Kemenkeu Ajukan PK Atas Putusan MA yang Minta Stop Swastanisasi Air di Jakarta

Kompas.com - 07/05/2018, 17:14 WIB
Massa menuntut air murah dengan melakukan aksi mandi bersama di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/3/2018). KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNAMassa menuntut air murah dengan melakukan aksi mandi bersama di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung yang memenangkan permohonan kasasi yang diajukan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ).

Dalam putusannya, MA meminta pemerintah menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta karena hal tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) dengan membuat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta, PT Aetra Air Jakarta (Aetra).

Pengajuan PK itu dibenarkan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti.

"(Diajukan) 27 april 2018," ujar Nufransa melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (7/5/2018).

Baca juga : MA Perintahkan Stop Kebijakan Swastanisasi Air di DKI

Terdapat sejumalah poin alasan pengajuan PK oleh Kemenkeu. Kemenkeu menilai, pertimbangan hukum yang dipakai MA bertentangan dengan karakteristik gugatan warga negara.

Alasan lain, hakim MA dinilai keliru dalam memutus perkara tersebut karena menganggap surat kuasa yang diajukan penggugat cacat hukum.

Kemenkeu menilai pertimbangan hukum MA dianggap melampui hakikat gugatan warga negara.

Alasan lainnya, Kemenkeu menilai penggugat mencampuradukkan antara tuntutan perdata dan tuntutan pembatalan keputusan tata usaha negara.

Baca juga : Anies: Akan Ada Tim yang Tangani Masalah Swastanisasi Air

Pada 10 April 2017, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi KMMSAJ. Amar putusan Nomor 31/Pdt/2017 menyatakan, pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal memenuhi hak atas air dan merugikan warga Jakarta.

MA memerintahkan menghentikan swastanisasi air di Jakarta, mengembalikan pengelolaan air sesuai Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005, serta sesuai Komentar Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Hak Atas Air.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pradi Harap KPU Siasati Jam Kedatangan Pemilih ke TPS Pilkada Depok

Pradi Harap KPU Siasati Jam Kedatangan Pemilih ke TPS Pilkada Depok

Megapolitan
Uang Hasil Penipuan Tersangka Pelecehan di Bandara Soetta Dikirim ke Ibunya

Uang Hasil Penipuan Tersangka Pelecehan di Bandara Soetta Dikirim ke Ibunya

Megapolitan
Hotel Khusus Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Tak Akan Buka Penginapan untuk Umum

Hotel Khusus Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Tak Akan Buka Penginapan untuk Umum

Megapolitan
Pradi Berharap Ada Kelonggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Pilkada Depok

Pradi Berharap Ada Kelonggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Pilkada Depok

Megapolitan
Walkot Bekasi Akan Tes Swab Karyawan Kafe Broker jika Ditemukan Kasus Positif Covid-19

Walkot Bekasi Akan Tes Swab Karyawan Kafe Broker jika Ditemukan Kasus Positif Covid-19

Megapolitan
Pesepeda Jadi Korban Pelecehan Seksual Remas Payudara di Bintaro Tangsel

Pesepeda Jadi Korban Pelecehan Seksual Remas Payudara di Bintaro Tangsel

Megapolitan
Pemerintah Pakai Ibis Style dan U Stay Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Pakai Ibis Style dan U Stay Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Megapolitan
Pilkada Depok di Tengah Pandemi, Imam Budi: KPU Tegas Saja Larang Tatap Muka!

Pilkada Depok di Tengah Pandemi, Imam Budi: KPU Tegas Saja Larang Tatap Muka!

Megapolitan
Polisi: Tersangka Pelecehan di Bandara Soetta Mengaku Baru Beraksi Sekali

Polisi: Tersangka Pelecehan di Bandara Soetta Mengaku Baru Beraksi Sekali

Megapolitan
Polisi Bakal Tindak Tegas Balap Liar Mobil di Senayan

Polisi Bakal Tindak Tegas Balap Liar Mobil di Senayan

Megapolitan
Temanco, Komunitas Penyintas Covid-19 di Bogor yang Kini Terjun Jadi Relawan

Temanco, Komunitas Penyintas Covid-19 di Bogor yang Kini Terjun Jadi Relawan

Megapolitan
Pilkada Depok di Tengah Pandemi Covid-19, Pradi Supriatna Klaim Siap Kampanye Online

Pilkada Depok di Tengah Pandemi Covid-19, Pradi Supriatna Klaim Siap Kampanye Online

Megapolitan
Seorang Pengedar Mengaku Beli Sabu-sabu 50 Gram dari Bandar di Lapas

Seorang Pengedar Mengaku Beli Sabu-sabu 50 Gram dari Bandar di Lapas

Megapolitan
Bermodal Kader PKS Militan di Depok, Imam Budi Bakal Gerus Suara Dukungan Pradi

Bermodal Kader PKS Militan di Depok, Imam Budi Bakal Gerus Suara Dukungan Pradi

Megapolitan
Calon Wali Kota Tangsel Muhamad Laporkan Harta Kekayaan Rp 5,19 Miliar

Calon Wali Kota Tangsel Muhamad Laporkan Harta Kekayaan Rp 5,19 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X