Kemenkeu Diminta Cabut PK atas Putusan MA yang Tolak Swastanisasi Air

Kompas.com - 07/05/2018, 18:35 WIB
Massa menuntut air murah dengan melakukan aksi mandi bersama di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/3/2018). KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNAMassa menuntut air murah dengan melakukan aksi mandi bersama di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mencabut permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan mereka.

Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan koalisi yang menolak swastanisasi air di Jakarta.

Tigor Hutapea dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyayangkan sikap Kemenkeu yang mengajukan PK.

Baca juga: Kemenkeu Ajukan PK Atas Putusan MA yang Minta Stop Swastanisasi Air di Jakarta

"Ini dipandang sebagai upaya negara menyerahkan pengelolaan air (untuk dikelola swasta), tidak hanya di Jakarta, tetapi di provinsi lain (air) dikelola swasta," ujar Tigor saat konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat, Senin (7/5/2018).

Selain itu, pihaknya dan penggugat lainnya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan putusan MA tersebut.

Saat ini, PK masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Fraksi Gerindra DPRD DKI Tagih Anies-Sandi Hentikan Swastanisasi Air

"Dalam PK-nya, tidak ada substansi apapun yang kuat untuk mengatakan swastanisasi air boleh. Dia (Kemenkeu) hanya mengatakan prosedurnya saja, argumentasinya tidak cerdas," katanya. 

Terdapat sejumlah alasan pengajuan PK oleh Kemenkeu.

Kemenkeu menilai pertimbangan hukum yang dipakai MA bertentangan dengan karakteristik gugatan warga negara.

Baca juga: Anies Siapkan Tim untuk Tindak Lanjuti Putusan MA soal Swastanisasi Air

Alasan lain, hakim MA dinilai keliru dalam memutus perkara tersebut karena menganggap surat kuasa yang diajukan penggugat cacat hukum.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 PPDB 2021 Jalur Zonasi: Ini Daftar SD di Jakarta Timur

PPDB 2021 Jalur Zonasi: Ini Daftar SD di Jakarta Timur

Megapolitan
PPDB SMA di Tangsel Dimulai Hari Ini, Berikut Jadwal hingga Syarat Pandaftarannya

PPDB SMA di Tangsel Dimulai Hari Ini, Berikut Jadwal hingga Syarat Pandaftarannya

Megapolitan
Ini Daftar Sekolah Swasta yang Ikut Program PPDB Bersama DKI Jakarta 2021

Ini Daftar Sekolah Swasta yang Ikut Program PPDB Bersama DKI Jakarta 2021

Megapolitan
Hari Ini Pendaftaran PPDB Bersama Jalur Afirmasi untuk SMA Swasta, Berikut Informasinya

Hari Ini Pendaftaran PPDB Bersama Jalur Afirmasi untuk SMA Swasta, Berikut Informasinya

Megapolitan
PPDB Jalur Zonasi Dibuka, Ini Pembagian Zonasi SD di Seluruh Jakarta

PPDB Jalur Zonasi Dibuka, Ini Pembagian Zonasi SD di Seluruh Jakarta

Megapolitan
Tangsel Belum Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Berusia 18 Tahun ke Atas

Tangsel Belum Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Berusia 18 Tahun ke Atas

Megapolitan
UPDATE 20 Juni: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi Terjadi di Jakarta Timur

UPDATE 20 Juni: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi Terjadi di Jakarta Timur

Megapolitan
 PPDB Jakarta Jalur Zonasi SD Dimulai Hari Ini, Berikut Zonasi Sekolah, Jadwal, hingga Cara Daftar

PPDB Jakarta Jalur Zonasi SD Dimulai Hari Ini, Berikut Zonasi Sekolah, Jadwal, hingga Cara Daftar

Megapolitan
UPDATE 20 Juni: 653 Kasus Baru Covid-19 di Depok, Rekor Baru Selama Pandemi

UPDATE 20 Juni: 653 Kasus Baru Covid-19 di Depok, Rekor Baru Selama Pandemi

Megapolitan
Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Kini 1.738 Orang

Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Kini 1.738 Orang

Megapolitan
876 Anak Positif Covid-19 Kemarin, Dinkes Minta Orangtua Waspada!

876 Anak Positif Covid-19 Kemarin, Dinkes Minta Orangtua Waspada!

Megapolitan
UPDATE 20 Juni: 497 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 20 Juni: 497 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 20 Juni: Tambah 79 Kasus di Kota Tangerang, 504 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 20 Juni: Tambah 79 Kasus di Kota Tangerang, 504 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Pesan Anies untuk Warga di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Pesan Anies untuk Warga di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Rekor Baru Covid-19 di Jakarta dan Pesan Anies untuk Warga | Pengemudi Fortuner Lepaskan Tembakan di Kebayoran Baru

[POPULER JABODETABEK] Rekor Baru Covid-19 di Jakarta dan Pesan Anies untuk Warga | Pengemudi Fortuner Lepaskan Tembakan di Kebayoran Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X