Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perkantoran Bekas di Jakarta Akan Diubah Jadi Taman Setelah Ibu Kota Pindah

Kompas.com - 27/08/2019, 15:01 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut dengan adanya perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur maka ruang terbuka hijau (RTH) akan semakin banyak di Jakarta.

Sebab, menrut Anies, bekas perkantoran yang ditinggalkan di Jakarta akan dibuat menjadi RTH.

"Mudah-mudahan dengan adanya perpindahan itu lebih banyak ruang terbuka hijau itu bekas-bekas kantor mudah-mudahan menjadi taman di tempat-tempat yang strategis. Kan bagus taman-taman tempat strategis bisa juga sebagian jadi kantor," ucapnya di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Sebagian dari gedung yang ditinggalkan pun bisa digunakan kembali sebagai kantor. Apalagi nantinya Jakarta direncanakan tetap menjadi pusat ekonomi di Indonesia.

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah, Anies Sebut Kemacetan Tak Akan Berkurang di Jakarta

"Kalau jadi kantor artinya ada kegiatan konstruksi kalau ada kegiatan konstruksi artinya ada pergerakan ekonomi. Lebih banyak lagi yang bekerja," kata dia.

Dengan adanya perpidahan ibu kota, menurut Anies, akan menjadi sejarah yang akan dikenang bahwa Jakarta pernah menjadi pusat pemerintahan.

Meski ibu kota berpindah, Anies menyebut Pemprov DKI tetap berfokus untuk membangun Jakarta dari segi ekonomi, pariwisata, dan bisnis.

"PR pembangunan diteruskan, kemajuan perekonomian Insya Allah jalan terus dan pariwisata bisnis tetap jalan dan Jakarta diarahkan menjadi pintu gerbang indonesia untuk kegiatan bisnis global jadi pusatnya ke sini," tutupnya.

Jakarta tetap macet

Di sisi lain, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah Kalimantan Timur tak akan mengurangi kemacetan di Jakarta.

Alasannya, lantaran sebagian besar kendaraan di Jakarta berasal dari kendaraan pribadi warga DKI.

"Saya tidak yakin kalau dari sisi jumlah, karena kontribusi kemacetan terbesar itu kegiatan transportasi rumah tangga, yang kedua adalah kegiatan transportasi keluarga," kata Anies.

Baca juga: 4 Negara di Dunia yang Pernah Memindahkan Ibu Kotanya

Menurut dia, kemacetan di Jakarta hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh kendaraan pegawai pemerintahan.

"Bisnis tetap di jakarta, keluarga tetap di jakarta pemerintah itu kontribusi kemacetannya itu sangat kecil sekali," kata dia.

Karena itu, meski ibu kota negera berpindah Pemprov DKI berjanji akan memperbaiki dan memperbanyak transportasi umum.

"Jadi kalau dilihat dari sisi itu tetap kami harus memperbaiki transportasi umum supaya rumah tangga dan dunia usaha gunakan transportasi umum," kata Anies.

Diketahui, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota negara pindah ke sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin kemarin.

Baca juga: Tak Boleh Menolak, ASN Harus Siap Pindah ke Ibu Kota Baru di Kaltim

Setelah menyampaikan alasan mengapa ibu kota negara harus pindah, Jokowi mengingatkan bahwa Jakarta tidak akan dilupakan.

"Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan jadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Megapolitan
Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com