JJ Rizal Nilai Tak Perlu Ada Tim Pertimbangan Monas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejarawan JJ Rizal menilai tidak perlu ada Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen Nasional (Monas). Ia menyatakan namanya dicatut dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang tim pertimbangan yang memuat namanya.

"Soal dewan itu, saya pikir juga tidak perlu sampai dibuat. Gubernur Jakarta cukup buat FGD (focus group discussion) dengan memanggil TACB (Tim Ahli Cagar Budaya)," kata JJ Rizal dalam keterangan tertulis, Rabu (8/8/2018).

Ia menambahkan, jika memang penilaian TACB kurang, bisa ditambah dengan pendapat pakar dari luar. Menurut dia harusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengetahui tujuan Monas didirikan.

"Jika ini diketahui maka akan mudah mengetahui fungsi Monas dan dibuat jadi pertimbangan untuk menatanya, bahkan siapa yang seharusnya menatanya," ujar JJ.

Baca juga: Tim Pertimbangan Monas Akan Terima Honor Rp 461 Juta

Ia menerangkan, dirinya tidak pernah menerima sepotong surat pun yang menyatakan tentang pengangkatan diri saya sebagai Tim Pertimbangan Monas. Ia bahkan tak pernah diajak untuk bergabung dalam tim itu.

"Bahkan saya tidak pernah diajak bicara soal pembentukan dewan itu dan apa tujuannya. Sebab itu bingung kalau ujug-ujug nama saya ada di dalamnya," ujar dia.

Satu-satunya surat yang pernah diterimanya adalah undangan rapat untuk dimintai pendapat soal acara-acara di Monas. Ia menilai acara itu aneh dan tak sejalan dengan keilmuannya.

"Buat saya aneh dibuat di Monas, seperti gerak jalan suatu brand makanan. Maka saya tidak datang. Saya anggap surat itu salah alamat," kata dia.

Baca juga: JJ Rizal Mengaku Namanya Dicatut dalam Tim Pertimbangan Monas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen Nasional (Monas). Tim itu direncanakan akan menerima honor sebesar Rp 461 juta. Honor itu dianggarkan dalam APBD Perubahan 2018 yang saat ini dibahas Pemprov DKI dengan DPRD DKI Jakarta.

Anggota tim itu antara lain unsur-unsur dari Badan Pengelola Aset Daerah, Badan Pajak dan Retribusi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, Biro Perekonomian Setda, Kementerian Sekretariat Negara, Polda Metro Jaya,  serta Kodam Jaya. Selain itu, ada unsur non-pemerintahan, yakni Anhar Gonggong, JJ Rizal, dan Asro Kamal Rokan (ditulis sebagai Asro Kamal Rohan di dalam Kepgub).

Ketika dihubungi pada Mei 2018 lalu, sejarawan Anhar Gonggong juga mengaku tak pernah diberitahu soal namanya yang dimasukkan dalam Tim Pertimbangan tersebut.