Terdampak Rusuh Selama 5 Jam, Kawasan Semanggi Mulai Kondusif Pukul 23.00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Situasi Jalan Gatot Subroto dan kawasan Semanggi, tepatnya di sekitar Kampus Atma Jaya, Plaza Semanggi, dan gedung Polda Metro Jaya mulai kondusif setelah kerusuhan antara demonstran dan polisi pecah pada Senin (30/9/2019).

Pantauan Kompas.com pukul 23.00 WIB, sejumlah personel Brimob dan Sabhara Polda Metro Jaya, yang sebelumnya berjaga di sekitar Simpang Susun Semanggi dan Jalan Gatot Subroto mulai ditarik mundur.

Polisi mulai membuka arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Slipi dan sebaliknya. Kendaraan bermotor sudah dapat melintas.

Baca juga: Imbas Demo Rusuh, KRL Tanah Abang-Rangkas Bitung Tidak Bisa Melintas Stasiun Palmerah

Kendaraan yang melintas tampak ramai lancar. Sementara itu, arus tol dalam kota arah Cawang-Grogol masih ditutup.

Sebelumnya, massa mulai berkumpul sejak pukul 18.08 WIB di Jalan Gatot Subroto tepatnya depan gedung Polda Metro Jaya. Mereka mulai melempar petugas dengan batu.

Polisi pun memukul mundur massa menggunakan gas air mata. Namun, pantauan Kompas.com pukul 18.37 WIB, massa membalas dengan melempari petugas dengan kembang api. Kawasan sekitar Jalan Gatot Subroto mulai disterilkan dari masyarakat.

Pukul 20.00 WIB, massa dari arah Gedung DPR RI mulai mundur dan masuk kawasan pusat perbelanjaan, Plaza Semanggi dan Kampus Atmajaya.

Massa tiba-tiba menembakkan petasan kepada petugas. Petasan juga diarahkan ke jembatan penyeberangan orang (JPO) Semanggi dan Jalan Jenderal Sudirman.

Kondisi yang awalnya kondusif selama 45 menit membuat polisi kembali mengerahkan pasukan keluar dari Gedung Polda Metro Jaya.

Baca juga: Satu Unit Mobil yang Terparkir Dekat Polsek Tanah Abang Dibakar Massa

Polisi tetap berupaya memukul mundur massa dengan menembakkan gas air mata. Sejumlah pemuda diamankan oleh petugas dan dibawa ke Polda Metro Jaya.

Tercatat ribuan mahasiswa diperkirakan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, hari ini.

Aliansi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta tersebut menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).