Menanti Langkah DKI Setelah MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air

Kompas.com - 29/01/2019, 07:31 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (22/1/2019).KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (22/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA), pada 30 November 2018, membatalkan putusan penghentian kebijakan swastanisasi air di Jakarta. Putusan itu menganulir putusan MA tahun 2017.

Pada 2017, MA mulanya memutuskan dan memerintahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tergugat lainnya menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta. 

Baca juga: Anies Dapat Informasi MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai salah satu tergugat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut. MA kemudian mengabulkan PK yang diajukan Kemenkeu sehingga putusan sebelumnya menjadi batal.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mendapat informasi itu sepekan yang lalu. Namun, Anies mengaku belum menerima salinan putusan MA yang baru.

"Kami dapat informasi itu sekitar minggu lalu," kata Anies, Senin (28/1/2019).

Susun langkah penghentian

Sebelum ada putusan terbaru, Pemprov DKI Jakarta menerima putusan MA untuk menghentikan swastanisasi air dan tidak mengajukan PK. Salah satu alasan Pemprov DKI menerima putusan MA terdahulu karena menilai pihak swasta tidak mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk semua warga Jakarta.

"Ketika dikelola oleh swasta selama 20 tahun terakhir ini, kami tidak menyaksikan ada pertumbuhan (jangkauan air bersih) yang signifikan," kata Anies.

Anies kemudian membentuk tim tata kelola air DKI Jakarta untuk menyiapkan langkah-langkah penghentian swastanisasi air. Tujuannya agar penghentian swastanisasi air itu tidak merugikan warga dan menimbulkan potensi gugatan, mengingat kebijakan itu dijalankan melalui kerja sama dengan pihak swasta.

Namun, sebelum kajian dan rekomendasi tim tata kelola air final, MA mengeluarkan putusan terbaru dengan mengabulkan PK yang diajukan Kemenkeu.

Baca juga: Gubernur DKI Berhati-hati Terkait Pembatalan Swastanisasi Air

"(Pekerjaan tim tata kelola air) sekarang belum final, setelah di tengah-tengah jalan, tahu-tahu ada keputusan (MA)," kata Anies.

Di sisi lain, Pemprov DKI juga sudah didesak Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) untuk membatalkan swastanisasi air sesuai keputusan MA.

Menanti langkah berikutnya 

Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta baru bisa membuat keputusan setelah menerima salinan putusan terbaru MA.

"Untuk membuat langkah resmi terkait yang bisa dan tidak bisa, itu harus melihat salinan keputusan. Salinan keputusan kami belum lihat," ujar dia.

Sambil menunggu salinan putusan MA, lanjut Anies, Pemprov DKI terus berkomunikasi dengan pihak swasta terkait langkah-langkah yang telah disusun tim tata kelola air Jakarta.

"Kami akan terus bicara dengan private sector, karena tidak ada larangan untuk terus melakukan pembicaraan terkait dengan rencana kami yang kemarin," ujar Anies.

Anies berharap rekomendasi yang telah disusun tim tata kelola air tetap bisa dijalankan, seperti menyiapkan penyertaan modal daerah (PMD) untuk membangun infrastruktur dan distribusi air.

"Intinya, kami akan ambil kebijakan yang paling menguntungkan buat warga Jakarta dengan konteks payung hukum yang memungkinkan untuk bisa dikerjakan," kata Anies.


Terkini Lainnya

Sidik Jari di e-KTP Ungkap Identitas Mayat Wanita dalam Karung di Jepara

Sidik Jari di e-KTP Ungkap Identitas Mayat Wanita dalam Karung di Jepara

Regional
Sekjen Berkarya Pertanyakan Kesiapan KPU soal Surat Suara Tambahan

Sekjen Berkarya Pertanyakan Kesiapan KPU soal Surat Suara Tambahan

Nasional
Botswana Pertimbangkan Cabut Larangan Perburuan Gajah

Botswana Pertimbangkan Cabut Larangan Perburuan Gajah

Internasional
Pionir dan Misi Penerbangan Inspiratif yang Tercatat dalam Sejarah...

Pionir dan Misi Penerbangan Inspiratif yang Tercatat dalam Sejarah...

Internasional
Ikut Memerangi ISIS di Suriah, Mantan Tentara Swiss Dihukum

Ikut Memerangi ISIS di Suriah, Mantan Tentara Swiss Dihukum

Internasional
5 Fakta Ibu Hamil Dibunuh Suami di Bengkulu, Cekcok soal Ponsel hingga Nyaris Diamuk Massa

5 Fakta Ibu Hamil Dibunuh Suami di Bengkulu, Cekcok soal Ponsel hingga Nyaris Diamuk Massa

Regional
Tak Ingin Diusir Lagi dari Klub Malam, Pria Ini Tato KTP di Tangannya

Tak Ingin Diusir Lagi dari Klub Malam, Pria Ini Tato KTP di Tangannya

Internasional
Ulama dan Santri Kota Tasik Yakin Jokowi-Ma'ruf Unggul Sampai 70 Persen

Ulama dan Santri Kota Tasik Yakin Jokowi-Ma'ruf Unggul Sampai 70 Persen

Regional
Mer-C Kirim 32 Relawan Bangun Rumah Sakit di Jalur Gaza

Mer-C Kirim 32 Relawan Bangun Rumah Sakit di Jalur Gaza

Megapolitan
Prabowo: Untuk Apa Merdeka Kalau Rakyat Kita Susah dan Kelaparan?

Prabowo: Untuk Apa Merdeka Kalau Rakyat Kita Susah dan Kelaparan?

Nasional
Kim Jong Un Bakal Naik Kereta, Kawasan yang Dilalui Akan Disterilkan

Kim Jong Un Bakal Naik Kereta, Kawasan yang Dilalui Akan Disterilkan

Internasional
Hari Ini dalam Sejarah, Vaksin Polio Pertama Diberikan ke Anak-anak

Hari Ini dalam Sejarah, Vaksin Polio Pertama Diberikan ke Anak-anak

Internasional
Saling Klaim Elektabilitas, Jokowi Kuasai Jabar dan Prabowo Unggul di Jateng

Saling Klaim Elektabilitas, Jokowi Kuasai Jabar dan Prabowo Unggul di Jateng

Nasional
Nurdin Abdullah: Kalau Ada Permainan dan Ketahuan, Saya Coret

Nurdin Abdullah: Kalau Ada Permainan dan Ketahuan, Saya Coret

Regional
Bocah 3 Tahun Dianiaya Pacar Ibu hingga Tewas karena Terus Menangis

Bocah 3 Tahun Dianiaya Pacar Ibu hingga Tewas karena Terus Menangis

Regional

Close Ads X