Jumlah Anggota TGUPP Tak Terbatas, DKI Sebut untuk Fleksibilitas

Kompas.com - 08/03/2019, 21:11 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bersama lima anggota TGUPP bidang pencegahan korupsj bernama Komite Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1/2018).  Komite ini diketuai oleh Bambang Widjojanto. KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bersama lima anggota TGUPP bidang pencegahan korupsj bernama Komite Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1/2018). Komite ini diketuai oleh Bambang Widjojanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum DKI Jakarya Yayan Yuhanah membenarkan bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) tak dibatasi jumlah anggotanya.

Menurut Yayan, dihapusnya ketentuan jumlah itu untuk fleksibilitas.

"Fleksibilitas sih. Karena di pergub lama kan diatur jumlahnya maksimal 73, perhitungannya 73 itu harus ada kajiannya," kata Yayan di Balai Kota, Jumat (8/3/2019).

Yayan menyampaikan, dalam pergub lama, seharusnya tak perlu diatur soal batasan. Oleh karena itu, bunyi ketentuan soal jumlah anggota diubah jadi sesuai kemampuan keuangan daerah.


"Nanti disesukan dengan beban tugas Pak Gubernur," ujar Yayan.

Baca juga: TGUPP DKI Dapat Anggaran Rp 19,8 Miliar, Ini Rinciannya...

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah ketentuan jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) lewat Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 yang diundangkan pada 22 Februari 2019.

Pasal 17 Ayat (2) dalam peraturan itu berbunyi, "Jumlah keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah."

Di aturan sebelumnya yakni Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 yang diubah sebagian isinya lewat Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017, jumlah anggota TGUPP dibatasi paling banyak 73 sesuai dengan Pasal 19.

Jumlah itu masing-masing tujuh anggota untuk bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan lapangan kerja, bidang harmonisasi regulasi, serta bidang pencegahan korupsi.

Adapun sisanya, yakni 45 anggota, bekerja di bawah bidang percepatan pembangunan.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pengakuan Bandar Narkoba di Kampus: Uang Pelicin untuk Sekuriti hingga Hidup Foya-foya

Pengakuan Bandar Narkoba di Kampus: Uang Pelicin untuk Sekuriti hingga Hidup Foya-foya

Megapolitan
Pengeroyok Siswi SMK di Bekasi Ditahan dan Terancam Kurungan 5 Tahun

Pengeroyok Siswi SMK di Bekasi Ditahan dan Terancam Kurungan 5 Tahun

Megapolitan
Gabung dengan Mahasiswa Papua, Massa Aksi Kamisan Pakai Topeng Monyet

Gabung dengan Mahasiswa Papua, Massa Aksi Kamisan Pakai Topeng Monyet

Megapolitan
Soal Instalasi Gabion, Anies: Biasa Saja, Bagian dari Tata Taman Kota

Soal Instalasi Gabion, Anies: Biasa Saja, Bagian dari Tata Taman Kota

Megapolitan
Bestari: Nasdem Mendukung Anies Baswedan sampai Kapan pun

Bestari: Nasdem Mendukung Anies Baswedan sampai Kapan pun

Megapolitan
Sindikat Penipu Jual Beli Rumah dan Tanah Kembali Ditangkap

Sindikat Penipu Jual Beli Rumah dan Tanah Kembali Ditangkap

Megapolitan
Kisah Charlie, Mahasiswa yang Terjun ke Dunia Hitam Jadi Bandar Ganja di Kampus

Kisah Charlie, Mahasiswa yang Terjun ke Dunia Hitam Jadi Bandar Ganja di Kampus

Megapolitan
Ini yang Bisa Dilakukan Pasien apabila Mendapat Obat Kedaluwarsa dari Tenaga Medis

Ini yang Bisa Dilakukan Pasien apabila Mendapat Obat Kedaluwarsa dari Tenaga Medis

Megapolitan
KPAD Akan Dampingi Korban dan Pelaku Pengeroyokan di Bekasi

KPAD Akan Dampingi Korban dan Pelaku Pengeroyokan di Bekasi

Megapolitan
Gubernur Banten dan Forum Kota Jakarta Tak Hadir, Sidang Kasus Polusi Udara Kembali Ditunda

Gubernur Banten dan Forum Kota Jakarta Tak Hadir, Sidang Kasus Polusi Udara Kembali Ditunda

Megapolitan
Sebelum Dwi Koen Meninggal, Anaknya Sempat Minta Koreksi untuk Komik Panji Koming

Sebelum Dwi Koen Meninggal, Anaknya Sempat Minta Koreksi untuk Komik Panji Koming

Megapolitan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor DKI Bakal Naik Jadi 12,5 Persen

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor DKI Bakal Naik Jadi 12,5 Persen

Megapolitan
Anak Dwi Koen Bertekad Teruskan Komik Panji Koming

Anak Dwi Koen Bertekad Teruskan Komik Panji Koming

Megapolitan
Korban Obat Kedaluwarsa di Puskesmas Kamal Akan Diperiksa di Rumah Sakit

Korban Obat Kedaluwarsa di Puskesmas Kamal Akan Diperiksa di Rumah Sakit

Megapolitan
DPRD: Imbas Putusan MA, Trotoar Tak Boleh Lagi Dijadikan Tempat Jualan PKL

DPRD: Imbas Putusan MA, Trotoar Tak Boleh Lagi Dijadikan Tempat Jualan PKL

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X