Kompas.com - 24/08/2018, 19:56 WIB
Direktur Utama Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya Priyatno Bambang Hernowo di Kantor Badan Pengelola BUMD DKI Jakarta, Jumat (24/8/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARDirektur Utama Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya Priyatno Bambang Hernowo di Kantor Badan Pengelola BUMD DKI Jakarta, Jumat (24/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengangkat Priyatno Bambang Hernowo sebagai Direktur Utama Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya yang baru, Jumat (24/8/2018).

Ketua Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan BUMD Irham Dilmy menyatakan, pergantian direktur utama salah satunya untuk menindaklanjuti perintah Mahkamah Agung tentang penghentian swastanisasi air di Jakarta.

"Saya rasa karena kan ada perubahan yang terjadi di tahun lalu, karena ada kasasi ke MA, ada tuntutan dan dimenangkan. Ini menuju ke arah sanalah, peran PAM Jaya," kata Irham ketika dihubungi, Jumat (24/8/2018).

Ketika ditanya soal rencananya mengeksekusi putusan itu, Priyatno mengaku siap menjalankan putusan MA tersebut.

"Langkah strategisnya adalah kami compliances (patuh) terhadap MA atau PP 122," ujar Priyatno di Balai Kota Jumat.

Baca juga: LBH Jakarta Minta Pemprov DKI Segera Hentikan Swastanisasi Air

Peraturan Pemerintah yang dimaksud Priyatno yakni PP Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Menurut Priyatno, putusan MA tak harus dieksekusi dengan memutus kontrak dengan PT Palyja atau PT Aetra.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Boleh nggak kerja sama? Kan diatur di PP 122. Kalau kerja sama kan kami punya tujuan yang sama, yuk resource-nya bareng-bareng," kata dia.

Soal latar belakangnya yang mantan Corporate Secretary Aetra, Priyatno mengaku bakal profesional bekerja untuk kepentingan PAM Jaya.

MA telah memutuskan untuk menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta. MA menilai konsep swastanisasi melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 1992 mengenai Perusahan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) karena membuat perjanjian dengan pihak swasta.

Akibat dari swastanisasi air, PAM Jaya harus kehilangan pengelolaan air minum karena diambil alih pihak swasta.

Dirut PAM Jaya sebelumnya, Erlan Hidayat, sempat mengupayakan restrukturisasi kontrak untuk mengeksekusi putusan MA. Namun upaya ini digagalkan Gubernur Anies Baswedan.

Baca juga: Kemenkeu Diminta Cabut PK atas Putusan MA yang Tolak Swastanisasi Air



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Covid-19 di RSUD Kota Bekasi Sudah Melebihi Kapasitas

Pasien Covid-19 di RSUD Kota Bekasi Sudah Melebihi Kapasitas

Megapolitan
Lockdown di RT 006 Petogogan: Jalan Ditutup, Dapur Umum Dibangun

Lockdown di RT 006 Petogogan: Jalan Ditutup, Dapur Umum Dibangun

Megapolitan
Situs PPDB SMA Gangguan, SMAN 2 Tangerang Dipadati Orangtua Calon Siswa

Situs PPDB SMA Gangguan, SMAN 2 Tangerang Dipadati Orangtua Calon Siswa

Megapolitan
IGD RSUD Bekasi Penuh, Pasien yang Hasil PCR Belum Keluar Menunggu di Tenda Darurat

IGD RSUD Bekasi Penuh, Pasien yang Hasil PCR Belum Keluar Menunggu di Tenda Darurat

Megapolitan
Komandan RS Wisma Atlet: Warning, Tersisa 723 Tempat Tidur

Komandan RS Wisma Atlet: Warning, Tersisa 723 Tempat Tidur

Megapolitan
PPKM di Jakarta Diperketat: Barbershop, Kolam Renang, hingga Bioskop Kembali Ditutup

PPKM di Jakarta Diperketat: Barbershop, Kolam Renang, hingga Bioskop Kembali Ditutup

Megapolitan
Vaksinasi Massal, 5.000 Orang Disuntik di Puspemkot Tangerang Hari Ini

Vaksinasi Massal, 5.000 Orang Disuntik di Puspemkot Tangerang Hari Ini

Megapolitan
Dilantik 2021, Masa Jabatan Idris-Imam di Depok Hanya sampai 2024 karena Pilkada Serentak

Dilantik 2021, Masa Jabatan Idris-Imam di Depok Hanya sampai 2024 karena Pilkada Serentak

Megapolitan
RSUD Kota Bekasi Penuh akibat Lonjakan Kasus Covid-19, Pemkot Bangun Tenda Darurat

RSUD Kota Bekasi Penuh akibat Lonjakan Kasus Covid-19, Pemkot Bangun Tenda Darurat

Megapolitan
PPKM Mikro Diperpanjang, Taman Impian Jaya Ancol Tutup Sementara Mulai 24 Juni

PPKM Mikro Diperpanjang, Taman Impian Jaya Ancol Tutup Sementara Mulai 24 Juni

Megapolitan
Dinkes Tangerang Gelar Vaksinasi di 38 Puskesmas, Khusus untuk Warga Berusia 18 Tahun ke Atas

Dinkes Tangerang Gelar Vaksinasi di 38 Puskesmas, Khusus untuk Warga Berusia 18 Tahun ke Atas

Megapolitan
Perpanjangan PPKM Mikro DKI Jakarta: WFH Wajib 75 Persen, Ibadah Kembali di Rumah

Perpanjangan PPKM Mikro DKI Jakarta: WFH Wajib 75 Persen, Ibadah Kembali di Rumah

Megapolitan
Anies: Besar Kemungkinan Varian Baru Covid-19 Mudah Menularkan Anak-anak

Anies: Besar Kemungkinan Varian Baru Covid-19 Mudah Menularkan Anak-anak

Megapolitan
11 Orang Positif Covid-19, Satu RT di Kelurahan Petogogan Di-lockdown

11 Orang Positif Covid-19, Satu RT di Kelurahan Petogogan Di-lockdown

Megapolitan
Wisma Atlet Penuh, Pasien yang Masih Positif Covid-19 Diminta Pulang

Wisma Atlet Penuh, Pasien yang Masih Positif Covid-19 Diminta Pulang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X