Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Berhak Posisi Wagub, PKS DKI Bilang Anies Bukan Representasi Partainya

Kompas.com - 23/08/2018, 19:13 WIB
Jessi Carina,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Kebijakan Publik MPW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, Anies Baswedan bukan representasi PKS.

Saat Pilkada DKI 2017, Anies bukan merupakan kader partai, melainkan berasal dari eksternal.

"Pak Anies ini kan dari pihak eksternal bukan kader PKS. Kemudian Sandiaga jelas kader Gerinda," ujar Yani ketika dihubungi, Kamis (23/8/2018).

"Nah ketika itu PKS karena upaya untuk menjalin kebersamaan, agar bisa memenangkan pilkada, ya enggak apa-apa mengalah meskipun Mardani Ali Sera mundur sebagai cawagub," ujar dia.

Baca juga: Taufik Bilang, Persetujuannya atas Calon Wagub DKI dari PKS Tak Sah

Yani mengatakan, dulu sempat ada rencana untuk mencalonkan Sandiaga sebagai gubernur dan Mardani sebagai cawagub. Hingga akhirnya, diputuskan nama Anies Baswedan yang diusung sebagai cagub.

Setelah Anies muncul, Yani mengatakan, Mardani mundur dan Sandiaga pun menjadi cawagub.

Yani menilai, PKS telah mengalah saat itu. Partainya tetap mendukung Sandiaga yang berpasangan dengan calon dari eksternal partai.

Oleh karena itu, untuk mengisi jabatan wagub yang kosong ini, Yani menilai giliran PKS yang berhak. Apalagi, kata dia, Anies bukan representasi dari PKS.

"Kalau lihat susunan seperti pilkada itu kan Gerindra yang ada di susunan cagub dan cawagub. Bukan PKS karena Pak Anies bukan kader dari PKS," ujar Yani.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman menyatakan, Anies saat ini dianggap sebagai perwakilan PKS.

Sebab, saat Pilkada DKI 2017, Gerindra dan PKS mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Adapun Sandiaga Uno saat itu merupakan kader yang mewakili Gerindra.

Baca juga: M Taufik Disebut Setujui 2 Kader PKS yang Diusulkan Jadi Wagub DKI

Jika PKS ingin menduduki posisi wagub yang kosong, Anies diminta bergabung dulu menjadi kader Partai Gerindra.

Menurut Prabowo, pindahnya Anies jadi kader Gerindra merupakan satu-satunya solusi untuk mengakomodasi keinginan PKS mendapat kursi wagub.

"Enggak ada alternatif lain. Biar enggak dua-duanya cerminan PKS. Kalau Pak Anies jadi kader Gerindra, kami legawa benar. Dia menyatakan dengan membuat KTA baru," kata Prabowo, 20 Agustus 2018 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com