BOGOR, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menginginkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada tetap diselenggarakan secara langsung.
Bima menilai, pilkada langsung merupakan cermin dari sebuah bentuk demokrasi. Sebab, selain untuk memaksa para pemimpin agar bekerja keras, pilkada langsung juga membuka ruang yang luas untuk kaderisasi kepemimpinan nasional.
"Esensi dari demokrasi adalah partisipasi. Pilkada langsung menjamin itu. Bukan saja pada tahap pemilihan, tapi juga pada saat pemerintahan, karena pemilih punya hak untuk menagih janji kampanye," ucap Bima, Selasa (12/11/2019).
Baca juga: Cerita Mahfud MD soal Pilkada Tak Langsung yang Buat SBY Menangis
Bima menambahkan, untuk di daerah tertentu yang indeks sosial ekonominya rendah, bisa saja ada mekanisme lain dalam penerapan pemilihan kepala daerahnya.
Meski begitu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini tetap menginginkan agar sistem pilkada langsung jangan dihapus.
"Sempurnakan saja sistemnya," sebut Bima.
Soal tingginya biaya pemilu langsung, Bima beranggapan hal itu tidak sepenuhnya benar.
Kata Bima, ketika pemilih (masyarakat) makin terdidik maka biaya juga akan makin murah.
"Selain itu kan bisa disepakati komponen pembiayaan apa yang dibebankan negara dan mana yang oleh partai atau kandidat," tuturnya.
Baca juga: Cerita di Balik Perppu Pilkada Langsung dan Opsi atas UU MD3
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah pilkada langsung masih relevan saat ini.
Hal itu dikatakan Tito saat ditanya persiapan Pilkada oleh wartawan, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).
