Dianggap Lalai Tangani Polusi Udara, Anies hingga Jokowi Akan Digugat

Kompas.com - 06/12/2018, 17:29 WIB
Ilustrasi polusi udaraDragonImages Ilustrasi polusi udara

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta berencana mengajukan gugatan warga negara atau citizen law suit (CLS) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selain Jokowi dan Anies, mereka juga akan menggugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Para tokoh itu akan digugat karena dianggap lalai menangani polusi udara di Jakarta.

Baca juga: Gagal Atasi Polusi Udara, New Delhi Didenda Rp 50 Miliar


Kelompok Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta telah mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (5/12/2018) untuk menyerahkan notifikasi gugatan kepada Anies.

"Notifikasi CLS dilayangkan sejumlah individu sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah akibat lalai menangani polusi udara di Jakarta," ujar salah satu penggugat, Inayah Wahid, melalui keterangan tertulis, Kamis (6/12/2018).

Inayah menyampaikan, polusi udara di Jakarta dan sekitarnya sangat mengkhawatirkan.

Berdasarkan catatan alat pemantau kualitas udara Kedutaan Amerika Serikat pada Januari hingga Oktober 2018, masyarakat Jakarta Pusat menghirup udara "tidak sehat" selama 206 hari untuk parameter PM 2,5.

Baca juga: Atasi Polusi Udara, Truk Besar Dilarang Masuk Kota Delhi di India

Di Jakarta Selatan, total hari dengan kualitas udara yang buruk mencapai 222 hari.

Alat pemantau kualitas udara itu mencatat partikel debu halus yang dihirup manusia yakni PM 2,5, di atas 38 µg/m³, bahkan mencapai 100 µg/m³ di hari-hari tertentu.

Padahal, batas aman PM 2,5 yang dihirup manusia merujuk World Health Organization (WHO) adalah 25 µg/m³.

Baca juga: Studi: Polusi Udara Tingkatkan Risiko Demensia

"Kami peduli. Karenanya, kami meminta pemerintah benar-benar serius menangani polusi udara yang ada sehingga tidak memakan korban," kata Inayah.

Tim advokasi calon penggugat Nelson Nikodemus Simamora mengatakan, banyak pelanggaran yang dilakukan pemerintah.

Contohnya, uji emisi kendaraan tidak dilakukan, tidak diumumkan, dan tidak dievaluasi.

Baca juga: Basmi Polusi Udara, Perusahaan India Usulkan Menara Penyaring Raksasa

Pemerintah pusat juga tidak membuat panduan soal koordinasi penanganan polusi antar-wilayah.

" Polusi udara di Jakarta juga merupakan sumbangan polusi wilayah lain, akibat aktivitas industri di Banten dan Jawa Barat, termasuk pembakaran batu bara di PLTU," ucap Nelson.

Dengan rencana gugatan tersebut, pemerintah diharapkan bisa menerbitkan strategi dan rencana aksi yang jelas soal pengendalian pencemaran udara.

Pemerintah juga diharapkan mempercepat revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.



Terkini Lainnya

Masyarakat Bagikan Bunga kepada TNI-Polri di Sudirman-Thamrin

Masyarakat Bagikan Bunga kepada TNI-Polri di Sudirman-Thamrin

Megapolitan
Jalan Depan Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Jalan Depan Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Megapolitan
Menkes Imbau Sopir Kendaraan Angkutan Lebaran Berisitirahat Tiap 4 Jam

Menkes Imbau Sopir Kendaraan Angkutan Lebaran Berisitirahat Tiap 4 Jam

Megapolitan
150.000 Kendaraan Diprediksi Melintasi Tol Trans Jawa Setiap Hari Saat Musim Mudik

150.000 Kendaraan Diprediksi Melintasi Tol Trans Jawa Setiap Hari Saat Musim Mudik

Megapolitan
Cerita Rajab Bisa Kembali Berjualan Setelah Bertemu Jokowi

Cerita Rajab Bisa Kembali Berjualan Setelah Bertemu Jokowi

Megapolitan
Sandiaga Sebut Ada 50 Persen TPS yang Menyimpang Berdasarkan Laporan Masyarakat

Sandiaga Sebut Ada 50 Persen TPS yang Menyimpang Berdasarkan Laporan Masyarakat

Megapolitan
Pemudik Menggunakan Kereta Api Diprediksi Meningkat 3,9 Persen

Pemudik Menggunakan Kereta Api Diprediksi Meningkat 3,9 Persen

Megapolitan
Pria dalam Video Viral Dipukuli Polisi Bukan Harun Rasyid...

Pria dalam Video Viral Dipukuli Polisi Bukan Harun Rasyid...

Megapolitan
Bambang Widjojanto Sebut soal Rezim Korup, Sandiaga: Ini Bentuk Kekhawatiran Masyarakat

Bambang Widjojanto Sebut soal Rezim Korup, Sandiaga: Ini Bentuk Kekhawatiran Masyarakat

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Kembali Menggeliat Setelah Tutup karena Rusuh 22 Mei

Pasar Tanah Abang Kembali Menggeliat Setelah Tutup karena Rusuh 22 Mei

Megapolitan
Prabowo-Sandiaga Siap Hadiri Sidang Pertama Gugatan Hasil Pilpres 2019 di MK

Prabowo-Sandiaga Siap Hadiri Sidang Pertama Gugatan Hasil Pilpres 2019 di MK

Megapolitan
Sandiaga: Bambang Widjojanto Punya Rekam Jejak yang Baik Tangani Gugatan di MK

Sandiaga: Bambang Widjojanto Punya Rekam Jejak yang Baik Tangani Gugatan di MK

Megapolitan
BNN Gagalkan Pengiriman 35 Kg Sabu Berkedok Truk Sayur Kol

BNN Gagalkan Pengiriman 35 Kg Sabu Berkedok Truk Sayur Kol

Megapolitan
Sandiaga: Jadi Wakil Presiden atau Tidak, OK OCE Tetap Berjalan...

Sandiaga: Jadi Wakil Presiden atau Tidak, OK OCE Tetap Berjalan...

Megapolitan
Duduk Berbaris di Aspal, Brimob Buka Puasa Bareng TNI hingga Penyandang Disabilitas di Bawaslu

Duduk Berbaris di Aspal, Brimob Buka Puasa Bareng TNI hingga Penyandang Disabilitas di Bawaslu

Megapolitan

Close Ads X