu yang paling baik penyerapannya karena mereka semuanya sudah dimasukkan ke katalog lokal, e-catalog itu. Jadi proses pengadaannya lebih mudah, lebih transparan," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.