Dianggap Lalai Tangani Polusi Udara, Anies hingga Jokowi Akan Digugat

Kompas.com - 06/12/2018, 17:29 WIB
Ilustrasi polusi udaraDragonImages Ilustrasi polusi udara

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta berencana mengajukan gugatan warga negara atau citizen law suit (CLS) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selain Jokowi dan Anies, mereka juga akan menggugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Para tokoh itu akan digugat karena dianggap lalai menangani polusi udara di Jakarta.

Baca juga: Gagal Atasi Polusi Udara, New Delhi Didenda Rp 50 Miliar


Kelompok Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta telah mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (5/12/2018) untuk menyerahkan notifikasi gugatan kepada Anies.

"Notifikasi CLS dilayangkan sejumlah individu sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah akibat lalai menangani polusi udara di Jakarta," ujar salah satu penggugat, Inayah Wahid, melalui keterangan tertulis, Kamis (6/12/2018).

Inayah menyampaikan, polusi udara di Jakarta dan sekitarnya sangat mengkhawatirkan.

Berdasarkan catatan alat pemantau kualitas udara Kedutaan Amerika Serikat pada Januari hingga Oktober 2018, masyarakat Jakarta Pusat menghirup udara "tidak sehat" selama 206 hari untuk parameter PM 2,5.

Baca juga: Atasi Polusi Udara, Truk Besar Dilarang Masuk Kota Delhi di India

Di Jakarta Selatan, total hari dengan kualitas udara yang buruk mencapai 222 hari.

Alat pemantau kualitas udara itu mencatat partikel debu halus yang dihirup manusia yakni PM 2,5, di atas 38 µg/m³, bahkan mencapai 100 µg/m³ di hari-hari tertentu.

Padahal, batas aman PM 2,5 yang dihirup manusia merujuk World Health Organization (WHO) adalah 25 µg/m³.

Baca juga: Studi: Polusi Udara Tingkatkan Risiko Demensia

"Kami peduli. Karenanya, kami meminta pemerintah benar-benar serius menangani polusi udara yang ada sehingga tidak memakan korban," kata Inayah.

Tim advokasi calon penggugat Nelson Nikodemus Simamora mengatakan, banyak pelanggaran yang dilakukan pemerintah.

Contohnya, uji emisi kendaraan tidak dilakukan, tidak diumumkan, dan tidak dievaluasi.

Baca juga: Basmi Polusi Udara, Perusahaan India Usulkan Menara Penyaring Raksasa

Pemerintah pusat juga tidak membuat panduan soal koordinasi penanganan polusi antar-wilayah.

" Polusi udara di Jakarta juga merupakan sumbangan polusi wilayah lain, akibat aktivitas industri di Banten dan Jawa Barat, termasuk pembakaran batu bara di PLTU," ucap Nelson.

Dengan rencana gugatan tersebut, pemerintah diharapkan bisa menerbitkan strategi dan rencana aksi yang jelas soal pengendalian pencemaran udara.

Pemerintah juga diharapkan mempercepat revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Di Balik Keputusan Pemprov DKI Pakai Lidah Mertua sebagai Solusi Polusi

Di Balik Keputusan Pemprov DKI Pakai Lidah Mertua sebagai Solusi Polusi

Megapolitan
Ingin Pakai Baju Bagus, SPG Ini Nekat Curi Pakaian Bermerek dengan Harga Jutaan

Ingin Pakai Baju Bagus, SPG Ini Nekat Curi Pakaian Bermerek dengan Harga Jutaan

Megapolitan
BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Polda Metro Jaya Minta Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Kivlan

Polda Metro Jaya Minta Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Kivlan

Megapolitan
Kisah Hidup Kopral di Balik Aksi Silatnya yang Jenaka di Perlintasan Rel Proyek Bekasi...

Kisah Hidup Kopral di Balik Aksi Silatnya yang Jenaka di Perlintasan Rel Proyek Bekasi...

Megapolitan
Sebuah Gudang Daging di Pulogadung Terbakar

Sebuah Gudang Daging di Pulogadung Terbakar

Megapolitan
DKI Akan Larang Plastik Sekali Pakai, kecuali Jenis Rol Pembungkus

DKI Akan Larang Plastik Sekali Pakai, kecuali Jenis Rol Pembungkus

Megapolitan
Warga Keluhkan Pengolahan Semen, PT Adhimix Precast Indonesia Klaim Punya Amdal

Warga Keluhkan Pengolahan Semen, PT Adhimix Precast Indonesia Klaim Punya Amdal

Megapolitan
Hari Anak Nasional, Anies Ingin Wujudkan Jakarta sebagai Kota Ramah Anak

Hari Anak Nasional, Anies Ingin Wujudkan Jakarta sebagai Kota Ramah Anak

Megapolitan
Gantikan Pak Ogah, Pemkot Bekasi Tarik Retribusi Parkir Minimarket Rp 2.000

Gantikan Pak Ogah, Pemkot Bekasi Tarik Retribusi Parkir Minimarket Rp 2.000

Megapolitan
Larang Plastik Sekali Pakai, DKI Bisa Kurangi 3 Juta Lembar Sampah Per Tahun

Larang Plastik Sekali Pakai, DKI Bisa Kurangi 3 Juta Lembar Sampah Per Tahun

Megapolitan
Camat Fauzi Sebut Warga Tidak Perlu Khawatir soal Pengolahan Semen di Gambir

Camat Fauzi Sebut Warga Tidak Perlu Khawatir soal Pengolahan Semen di Gambir

Megapolitan
Pengelola Islamic Centre Bekasi Sepakat 4.986 Meter Lahannya untuk Tol Becakayu

Pengelola Islamic Centre Bekasi Sepakat 4.986 Meter Lahannya untuk Tol Becakayu

Megapolitan
Ini Kiat Kopral Jaga Perlintasan Kereta di Bekasi Selain Pakai Jurus Silat

Ini Kiat Kopral Jaga Perlintasan Kereta di Bekasi Selain Pakai Jurus Silat

Megapolitan
DKI Belum Atur Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Warung-warung Kecil

DKI Belum Atur Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Warung-warung Kecil

Megapolitan
Close Ads X