PB IDI Tunda Sanksi Dokter Terawan

Kompas.com - 09/04/2018, 12:11 WIB
Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, Prof dr Ilham Oetama Marsis SpOG (tengah), dalam jumpa pers di Kantor PB IDI di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018). KOMPAS.COM/Ardito Ramadhan DKetua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, Prof dr Ilham Oetama Marsis SpOG (tengah), dalam jumpa pers di Kantor PB IDI di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menunda pelaksanaan keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang menjatuhkan sanksi terhadap Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Mayjen TNI Terawan Agus Putranto.

MKEK sebelumnya merekomendasikan pemberian sanksi terhadap Terawan karena dianggap melanggar kode etik kedokteran.

Ketua Umum PB IDI Prof dr Ilham Oetama Marsis, SpOG mengatakan, keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Majelis Pimpinan Pusat (MPP) PB IDI yang diselenggarakan pada Minggu (8/4/2018).

"Rapat MPP memutuskan bahwa PB IDI menunda melaksanakan putusan MKEK karena keadaan tertentu. Oleh karena itu, ditegaskan bahwa hingga saat ini dokter TAP masih berstatus sebagai anggota PB IDI," kata Marsis kepada wartawan, Senin (9/4/2018).

Marsis menjelaskan, Terawan juga telah menghadiri forum pembelaan yang digelar PB IDI pada Jumat (6/4/2018). Menurut Marsis, forum pembelaan itu diatur dalam Pasal 8 ART IDI.

Baca juga: Kontroversi Dokter Terawan

Selanjutnya, PB IDI akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan melalui Health Technology Assessment (HTA) untuk menguji metode pengobatan yang dilakukan oleh Terawan. HTA merupakan lembaga di bawah Kementerian Kesehatan yang bertugas menguji teknologi pengobatan kesehatan yang terbaru.

"MPP merekomendasikan penilaian terhadap tindakan terapi dengan metode DSA/brainwash dilakukan oleh tim HTA Kementerian Kesehatan RI," ujar Marsis.

Baca juga: Riset Ilmiah Dianggap Solusi Polemik Cuci Otak ala Terawan

Sebelumnya, MKEK memberi rekomendasi sanksi atas pelanggaran etik berat yang dilakukan Terawan. Terawan dianggap melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 Kode Etik Kedokteran Indonesia.

"Seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri," demikian bunyi Pasal 4 Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Sementara Pasal 6 Kode Etik Kedokteran Indonesia berbunyi, "Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat."



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSBB Tangsel Diperpanjang hingga 19 Desember, Wali Kota Airin Sebut Tak Ada Perubahan Aturan

PSBB Tangsel Diperpanjang hingga 19 Desember, Wali Kota Airin Sebut Tak Ada Perubahan Aturan

Megapolitan
Anies Singgung Penegakan Aturan PSBB di Daerah Pilkada Tak Seperti Jakarta, Wali Kota Tangsel: Nanti Kami Evaluasi

Anies Singgung Penegakan Aturan PSBB di Daerah Pilkada Tak Seperti Jakarta, Wali Kota Tangsel: Nanti Kami Evaluasi

Megapolitan
Antisipasi Musim Hujan, Satpol PP Turunkan 470 Spanduk dan Baliho Liar

Antisipasi Musim Hujan, Satpol PP Turunkan 470 Spanduk dan Baliho Liar

Megapolitan
Ledakan akibat Tabung Gas Bocor di Bekasi, Dapur hingga Rumah Tetangga Ikut Rusak

Ledakan akibat Tabung Gas Bocor di Bekasi, Dapur hingga Rumah Tetangga Ikut Rusak

Megapolitan
RSUI Depok Hampir Penuh meski Sudah Tambah Kapasitas, Pasien Covid-19 Terus Berdatangan

RSUI Depok Hampir Penuh meski Sudah Tambah Kapasitas, Pasien Covid-19 Terus Berdatangan

Megapolitan
Mulai 5 Desember, 4 Stasiun Ini Hanya Layani Transaksi KMT dan Kartu Uang Elektronik Setiap Hari

Mulai 5 Desember, 4 Stasiun Ini Hanya Layani Transaksi KMT dan Kartu Uang Elektronik Setiap Hari

Megapolitan
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Riza Patria: Kami Prihatin

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Riza Patria: Kami Prihatin

Megapolitan
Rute LRT Strategis Diserahkan ke Swasta, F-PDIP: Anies Kerja untuk Pemprov atau Swasta?

Rute LRT Strategis Diserahkan ke Swasta, F-PDIP: Anies Kerja untuk Pemprov atau Swasta?

Megapolitan
Waspada, November-Januari Masa Penetasan Telur Kobra

Waspada, November-Januari Masa Penetasan Telur Kobra

Megapolitan
Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Mengambang di Kali Utan Kayu

Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Mengambang di Kali Utan Kayu

Megapolitan
Begini Aturan Pemasangan Baliho yang Sah di DKI Jakarta

Begini Aturan Pemasangan Baliho yang Sah di DKI Jakarta

Megapolitan
Sekolah di Kota Bekasi Mulai Ajukan Diri Gelar KBM Tatap Muka

Sekolah di Kota Bekasi Mulai Ajukan Diri Gelar KBM Tatap Muka

Megapolitan
Akhirnya, Millen Cyrus Ditempatkan di Sel Khusus

Akhirnya, Millen Cyrus Ditempatkan di Sel Khusus

Megapolitan
Cegah Banjir, Pemancingan Liar di Waduk Munjul Dibongkar

Cegah Banjir, Pemancingan Liar di Waduk Munjul Dibongkar

Megapolitan
Kejar Target Persiapkan Pilkada 2020, KPU Tangsel Targetkan Lipat 1 Juta Surat Suara dalam 4 Hari

Kejar Target Persiapkan Pilkada 2020, KPU Tangsel Targetkan Lipat 1 Juta Surat Suara dalam 4 Hari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X