LBH Jakarta Minta Pemprov DKI Segera Hentikan Swastanisasi Air

Kompas.com - 07/05/2018, 22:56 WIB
Massa menuntut air murah dengan melakukan aksi mandi bersama di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/3/2018). KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNAMassa menuntut air murah dengan melakukan aksi mandi bersama di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Arif Maulana dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera merealisasikan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan penghentian swastanisasi air di Jakarta. 

"Saya minta gubernur DKI mengabaikan PK (peninjauan kembali yang diajukan Kementerian Keuangan) dan fokus ambil alih swastanisasi karena PK tidak boleh menunda pelaksanaan eksekusi," ujar Arif di Kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (7/5/2018).

Arif mengatakan, pihak penggugat dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) telah menemui Anies.

Baca juga: Kemenkeu Diminta Cabut PK atas Putusan MA yang Tolak Swastanisasi Air

KMMSAJ meminta Pemprov DKI segera menjalankan putusan MA. Sementara Anies disebut berkomitmen menjalankan putusan MA.

"Buktikan dia (Anies) punya komitmen pelaksanaan pengambilalihan swastanisasi air di DKI Jakarta," katanya. 

Pada 10 April 2017, MA mengabulkan permohonan kasasi KMMSAJ.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kemenkeu Ajukan PK Atas Putusan MA yang Minta Stop Swastanisasi Air di Jakarta

Dalam amar putusan Nomor 31/Pdt/2017 menyatakan, pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal memenuhi hak atas air dan merugikan warga Jakarta.

MA memerintahkan menghentikan swastanisasi air di Jakarta, mengembalikan pengelolaan air sesuai Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005, serta sesuai Komentar Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Hak Atas Air.

Namun, Kemenkeu melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan PK.

Baca juga: Fraksi Gerindra DPRD DKI Tagih Anies-Sandi Hentikan Swastanisasi Air

Kemenkeu menilai pertimbangan hukum yang dipakai MA bertentangan dengan karakteristik gugatan warga negara.

Selain itu, Kemenkeu juga menilai pertimbangan hukum MA dianggap melampui hakekat guatan warga negara.

Kemenkeu merupakan salah satu pihak yang tergugat selain gubernur, DPRD DKI Jakarta, PAM Jaya, Palyja, dan Aetra. 



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Sediakan 10.000 Dosis Vaksin bagi Warga 18 Tahun ke Atas di Wilayah Polres Tangsel

Polisi Sediakan 10.000 Dosis Vaksin bagi Warga 18 Tahun ke Atas di Wilayah Polres Tangsel

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Warga Kesulitan Akses Tes PCR karena Lab Overload

Kasus Covid-19 Melonjak, Warga Kesulitan Akses Tes PCR karena Lab Overload

Megapolitan
Viral Video Ambulans Tertahan Rangkaian Mobil Pejabat, Ini Penjelasan Kasudinhub...

Viral Video Ambulans Tertahan Rangkaian Mobil Pejabat, Ini Penjelasan Kasudinhub...

Megapolitan
Daftar Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Kota Tangerang

Daftar Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
Polres Tangsel Gelar Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas Mulai 26 Juni, Silakan Daftar di 9 Polsek Ini

Polres Tangsel Gelar Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas Mulai 26 Juni, Silakan Daftar di 9 Polsek Ini

Megapolitan
Habis untuk Penanganan Covid-19, BTT DKI Jakarta Sisa Rp 186 Miliar dari Rp 2,1 Triliun

Habis untuk Penanganan Covid-19, BTT DKI Jakarta Sisa Rp 186 Miliar dari Rp 2,1 Triliun

Megapolitan
Pria di Jakarta Selatan Cabuli Anaknya Sejak Umur 9 Tahun

Pria di Jakarta Selatan Cabuli Anaknya Sejak Umur 9 Tahun

Megapolitan
Kisah Pilu Nakes Wisma Atlet yang Gugur Akibat Covid-19, Tinggalkan Suami dan Dua Anak

Kisah Pilu Nakes Wisma Atlet yang Gugur Akibat Covid-19, Tinggalkan Suami dan Dua Anak

Megapolitan
Pemkot Bekasi Belum Putuskan Shalat Jumat Ditiadakan Sementara

Pemkot Bekasi Belum Putuskan Shalat Jumat Ditiadakan Sementara

Megapolitan
Anies Bunyikan Alarm Covid-19: Ibu Kota Perlu Perhatian Ekstra

Anies Bunyikan Alarm Covid-19: Ibu Kota Perlu Perhatian Ekstra

Megapolitan
Lurah Cijantung, Jakarta Timur, Meninggal Dunia karena Covid-19

Lurah Cijantung, Jakarta Timur, Meninggal Dunia karena Covid-19

Megapolitan
Pasien di RS Wisma Atlet Hari Ini Berkurang, Jadi 8.414

Pasien di RS Wisma Atlet Hari Ini Berkurang, Jadi 8.414

Megapolitan
MUI: Warga Zona Merah Diimbau Tak Shalat Jumat, Ganti Dzuhur di Rumah

MUI: Warga Zona Merah Diimbau Tak Shalat Jumat, Ganti Dzuhur di Rumah

Megapolitan
Catat, Ini Daftar 21 RS Rujukan Covid-19 di Kota Bogor

Catat, Ini Daftar 21 RS Rujukan Covid-19 di Kota Bogor

Megapolitan
Pemkot Bekasi Terima Rp 24 Miliar dari Kemenkes untuk Operasional RSUD

Pemkot Bekasi Terima Rp 24 Miliar dari Kemenkes untuk Operasional RSUD

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X