Upaya Pemprov DKI Rebut Kembali Pengelolaan Air Bersih di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengelolaan air bersih di Jakarta. Anies memilih opsi langkah perdata untuk mengambil alih pengelolaan air bersih yang selama ini ditangani swasta.

"Opsi yang disarankan oleh Tim Tata Kelola Air adalah pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata dan opsi itulah yang kami ikuti, kami akan jalankan sesuai dengan rekomendasi tim tata kelola air," kata Anies dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Upaya pengambilalihan pengelolaan itu dilakukan sejak Mahkamah Agung (MA) memerintahkan swastanisasi itu disetop lewat putusan kasasi pada 2017.

Baca juga: Menanti Langkah DKI Setelah MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air

Anies kemudian membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang bertugas merumuskan kebijakan strategis sebagai dasar pengambilan keputusannya. Tim tersebut mengkaji kontrak yang dijalin PAM Jaya dengan dua pihak swasta, yaitu Aetra dan Palyja. Disimpulkan DKI dan warganya mengalami kerugian dalam kerja sama dengan dua pihak swasta itu.

"Tujuannya (pengambilalihan) adalah mengoreksi kebijakan perjanjian yang dibuat di masa Orde Baru tahun 1997. Dan kami tahu selama 20 tahun perjalanan perjanjian ini, pelayanan air bersih di Ibu Kota tidak berkembang sesuai dengan harapan," ujar Anies.

Anies menjelaskan, saat kerja sama dimulai, cakupan layanan air bersih di DKI Jakarta sebesar 44,5 persen pada 1998. Pada 2018, cakupan layanan air bersih baru sebesar 59,4 persen. Padahal, targetnya cakupan layanan air sebesar 82 persen di tahun 2023.

"Artinya, waktu 20 tahun hanya meningkat 14,9 persen," kata Anies.

Kontrak dengan Aetra dan Palyja akan berakhir kurang lebih empat tahun lagi, yaitu pada  2023. Anies menyayangkan dua perusahaan swasta itu tak mencapai target penyediaan air bersih bagi warga kendati sudah 20 tahun menguasai pengelolaan air Jakarta.

Padahal, Pemprov DKI Jakarta melalui PAM Jaya setiap tahunnya harus memberikan jaminan keuntungan 22 persen.

"Coba sederhananya begini. Targetnya tidak tercapai. Tapi keuntungannya wajib dibayarkan oleh negara. Kalau hari ini angkanya tercapai, mungkin lain cerita. Tapi hari ini angka itu tidak tercapai. Target jangkauannya. Tapi negara berkewajiban (membayar)," kata Anies.

Anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum bentukan Anies, Nila Ardhianie menjelaskan jaminan keuntungan yang harus dibayar ke pihak swasta selama ini memberatkan DKI. DKI masih membayar keuntungan kepada Palyja, namun sudah tak lagi kepada Aetra.

"Ada kekurangan deviden itu yang harus dibayarkan oleh PAM Jaya. Nanti kalau PAM Jaya tidak bisa, itu harus ditanggung oleh Pemprov yang nilainya tidak sedikit, sampai triliun-triliunan. Kira-kira kurang lebihnya Rp 8,5 triliun," ujar Nila.

Direktur Amrta Institute itu merinci, dari Rp 8,5 triliun sebesar Rp 6,7 triliun untuk Palyja dan Rp 1,8 triliun untuk Aetra.

Di sisi lain, DKI tak bisa menambah layanan bagi warganya sebab Palyja dan Aetra punya hak eksklusivitas.

"Jadi memang keseluruhan layanan ada di tangan swasta. Lalu kemudian juga ada pasal yang mengatur mengenai self financing. Ini juga yang membuat pemerintah provinsi, (jika) mau menyalurkan dananya untuk membantu rakyatnya sendiri itu juga jadi sulit. Harus ada kesepakatannya dulu. Harus ada MoU begitu yang tidak mudah dilakukannya," ujar Nila.

KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/2/2019).

Pertama, renegosiasi bisa seputar pembelian saham Palyja dan Aetra.

"Kami bisa beli sahamnya Palyja maupun Aetra. Ini tentu perlu proses pembicaraan yang juga tidak mudah," kata Nila dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: Ini 3 Langkah agar Pemprov DKI Bisa Mengelola Air Bersih di Jakarta

Opsi itu, menurut Nila, perlu ada kajian dan hitung-hitungan terlebih dahulu. Prosesnya juga harus dilakukan transparan.

Opsi kedua bisa dengan membuat perjanjian kerja sama (PKS) yang mengatur penghentian kontrak yang disepakati kedua belah pihak.

Sementara opsi ketiga yakni dengan pengambilalihan sebagian layanan. Pemprov DKI bisa menguasai proses pengelolaan air dari hulu ke hilir secara bertahap sambil menunggu kontrak habis pada 2023.

"Ada instalasi pengolahan, ada distribusi. Nah itu sebagiannya diambil alih dulu sebelum nanti masa kontrak berakhir," ujar Nila.

Langkah lama

Berbagai opsi yang bisa dilakukan DKI kini sebenarnya sudah diinisiasi sejak lama. Rencana perubahan kontrak kerja sama sudah dilakukan setidaknya sejak 2014.

Renegosiasi kontrak kala itu hanya berhasil dilakukan terhadap Aetra saja.

Direktur PAM Jaya, Erlan Hidayat, kembali mengusulkan renegosiasi atau restrukturisasi kontrak dengan Palyja dan Aetra ketika Anies baru menjabat tahun 2017. Namun langkah itu ditolak Anies karena hendak dilakukan di luar persetujuannya. Anies kemudian membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum untuk menyusun kebijakan strategis.

Soal opsi membeli perusahaan, pada 2013, Pemprov DKI di bawah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bahkan pernah mengucurkan Rp 650 miliar ke PT Jakarta Propertindo untuk membeli Palyja.

Baca juga: DKI Akan Ambil Alih Pengelolaan, Tarif Air Bersih Diyakini Turun

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengingatkan Gubernur Anies agar tak gentar dalam menguasai pengelolaan air Jakarta.

"Saya sudah bilang akuisisi Palyja dan Aetra pakai dari Jakpro dulu kan sudah ada Rp 650 miliar buat akuisisi," kata Prasetio.

Ketika itu, PT Jakpro ditugaskan mengakuisisi saham Palyja. Namun pembelian tersebut tak bisa dieksekusi karena keluar putusan MA yang memerintahkan Pemprov DKI menghentikan swastanisasi air minum.

Prasetio mengingatkan Anies agar tak perlu merisaukan besaran dana yang harus dikeluarkan DKI untuk menguasai pengelolaan air Jakarta.

"Kalau pun penalti ya sudah enggak apa-apa kami bayar. Enggak usah takut banget. Toh daripada uang kita SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran)," kata Prasetio.