Target Penumpang MRT Baru Akan Terealisasi di Tahun Keempat Operasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Transportasi publik Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta ditargetkan mengangkut 130.000 penumpang per hari.

Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, target itu diperkirakan baru bisa terealisasi pada tahun keempat MRT Jakarta dioperasikan, atau pada 2022.

"Untuk passenger, sebagaimana juga di negara tetangga, kami merencanakan 130.000 per hari. Namun, dalam pelaksanaannya, kami ada ramp up kurang lebih ini akan tercapai dalam tahun keempat," kata Tuhiyat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).

Tuhiyat menjelaskan, pada tahun pertama beroperasi, yakni 2019 ini, jumlah penumpang MRT Jakarta ditargetkan sebanyak 65.000 orang per hari.

Baca juga: Anggota DPRD: MRT dan LRT Belum Akan Signifikan Urai Kemacetan Jakarta

Operasi komersial MRT Jakarta pada tahun pertama ini rencananya dihitung per 1 April 2019, setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 24 Maret ini.

Pada tahun kedua atau 2020, MRT Jakarta ditargetkan mengangkut 91.000 penumpang per hari. Target itu kembali ditingkatkan pada tahun ketiga atau 2021 menjadi 111.700 penumpang per hari.

"Tahun keempat baru 130.000 per hari. Itu perjalanannya menjadi tahun keempat baru settle di 130.000 per hari," kata Tuhiyat.

Berdasarkan perhitungan PT MRT Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta, tarif keekonomian MRT Jakarta Fase I rute Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Lebak Bulus itu rata-rata Rp 31.659 per penumpang. Tarif keekonomian merupakan tarif yang belum disubsidi pemerintah.

Pemprov DKI kemudian mengusulkan tarif rata-rata Rp 10.000 per penumpang setelah disubsidi. Dengan demikian, subsidi untuk tiap penumpang yakni Rp 21.659.

Dengan target 65.000 penumpang pada tahun pertama beroperasi, subsidi yang dibutuhkan dari APBD DKI Jakarta 2019 mencapai Rp 572 miliar.

Menurut Tuhiyat, subsidi yang dibutuhkan tiap tahunnya akan berkurang karena jumlah penumpang akan semakin banyak, sementara biaya yang dibutuhkan untuk modal, operasi, dan pemeliharaan tetap.

"Karena ini fixed costs," ucapnya.

DPRD DKI Jakarta hingga saat ini masih membahas usulan subsidi dan tarif yang diajukan Pemprov DKI Jakarta.