Kemenkeu Diminta Cabut PK atas Putusan MA yang Tolak Swastanisasi Air - Kompas.com

Kemenkeu Diminta Cabut PK atas Putusan MA yang Tolak Swastanisasi Air

Kompas.com - 07/05/2018, 18:35 WIB
Massa menuntut air murah dengan melakukan aksi mandi bersama di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/3/2018).KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNA Massa menuntut air murah dengan melakukan aksi mandi bersama di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mencabut permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan mereka.

Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan koalisi yang menolak swastanisasi air di Jakarta.

Tigor Hutapea dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyayangkan sikap Kemenkeu yang mengajukan PK.

Baca juga: Kemenkeu Ajukan PK Atas Putusan MA yang Minta Stop Swastanisasi Air di Jakarta

"Ini dipandang sebagai upaya negara menyerahkan pengelolaan air (untuk dikelola swasta), tidak hanya di Jakarta, tetapi di provinsi lain (air) dikelola swasta," ujar Tigor saat konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat, Senin (7/5/2018).

Selain itu, pihaknya dan penggugat lainnya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan putusan MA tersebut.

Saat ini, PK masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca juga: Fraksi Gerindra DPRD DKI Tagih Anies-Sandi Hentikan Swastanisasi Air

"Dalam PK-nya, tidak ada substansi apapun yang kuat untuk mengatakan swastanisasi air boleh. Dia (Kemenkeu) hanya mengatakan prosedurnya saja, argumentasinya tidak cerdas," katanya. 

Terdapat sejumlah alasan pengajuan PK oleh Kemenkeu.

Kemenkeu menilai pertimbangan hukum yang dipakai MA bertentangan dengan karakteristik gugatan warga negara.

Baca juga: Anies Siapkan Tim untuk Tindak Lanjuti Putusan MA soal Swastanisasi Air

Alasan lain, hakim MA dinilai keliru dalam memutus perkara tersebut karena menganggap surat kuasa yang diajukan penggugat cacat hukum.

Kemenkeu juga menilai pertimbangan hukum MA melampui hakikat gugatan warga negara.

Selain itu, Kemenkeu juga menilai penggugat mencampuradukan tuntutan perdata dan tuntutan pembatalan keputusan tata usaha negara.

Baca juga: Sandiaga: Putusan MA soal Stop Swastanisasi Air Akan Dijalankan Serius

Pada 10 April 2017, MA mengabulkan permohonan kasasi KMMSAJ.

Dalam amar putusan Nomor 31/Pdt/2017 menyatakan, pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal memenuhi hak atas air dan merugikan warga Jakarta.

MA memerintahkan menghentikan swastanisasi air di Jakarta, mengembalikan pengelolaan air sesuai Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005, serta sesuai Komentar Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Hak Atas Air.


Terkini Lainnya

Komnas HAM: Tak Ada Langkah Konkret Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM: Tak Ada Langkah Konkret Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Rp 2 Miliar dari Jawa Barat untuk Korban Bencana Sulawesi Tengah

Rp 2 Miliar dari Jawa Barat untuk Korban Bencana Sulawesi Tengah

Regional
5 BERITA POPULER NUSANTARA: Aksi Ngedrift Gagal karena Tabrak Toilet hingga Sandiaga Diminta Keluar Emak-emak

5 BERITA POPULER NUSANTARA: Aksi Ngedrift Gagal karena Tabrak Toilet hingga Sandiaga Diminta Keluar Emak-emak

Regional
Komnas HAM: Perhatian Pemerintah terhadap Kelompok Minoritas Masih Minim

Komnas HAM: Perhatian Pemerintah terhadap Kelompok Minoritas Masih Minim

Nasional
Hujan Disertai Angin dan Petir Diprediksi Melanda Jaktim dan Jaksel Sore Ini

Hujan Disertai Angin dan Petir Diprediksi Melanda Jaktim dan Jaksel Sore Ini

Megapolitan
Kapal-kapal Nelayan di Muara Angke Tak Melaut karena Terkendala Izin

Kapal-kapal Nelayan di Muara Angke Tak Melaut karena Terkendala Izin

Megapolitan
Ketua RT dan RW Diingatkan Tak Pungut Uang Warga yang Buat Sertifikat

Ketua RT dan RW Diingatkan Tak Pungut Uang Warga yang Buat Sertifikat

Megapolitan
Video Dukungan Pasangan Capres Beredar, Bawaslu Panggil Bupati

Video Dukungan Pasangan Capres Beredar, Bawaslu Panggil Bupati

Regional
Salahi Aturan, Bawaslu  Sapu Bersih Alat Peraga Kampanye

Salahi Aturan, Bawaslu Sapu Bersih Alat Peraga Kampanye

Regional
Pencuri Spesialis Sepeda Motor di Mesjid Dilumpuhkan Polisi

Pencuri Spesialis Sepeda Motor di Mesjid Dilumpuhkan Polisi

Regional
Porprov Jateng XV 2018 Dibuka di Solo, Ganjar Ajak Bangun Olahraga

Porprov Jateng XV 2018 Dibuka di Solo, Ganjar Ajak Bangun Olahraga

Regional
Baru 10 Hari Keluar Penjara, Residivis Kembali Ditangkap Kasus Begal

Baru 10 Hari Keluar Penjara, Residivis Kembali Ditangkap Kasus Begal

Regional
Kereta Api Tabrak Kerumunan Pengunjung Festival di India, 50 Tewas

Kereta Api Tabrak Kerumunan Pengunjung Festival di India, 50 Tewas

Internasional
Tak Terpantau X-Ray Bandara, 2 Kurir Simpan Sabu dalam Anus

Tak Terpantau X-Ray Bandara, 2 Kurir Simpan Sabu dalam Anus

Regional
 Jokowi Akan Beri Perhatian kepada  Pesantren dan Santri

Jokowi Akan Beri Perhatian kepada Pesantren dan Santri

Regional

Close Ads X