Kompas.com - 02/08/2018, 14:02 WIB
Para Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) saat memberi keterangan pers di Jakarta, Kamis (2/8/2018). BP IDI menilai penerapan tiga aturan baru  yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan (Perdijampel) Kesehatan  2018 BPJS Kesehatan akan mengurangi mutu layanan kesehatan, bahkan  mengorbankan keselamatan pasien. KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAPara Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) saat memberi keterangan pers di Jakarta, Kamis (2/8/2018). BP IDI menilai penerapan tiga aturan baru yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan (Perdijampel) Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan akan mengurangi mutu layanan kesehatan, bahkan mengorbankan keselamatan pasien.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis mengatakan, penerapan tiga aturan baru dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan (Perdijampel) Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan akan mengurangi mutu layanan kesehatan, bahkan mengorbankan keselamatan pasien.

Marsis menilai, tiga aturan baru yang berisi pembatasan jaminan pada kasus katarak, bayi baru lahir, dan rehabilitasi medik hanya untuk mengurangi defisit pembiayaaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) tetapi berpotensi merugikan pasien.

"Sebagai organisasi profesi, kami menyadari adanya defisit pembiayaan JKN. Namun, hendaknya hal tersebut tidak mengorbankan keselamatan pasien, mutu layanan kesehatan, dan kepentingan masyarakat," ujar Marsis dalam konfrensi pers di Kantor IDI Pusat, di Jakarta , Kamis (2/8/2018).

Baca juga: Keluarkan 3 Aturan Baru, BPJS Kesehatan Bisa Hemat Rp 360 Miliar

Jumpa pers itu digelar untuk menanggapi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018.

Mulai 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

BPJS Kesehatan sebelumnya menjamin operasi semua pasien katarak. Kini operasi hanya dibatasi pada pasien yang memiliki visus di bawah 6/18. Jika belum mencapai angka tersebut, pasien tidak akan mendapatkan jaminan operasi dari BPJS Kesehatan.

Sementara pada jaminan rehabilitasi medik termasuk fisioterapi, yang sebelumnya berapa kali pun pasien terapi akan dijamin BPJS Kesehatan, ke depan yang dijamin hanya dua kali dalam seminggu.

Pada kasus bayi baru lahir, bayi yang lahir sehat jaminan perawatannya disertakan dengan ibunya. Sedangkan bayi yang butuh penanganan khusus akan dijamin jika sebelum lahir didaftarkan terlebih dahulu.

Namun, aturan itu berlaku bagi anak keempat peserta yang merupakan pekerja penerima upah atau peserta mandiri. Anak pertama hingga ketiga dari peserta yang merupakan pekerja penerima upah masih masuk dalam jaminan ibunya.

Tiga aturan baru itu dinilai bisa mengurangi defisit anggaran hingga Rp 360 miliar.

Baca juga: Diminta Menunda Tiga Peraturan Baru, Ini Kata BPJS Kesehatan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekolah di Depok Gelar PTM 100 Persen Besok, Kantin Ditutup dan Istirahat Diperpendek

Sekolah di Depok Gelar PTM 100 Persen Besok, Kantin Ditutup dan Istirahat Diperpendek

Megapolitan
UPDATE: Bertambah 1.739, Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Kini Ada 879.307

UPDATE: Bertambah 1.739, Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Kini Ada 879.307

Megapolitan
12 Pompa Apung dan 5 Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Banjir di Tegal Alur

12 Pompa Apung dan 5 Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Banjir di Tegal Alur

Megapolitan
Sopir Minibus Selamat Usai Terjepit karena Tabrak Truk di Klender

Sopir Minibus Selamat Usai Terjepit karena Tabrak Truk di Klender

Megapolitan
Dua Tersangka Kasus Penyekapan Wanita di Tangerang Diamankan Polisi

Dua Tersangka Kasus Penyekapan Wanita di Tangerang Diamankan Polisi

Megapolitan
Sajam yang Dipakai untuk Menusuk Anggota TNI AD di Jakarta Utara Sudah Ditemukan

Sajam yang Dipakai untuk Menusuk Anggota TNI AD di Jakarta Utara Sudah Ditemukan

Megapolitan
Giring-Anies Saling Sindir, Pengamat: Hanya untuk Menyenangkan Masing-masing Pendukungnya

Giring-Anies Saling Sindir, Pengamat: Hanya untuk Menyenangkan Masing-masing Pendukungnya

Megapolitan
Apresiasi Kinerja KPK Tetapkan Rahmat Effendi Tersangka, Warga Bekasi Utara Cukur Gundul

Apresiasi Kinerja KPK Tetapkan Rahmat Effendi Tersangka, Warga Bekasi Utara Cukur Gundul

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Disarankan Terus Gencarkan Vaksinasi Booster Covid-19

Pemprov DKI Jakarta Disarankan Terus Gencarkan Vaksinasi Booster Covid-19

Megapolitan
Antusiasnya Warga Kunjungi Alun-alun Depok dan Nasib Skatepark yang Dijadikan Perosotan

Antusiasnya Warga Kunjungi Alun-alun Depok dan Nasib Skatepark yang Dijadikan Perosotan

Megapolitan
Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Membusuk di Saluran Air Kampung Tambun Bekasi

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Membusuk di Saluran Air Kampung Tambun Bekasi

Megapolitan
Pengendara Mobil Diteriaki Maling dan Dipukuli hingga Tewas di Cakung, padahal Bukan Pencuri

Pengendara Mobil Diteriaki Maling dan Dipukuli hingga Tewas di Cakung, padahal Bukan Pencuri

Megapolitan
Konvoi Mobil Mewah yang Berhenti di Tol untuk Berfoto Tidak Ditilang, Hanya Ditegur Polisi

Konvoi Mobil Mewah yang Berhenti di Tol untuk Berfoto Tidak Ditilang, Hanya Ditegur Polisi

Megapolitan
2 Pasien Omicron Meninggal Dunia, Dinkes DKI: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng

2 Pasien Omicron Meninggal Dunia, Dinkes DKI: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Penularan Covid-19 di Sekolah Sedikit, Ahli: Pelacakannya Harus Cermat

Wagub DKI Sebut Penularan Covid-19 di Sekolah Sedikit, Ahli: Pelacakannya Harus Cermat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.