Ketua DPRD DKI: Posisi Plt Bikin Pejabat Bermain Aman Tanpa Terobosan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, dampak dari banyaknya pelaksana tugas (Plt) di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lebih kepada sisi psikologisnya. Menurut dia, seorang Plt tidak akan bisa membuat terobosan di SKPD karena merasa bukan pejabat definitif.

Seorang Plt juga akan lebih hati-hati karena tidak mau tersandung masalah saat mengisi jabatan sementaranya.

"Kalau suatu saat dia diganti dan pada masa pengganti baru ada masalah, dia akan kena juga. Jadi dia akan hati-hati dan jadi safety player," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (26/9/2018).

Baca juga: M Taufik: Tak Ada Hubungannya Plt dengan Penyerapan Anggaran

Prasetio mengakui secara administrasi, kewenangan Plt sama dengan kepala dinas. Namun tetap saja posisi Plt membuat mereka tidak berani membuat program terobosan di SKPD mereka.

"Saya miris sekali saat pembahasan anggaran, SKPD tidak mau menyerap karena mereka takut menyerap," ujar Prasetio.

Dia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menetapkan kepala SKPD yang definitif. Jika memang belum menemukan sosok yang tepat, Anies diminta memantau kinerja Plt agar berani menggunakan anggaran.

"Karena bukan apa-apa, anggaran ini kepentingan masyarakat yang luar biasa," kata Prasetio.

Gubernur Anies kemarin melantik 11 pejabat eselon II. Buntut pelantikan itu, ada tiga SKPD yang dipimpin pelaksana tugas karena para kepala dinasnya dilantik dalam jabatan baru.

Baca juga: Gembong: Bahaya kalau Plt di DKI Makin Banyak, Plt Setengah Hati Kerjanya

Tiga SKPD itu yakni Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, serta Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta.

Pelantikan tiga pejabat itu menambah panjang daftar SKPD yang dipimpin Plt menjadi 12.