Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Begini Cara Pemprov DKI Seleksi Calon Pembeli Rumah DP Rp 0

Kompas.com - 04/07/2019, 22:58 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Rumah DP Rp 0 DKI Jakarta Dzikran Kurniawan mengatakan, program rumah DP Rp 0 telah melewati proses penyaringan data yang cukup panjang untuk memastikan program tersebut tepat sasaran.

"Pertama, warga DKI. Bener enggak domisili warga DKI, ada datanya di Dukcapil dulu," ujar Dzikran saat dihubungi di Jakarta, Kamis (4/7/2019), seperti dikutip Antara.

Kemudian, soal tanggungan keluarga juga menjadi faktor yang dipertimbangkan. Hal itu agar sesuai dengan standar internasional rumah layak huni.

"Rumah yang kita sediakan ini tipe 36, mentok-mentok-nya 7 meter persegi per orang, jadi sekitar 5 orang ditampung di situ. Kalau punya keluarga yang banyak akan jadi tidak layak," ujar dia.

Baca juga: Kabar Terbaru Rumah DP Rp 0, Hampir Rampung dan Akan Dibangun di Lokasi Lain

Selanjutnya, UPT juga memastikan bahwa pendaftar belum memiliki rumah dengan cara memeriksa data pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

"Kalau yang bersangkutan punya tanah dan bangunan yang tidak layak, kita pertimbangkan dengan produk berikutnya yang berbeda, jadi belum kita prioritaskan," kata Dzikran.

Hal lain yang menjadi catatan UPT adalah kemampuan pendaftar dalam mencicil kredit dengan memastikan beban rumah tangga lewat kepemilikan aset. Misalnya mobil.

UPT juga akan mencari tahu penghasilan pendaftar, namun tidak sampai tahapan pengujian penggunaan penghasilan.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Buka Pendaftaran Rumah DP Rp 0 Tahap Kedua

Sebab, menurut Dzikran, tahapan tersebut merupakan area yang akan diperiksa oleh perbankan.

"Dari situ kemudian kita kirim ke Bank DKI," kata dia.

Dzikran meyakini program rumah DP Rp 0 akan dapat membantu aksesibilitas masyarakat kepemilikan rumah.

"Harga rumah mahal, cicilan mahal, belum lagi DP, kondisi penghasilan masyarakat, ini sangat membantu," ujar Dzikran.

Dzikran juga menekankan bahwa sesuai dengan undang-undang, nantinya rumah yang diperoleh dari program pemerintah tersebut tidak boleh diperjualbelikan ke orang lain, kecuali kepada mereka yang memiliki kriteria serupa.

Proses kredit program rumah DP Rp 0 yang berada di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, akan dimulai pekan depan.

Pembangunan rumah tersebut masuk tahap topping off pada Januari 2019 dan ditargetkan selesai Juli 2019.

Program rumah DP Rp 0 tersebut merupakan salah satu janji kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com