Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rabu Besok, Wapres Kalla Tinjau MRT Jakarta

Kompas.com - 19/02/2019, 22:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla direncanakan meninjau pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Rabu (20/2/2019).

"Ya, besok saya mau lihat MRT," kata Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Kalla mengatakan, dengan adanya transportasi massal berupa MRT tentunya membutuhkan subsidi bagi penggunanya.

Sebab, kata Kalla, tak ada satu pun angkutan umum massal di dunia yang tidak disubsidi.

Baca juga: Mewujudkan Integrasi Transjakarta-MRT Jakarta..

Ia menyadari, mahalnya biaya pembangunan MRT. Namun, jika pengunaannya dioptimalkan, maka akan menghilangkan efisiensi yang ditimbulkan akibat kemacetan di Jakarta sehingga subsidi yang digelontorkan tidak sia-sia.

Menurut Kalla, kini kerugian yang ditimbulkan kemacetan Jakarta mencapa Rp 100 triliun per tahun.

Kalla yakin, dengan format subsidi yang tepat, maka MRT akan diminati warga Jakarta dan mampu mengurangi kemacetan sehingga nilai kerugian tersebut berkurang.

Baca juga: Terintegrasi dengan MRT, Transjakarta dari BSD dan Bintaro Akan Dilayani Bus Premium

 

"Bedakan antara bisnis dan ekonomi ya. Kalau bisnis mikro proyek itu. Dia pasti rugi (kalau) untuk itu harus disubsidi. Tapi secara ekonomi bangsa, hilang kemacetan saja ongkosnya berapa? Ada yang menghitung Rp 100 triliun ongkosnya kemacetan di Jakarta," ujar Kalla.

"Nah, artinya cukup lima tahun beroperasi tanpa macet sudah kembali. Jadi (ada) keekonomiannya. Akan kembali lewat efisiensi di Jakarta, pajak kemudian akan timbul, sehingga utang 40 tahun (biaya pembangunan) MRT itu dapat dibayar," lanjut Kalla.

KOMPAS.com/LAKSONO HARI W MRT Jakarta

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com