Triwisaksana: Peraturan KPU Bisa Menghasilkan Anggota Legislatif yang Lebih Bersih

Kompas.com - 02/07/2018, 12:37 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (26/7/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (26/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mendukung Komisi Pemilihan Umum ( KPU) yang melarang mantan narapidana korupsi ikut Pemilihan Legislatif 2018.

Pria yang akrab disapa Sani ini mengatakan, kebijakan ini bisa meningkatkan kualitas anggota legislatif yang terpilih.

"Ini agar bisa menghasilkan anggota legislatif yang lebih bersih dari segi track record-nya," ujar Sani di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/7/2018).

Baca juga: M Taufik: Aneh Saja, Lembaga Resmi seperti KPU Kok Langgar UU?

Sani merupakan pimpinan Dewan yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera.

Sani mengatakan, ini adalah pendapat pribadinya saja.

"Kalau dari atas nama partai saya belum bisa komentar, tetapi kalau atas nama pribadi saya setuju PKPU memutuskan begitu," ujar Sani.

Baca juga: Ketua KPU Anggap Sah PKPU Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg

Beberapa pihak menilai peraturan KPU ini melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebab, Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Sani mengatakan, pihak yang tidak setuju sebaiknya melakukan gugatan saja.

Baca juga: KPU Sebut Masih Ada Ruang Perbaiki PKPU Lewat Uji Materi di MA

"Itu, kan, ada mekanismenya," katanya. 

Sebelumnya, mantan narapidana kasus korupsi resmi dilarang ikut pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota 2019.

KPU menganggap aturan tersebut sah dan berlaku meski tidak diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Ridwan Kamil: Sebelum KPU Memutuskan, Tak Ada Istilah Kemenangan

Larangan tersebut diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

"Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi," bunyi Pasal 7 Ayat (1) huruf h PKPU yang ditetapkan oleh Ketua KPU RI Arief Budiman tertanggal 30 Juni 2018 tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Bahaya di Balik Manisnya Bola-bola Boba | Kabur dari Lapas, Cai Changpan Sempat ke Rumahnya

[POPULER JABODETABEK] Bahaya di Balik Manisnya Bola-bola Boba | Kabur dari Lapas, Cai Changpan Sempat ke Rumahnya

Megapolitan
Sederet Fakta Baru Kaburnya Terpidana Mati Cai Changpan dari Lapas Tangerang

Sederet Fakta Baru Kaburnya Terpidana Mati Cai Changpan dari Lapas Tangerang

Megapolitan
Warga DKI Cari Hiburan ke Bodetabek saat PSBB, Wagub: Itu Konsekuensi

Warga DKI Cari Hiburan ke Bodetabek saat PSBB, Wagub: Itu Konsekuensi

Megapolitan
Kafe di Bekasi Bandel soal Protokol Kesehatan, Longgarnya Pengawasan Pemkot?

Kafe di Bekasi Bandel soal Protokol Kesehatan, Longgarnya Pengawasan Pemkot?

Megapolitan
Sempat Zona Oranye, Depok Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Sempat Zona Oranye, Depok Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 September: Bertambah 130 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 1.275 Pasien Masih Ditangani

UPDATE 29 September: Bertambah 130 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 1.275 Pasien Masih Ditangani

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta dan Bogor Cerah

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta dan Bogor Cerah

Megapolitan
Kampanye, Benyamin - Pilar Tawarkan Program Kota Lestari di Tangsel

Kampanye, Benyamin - Pilar Tawarkan Program Kota Lestari di Tangsel

Megapolitan
Beri Kelonggaran, Pemkot Bogor Izinkan Unit Usaha Beroperasi hingga Jam 21.00 WIB

Beri Kelonggaran, Pemkot Bogor Izinkan Unit Usaha Beroperasi hingga Jam 21.00 WIB

Megapolitan
Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup Sementara

Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup Sementara

Megapolitan
Dua Kelompok Bentrok di Ciledug, 16 Orang Ditangkap

Dua Kelompok Bentrok di Ciledug, 16 Orang Ditangkap

Megapolitan
UPDATE: Tambah 21 Kasus di Tangsel, 102 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 21 Kasus di Tangsel, 102 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Penampungan Sementara Pedagang Korban Kebakaran Pasar Cempaka Putih Segera Dibangun

Penampungan Sementara Pedagang Korban Kebakaran Pasar Cempaka Putih Segera Dibangun

Megapolitan
Wagub Ariza Sebut Warga Jakarta Semakin Patuh Protokol Kesehatan 2 Pekan Terakhir

Wagub Ariza Sebut Warga Jakarta Semakin Patuh Protokol Kesehatan 2 Pekan Terakhir

Megapolitan
Jokowi Sebut Mini Lockdown Lebih Efektif, Wagub DKI: Sudah Kami Laksanakan

Jokowi Sebut Mini Lockdown Lebih Efektif, Wagub DKI: Sudah Kami Laksanakan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X