Kronologi Penganiayaan Pegawai KPK di Hotel Borobudur Menurut Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menjelaskan kronologi penganiayaan terhadap pegawai komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Argo menceritakan, kejadian bermula saat Pemerintah Daerah (Pemda) Papua sedang menggelar rapat di lantai 19 Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/2/2019) malam.

Pada saat rapat berlangsung, terdapat dua orang tak dikenal yang mengambil gambar kegiatan tersebut.

Setelah kegiatan selesai, para peserta rapat dari Pemda Papua turun ke lobi. Namun ternyata di lobi masih terdapat orang yang sama yang mengambil gambar.

"Motret-motret kan tidak izin ya, terus yang motret ini didatangi lalu ditanya dan cekcok terjadi keributan. Akhirnya teman-teman kita itu dibawa ke Polda Metro Jaya. Karena dia mengaku dari KPK, sekarang kan banyak orang yang ngaku-ngaku KPK, untuk memastikan dia KPK dan diterima Jatanras Krimum," ujar Argo di Direktorat Kriminal Khusus, Polda Metro Jaya, Senin (4/2/2019).

Baca juga: Fakta Seputar Dugaan Penganiayaan Dua Pegawai KPK yang Diketahui Sejauh Ini...

Dan pada Minggu (3/2/2019) pukul 14.30, pihak KPK melaporkan penganiayaan ini ke Polda Metro Jaya.

Ia menambahkan, saat ini petugas tengah menyelidiki kasus tersebut.

"Ya tentunya penyidik akan melidik dulu. Penyidik sudah ke TKP kita juga sudah mintakan visum disana nanti langkah selanjutnya tunggu saja," kata dia.

Sebelumnya, KPK melaporkan dugaan penganiayaan terhadap dua pegawainya yang sedang bertugas.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, pelaporan dilakukan ke Polda Metro Jaya, Minggu (3/2/2019).

"Dari proses pelaporan tadi, disampaikan bahwa kasus ini akan ditangani Jatanras (Kejahatan dan Kekerasan) Krimum Polda Metro Jaya," kata Febri dalam keterangan tertulis, Minggu sore.

Baca juga: Pascadugaan Penganiayaan Pegawainya, KPK Evaluasi Mekanisme Pengamanan Internal

Febri memaparkan, dugaan penganiaayan itu berawal pada Sabtu (2/2/2019) malam di Hotel Borobudur, Jakarta.

Saat itu, pegawai KPK ditugaskan ke lapangan untuk mengecek informasi masyarakat tentang adanya indikasi korupsi.