Jadi Pembina, Sandiaga Mengaku Tak Pernah Ikut Rapat Tim Pertimbangan Monas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku tidak pernah ikut rapat Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen Nasional (Monas).

Meskipun, Sandiaga menjabat pembina dalam tim tersebut. 

Ia mengaku hanya pernah diajak konsultasi ketika tim itu dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: JJ Rizal Nilai Tak Perlu Ada Tim Pertimbangan Monas

"Rapat itu... Belum (pernah) dipanggil rapatnya, tetapi waktu pembentukan saya diajak konsultasi sama Pak Gubernur dan kami bicara sama kepala dinas (pariwisata dan kebudayaan) dan juga Pak Munjirin (Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas)," kata Sandiaga di Jakarta Pusat, Rabu (8/8/2018).

Soal pencatutan nama JJ Rizal, Anhar Gonggong, dan Asro Kamal Rokan, Sandiaga mengatakan, seharusnya sejak awal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanyakan kesediaan mereka untuk bergabung dalam tim. 

"Saya yakin sudah ada dari Pemprov DKI yang menghubungi, karena begitu dimasukkan di SK, kan, harus ditanyakan kesediaannya. Saya sebetulnya cukup yakin, kalau enggak Pak Gubernur, mungkin dari staf yang membidangi di situ sudah berkomunikasi di situ," ujar Sandiaga.

Baca juga: Sekda Bilang Honor Tim Pertimbangan Monas Rp 461 Juta untuk Anggota Luar Pemprov DKI

Oleh karena itu, Sandiaga akan menghubungi JJ Rizal.

Selain itu, Sandiaga juga akan mengecek rencana pemberian honor sebesar Rp 461 juta. 

"Kalau Rp 461 juta buat delapan bulan buat sekitar 30-40 orang, kan, jatuhnya mungkin hanya uang rapat, tetapi nanti kita lihat," ujarnya. 

Baca juga: JJ Rizal Mengaku Namanya Dicatut dalam Tim Pertimbangan Monas

Gubernur DKI Jakarta membentuk Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monas pada Februari 2018.

Tim ini direncanakan akan menerima honor sebesar Rp 461 juta. Honor ini dianggarkan dalam APBD Perubahan 2018 yang saat ini dibahas Pemprov DKI dengan DPRD DKI Jakarta.

Anggotanya adalah unsur-unsur dari Badan Pengelola Aset Daerah; Badan Pajak dan Retribusi; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas; Biro Perekonomian Setda; Kementerian Sekretariat Negara; Polda Metro Jaya; serta Kodam Jaya.

Selain itu, ada unsur non-pemerintahan, yakni Anhar Gonggong, JJ Rizal, dan Asro Kamal Rokan.