DPRD DKI Kompak Tolak Anggaran Rp 106 Miliar untuk Pembangunan Sekolah Asrama

Kompas.com - 09/12/2019, 20:06 WIB
Suasana rapat pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2020 antara Badan Anggaran DPRD DKI dan Pemprov DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2020 antara Badan Anggaran DPRD DKI dan Pemprov DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kompak menolak pembangunan sekolah asrama atau boarding school untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 74.

Anggaran sebesar Rp 100 miliar tersebut ditentang sejumlah anggota dewan dalam pembahasan di rapat Badan Anggaran (Banggar) rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Senin (9/12/2019).

Padahal dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan sebelumnya, anggaran pembangunan SMK Pariwisata 74 itu telah disetujui.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menyinggung bahwa membangun boarding school jangan dilakukan tiba-tiba.

Apalagi Pemprov DKI tidak menyajikan kajian cukup matang tentang sekolah berbasis asrama itu.

Baca juga: Dalam Rapat Banggar, Ketua DPRD DKI Singgung Cekcok soal Anggaran Komputer Rp 128,9 M

"Boarding school itu syaratnya pertama buat anak miskin bukan kaya, baru abis itu pinter, kalau orang-orang enggak pinter masuk boarding school bakal 50 sekolah bakal ditutup, kami minta tiga tahun lalu dinas pendidikan enggak pernah nunjukin, tiba-tiba sekarang bangun gedungnya dulu katanya," ungkap Taufik dalam rapat.

Taufik pun meminta agar dilakukan pengkajian kembali dan mengajak Disdik DKI untuk menyepakati penundaan pembangunan boarding school hingga tahun 2021.

"Kalau sudah benar nanti 2021 mau dibikin wilayah satu, kita dorong mau bangun gedung, ini saya ingatkan jangan cuma bangun gedung sekolah, bapak sepakatinlah ini ditunda dua tahun," lanjutnya.

Senada dengan Taufik, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga meminta Disdik DKI untuk meyakini DPRD baik dari segi rencana, baik dari segi kurikulum, dan lainnya terkait urgensi pembangunan boarding school.

"Saya minta tolong itu dikaji dulu. Kita punya duit banyak, tapi kalau cuma pasang sarana sana sini itu (enggak bisa)," tutur Pras.

Baca juga: Prasetio: Gaji Dobel Anggota TGUPP Rangkap Dewan Pengawas RSUD Bisa Jadi Temuan BPK

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik Tugu Sepeda, Anggota DPRD: Pemprov DKI Tak Peka Kebutuhan Pesepeda

Kritik Tugu Sepeda, Anggota DPRD: Pemprov DKI Tak Peka Kebutuhan Pesepeda

Megapolitan
Ajaran Lia Eden Disebut Sesat, Mulai dari Halalkan Babi hingga Izinkan Shalat Dua Bahasa

Ajaran Lia Eden Disebut Sesat, Mulai dari Halalkan Babi hingga Izinkan Shalat Dua Bahasa

Megapolitan
Jenazah Lia Eden Akan Dikremasi

Jenazah Lia Eden Akan Dikremasi

Megapolitan
Lia Eden Meninggal Dunia pada Jumat 9 April 2021

Lia Eden Meninggal Dunia pada Jumat 9 April 2021

Megapolitan
Mengenal Lia Eden yang Mengaku Dapat Wahyu dari Malaikat Jibril

Mengenal Lia Eden yang Mengaku Dapat Wahyu dari Malaikat Jibril

Megapolitan
Seorang Karyawan Curi 14 Ponsel Dari Gerai yang Dia Jaga, Kerugian Korban Capai Rp 100 Juta

Seorang Karyawan Curi 14 Ponsel Dari Gerai yang Dia Jaga, Kerugian Korban Capai Rp 100 Juta

Megapolitan
Cara Daftar Kartu Lansia Jakarta 2021

Cara Daftar Kartu Lansia Jakarta 2021

Megapolitan
Wagub DKI Ingatkan Ada Sanksi ASN yang Nekat Mudik Lebaran

Wagub DKI Ingatkan Ada Sanksi ASN yang Nekat Mudik Lebaran

Megapolitan
Sopir Fortuner Pelaku Tabrak Lari di Bintaro Menyerahkan Diri ke Polisi

Sopir Fortuner Pelaku Tabrak Lari di Bintaro Menyerahkan Diri ke Polisi

Megapolitan
Keputusan Anies soal Kerja Sama Pengelolaan Air dengan Aetra Dipertanyakan

Keputusan Anies soal Kerja Sama Pengelolaan Air dengan Aetra Dipertanyakan

Megapolitan
Mohammed bin Zayed, Pemimpin Arab Paling Berpengaruh yang Namanya Dipakai untuk Tol Layang Japek

Mohammed bin Zayed, Pemimpin Arab Paling Berpengaruh yang Namanya Dipakai untuk Tol Layang Japek

Megapolitan
Buka Puasa Bersama di Tengah Pandemi Covid-19, Warga: Gue Pilih secara Online

Buka Puasa Bersama di Tengah Pandemi Covid-19, Warga: Gue Pilih secara Online

Megapolitan
Mudik Dilarang, AP II Tata Personel, Operasional Bandara, dan Sistem Penerbangan

Mudik Dilarang, AP II Tata Personel, Operasional Bandara, dan Sistem Penerbangan

Megapolitan
Langgar Aturan PPKM, 2 Kafe di Jakpus dan Jakut Dilarang Buka 3x24 Jam

Langgar Aturan PPKM, 2 Kafe di Jakpus dan Jakut Dilarang Buka 3x24 Jam

Megapolitan
Besok Tol Layang Jakarta-Cikampek Ganti Nama, Ini Ruas Jalan yang Ditutup

Besok Tol Layang Jakarta-Cikampek Ganti Nama, Ini Ruas Jalan yang Ditutup

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X