Gubernur DKI Berhati-hati Terkait Pembatalan Swastanisasi Air

Kompas.com - 22/01/2019, 11:04 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (22/1/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (22/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mau kebijakan soal swastanisasi air merugikan warga.

Dia ingin menghindari potensi gugatan hukum jika swastanisasi air dihentikan, mengingat kebijakan itu dijalankan melalui kerja sama dengan pihak swasta.

"Jangan sampai langkah hukum yang kita lakukan nanti ujungnya malah merugikan rakyat, misalnya ternyata kemudian nanti ada tuntutan-tuntutan hukum yang justru kita bisa dikalahkan," ujar Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (22/1/2019).

Baca juga: Anies Didesak Jalankan Putusan MA Terkait Swastanisasi Air

Sebelum membuat keputusan, lanjut dia, Pemprov DKI harus memperhitungkan banyak aspek.

Pemprov DKI kini tengah melakukan kajian lengkap sebelum akhirnya membuat kebijakan soal swastanisasi air.

"Itu yang sekarang sedang di-review lengkap sehingga kita bisa nanti melaksanakan keputusan ini tanpa ada konsekuensi negatif," kata Anies.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Tim Evaluasi Masih Susun Rekomendasi untuk Tindaklanjuti Putusan Stop Swastanisasi Air

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) sebelumnya mendesak Anies membatalkan swastanisasi air di Jakarta.

KMMSAJ mengingatkan, pembatalan swastanisasi air sudah menjadi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang harus dilaksanakan.

"Dalam putusan tersebut, Gubernur DKI Jakarta dan enam tergugat lainnya dihukum untuk mengembalikan pengelolaan air di Jakarta kembali ke negara dan melakukan pengelolaan air sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata pengacara dari LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora.

Baca juga: Dirut PAM Jaya yang Baru Siap Jalani Putusan MA untuk Stop Swastanisasi Air

MA telah memutuskan untuk menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta.

MA menilai konsep swastanisasi melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 1992 mengenai Perusahan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) karena membuat perjanjian dengan pihak swasta.

Akibat dari swastanisasi air, PAM Jaya harus kehilangan pengelolaan air minum karena diambil alih pihak swasta.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Link Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 di Cilandak Town Square

Link Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 di Cilandak Town Square

Megapolitan
Perumahan Pondok Mitra Lestari di Bekasi Lockdown, Lurah: Warga Mulai Lupa Pakai Masker

Perumahan Pondok Mitra Lestari di Bekasi Lockdown, Lurah: Warga Mulai Lupa Pakai Masker

Megapolitan
Amankan Pasien Covid-19 Mengamuk, Hazmat Dokter RSUD Pasar Minggu sampai Sobek

Amankan Pasien Covid-19 Mengamuk, Hazmat Dokter RSUD Pasar Minggu sampai Sobek

Megapolitan
Dinkes Kota Tangerang Larang Pasien Covid-19 Bergejala Jalani Isolasi Mandiri

Dinkes Kota Tangerang Larang Pasien Covid-19 Bergejala Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
Klaster Kantor dan Keluarga Mendominasi Penyebaran Covid-19 di Jakarta

Klaster Kantor dan Keluarga Mendominasi Penyebaran Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Puskesmas Keteteran karena Lonjakan Covid-19, Pemkot Depok Akan Rekrut Relawan

Puskesmas Keteteran karena Lonjakan Covid-19, Pemkot Depok Akan Rekrut Relawan

Megapolitan
Salah Satu Kuasa Hukum Rizieq Shihab Ditangkap Polisi di Depan PN Jakarta Timur

Salah Satu Kuasa Hukum Rizieq Shihab Ditangkap Polisi di Depan PN Jakarta Timur

Megapolitan
Pasien Dipulangkan meski Masih Positif Covid-19, Ini Penjelasan RS Wisma Atlet

Pasien Dipulangkan meski Masih Positif Covid-19, Ini Penjelasan RS Wisma Atlet

Megapolitan
2 dari 4 Tersangka Kasus Penembakan di Taman Sari Positif Narkoba

2 dari 4 Tersangka Kasus Penembakan di Taman Sari Positif Narkoba

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Pembelajaran Tatap Muka di Tangsel pada Juli Ditunda

Kasus Covid-19 Melonjak, Pembelajaran Tatap Muka di Tangsel pada Juli Ditunda

Megapolitan
Jakarta Tambah 7.505 Kasus Baru, 1.112 Pasien Covid-19 di Antaranya Anak-anak

Jakarta Tambah 7.505 Kasus Baru, 1.112 Pasien Covid-19 di Antaranya Anak-anak

Megapolitan
Hakim Beri Opsi ke Rizieq Minta Grasi ke Presiden, Kuasa Hukum: Ini Unik dan Menarik

Hakim Beri Opsi ke Rizieq Minta Grasi ke Presiden, Kuasa Hukum: Ini Unik dan Menarik

Megapolitan
Puskesmas Kebanjiran Pasien Covid-19, Warga Depok yang Isolasi Mandiri Diminta Bersabar

Puskesmas Kebanjiran Pasien Covid-19, Warga Depok yang Isolasi Mandiri Diminta Bersabar

Megapolitan
Ratusan Anak di Jakarta Terpapar Covid-19, KPAI Minta Orangtua Berperan Aktif Cegah Lonjakan Kasus

Ratusan Anak di Jakarta Terpapar Covid-19, KPAI Minta Orangtua Berperan Aktif Cegah Lonjakan Kasus

Megapolitan
Lolos PPDB? Jangan Lupa Lapor Diri jika Tidak Ingin Gugur

Lolos PPDB? Jangan Lupa Lapor Diri jika Tidak Ingin Gugur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X