Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diskotek Colosseum: Nikmati Adikarya Wisata 1 Minggu, Jadi Kontroversi Warganet, dan Komentar Ormas

Kompas.com - 17/12/2019, 09:22 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - "Kebahagiaan tak bertahan lama". Setidaknya kata itulah yang tepat disematkan kepada Diskotek Colosseum 1001.

Penghargaan Adikarya Wisata 2019 dengan kategori Rekreasi dan Hiburan-Klab yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dicabut kembali.

Banyak pemicu hingga penghargaan ini dicabut, mulai dari kontroversi dari warganet, komentar organisasi masyarakat (ormas) hingga ternyata pernah ditemukan narkoba di diskotek tersebut.

Penghargaan hanya bertahan satu minggu

Lazimnya, penghargaan yang diberikan aka bertahan selamanya. Adikarya Wisata sendiri merupakan penghargaan yang diberikan dua tahun sekali.

Diskotek Colosseum 1001 baru menerima penghargaan ini pada Senin (9/12/2019) lalu.

Saat itu, Diskotek Colosseum 1001 dianggap merupakan klab yang mendukung pariwisata Ibu Kota dan berhasil menyingkirkan sejumlah pesaingnya.

Plt Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Alberto Ali, menjelaskan, Diskotek Colloseum yang merupakan tempat hiburan malam Hotel 1001 itu adalah salah satu pemenang dari 31 kategori bidang usaha pariwisata di Jakarta.

Baca juga: Penghargaan Adikarya Wisata untuk Diskotek Colosseum Jadi Sorotan, Ini Penjelasan Pemprov DKI

"Penghargaan Adikarya Wisata itu ada 31 kategori bukan cuma itu, salah satunya diskotek, dari 31 (kategori) diskotek itu yang menang Colosseum," kata Alberto di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Dia menjelaskan, ada beberapa faktor yang menjadikan Diskotek Colloseum keluar sebagai pemenang kategori klub dan diskotek.

"Ada tiga faktor yang diatur dedikasinya, kinerja perusahaan, lalu kontribusi terhadap pariwisata Jakarta ada tim yang itu semua," ucapnya.

Kontroversi warganet

Pemberian penghargaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Diskotek Colosseum itu pun menuai kontroversi di dunia maya khususnya Twitter setelah sebuah akun @ayudh69 mengunggah foto plakat penghargaan kepada Colosseum Jakarta.

Plakat tersebut merupakan penghargaan Adikarya Wisata dari Pemprov DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Anies Baswedan.

"Selamat utk diskotek Colloseum Jakarta, mendapat penghargaan Adikarya Wisata dari Gubernur," tulis akun tersebut sembari menautkan akun Anies dan memberikan simbol jempol, pada Jumat (13/12/2019).

Baca juga: Pemprov DKI Cabut Penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Diskotek Colosseum

Postingan tersebut menuai banyak komentar pro dan kotra, ada yang mempertanyakan kepada Anies soal wisata halal.

"Ini dia yang namanya wisata syariah nan halal," tulis @FPurwatmo.

"Oh seperti itu...," ujar akun @FadhilAlvi.

Komentar FPI

Tak hanya warganet yang berkeberatan, ormas Front Pembela Islam (FPI) pun menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut.

"Sangat disayangkan Pemprov DKI Jakarta justru terus memberikan izin dan bahkan memberikan penghargaan terhadap industri yang 'maksiat friendly' berkedok pariwisata," kata Ketua Umum FPI Sobri Lubis melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2019).

Oleh karenanya, kata dia, Ormas besutan Habib Rizieq Shihab ini berinisiatif untuk memberikan masukan, nasihat dan mengingatkan kepada Gubernur Anies.

Baca juga: Sekda DKI: Tim Tak Cermat Saat Beri Penghargaan Adikarya ke Diskotek Colosseum

"Keputusan itu jelas memberikan pesan yang salah kepada publik, bahwa Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Anies tidak cukup mampu mengubah secara fundamental kebijakan Pemprov DKI dari "maksiat friendly" kepada kebijakan yang berorientasi pada pembanguna manusia yang beriman dan bertaqwa," jelas dia.

Sebab, menurut Sobri Lubis, kebijakan Anies memberikan penghargaan Diskotek Colosseum yang merupakan tempat hiburan malam Hotel 1001 tak ada manfaatnya bagi kehidupan manusia karena tempat hiburan merupakan sarang maksiat.

FPl pun menuntut Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut berbagai Izin tempat Hiburan dan kegiatan Hiburan yang telah nyata nyata dijadikan ajang atau memfasilitasi berbagai kemunkaran dan kemaksiatan.

FPI juga meminta pada Anies untuk menyetop memberikan penghargaan kepada Diskotek karena keberadaannya dapat merusak iman dan taqwa manusia.

"Anies harus menghentikan pemberian penghargaan kepada tempat tempat hiburan seperti diskotek dan sejenisnya yang tidak ada manfaat sama sekali dalam pencapaian index manusia yang beriman dan bertaqwa," tutup dia.

Penghargaan dicabut

Setelah satu minggu diberikan, penghargaan kepada Colosseum 1001 pun resmi dicabut.

Pada Senin (16/12/2019) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut penghargaan Adikarya Wisata 2019 itu.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menyebutkan hal ini lantaran pada 10 Oktober 2019 lalu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta memberikan surat rekomendasi setelah adanya penangkapan pengguna narkoba di Diskotek Colosseum.

"Untuk itu pemberian penghargaan Colosseum yang diputuskan Disparbud dengan SK Nomor 388 Tahun 2019 tentang penetapan pemenang Adikarya Wisata 2019 yang dibubuhi tanda tangan cetak bukan tanda tangan basah Gubernur.

Baca juga: Pemprov DKI Cabut Penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Diskotek Colosseum

Berdasarkan fakta tersebut maka pemberian penghargaan kepada Colloseum dibatalkan," ucap Saefullah di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat.

Terkait adanya pengunjung yang menggunakan narkoba di Colosseum, Saefullah mengatakan saat ini Pemprov DKI sudah memberi surat teguran kepada pemilik usaha.

Pihak Colosseum pun diminta untuk meningkatkan pengawasan kepada para pengunjung.

"Berdasarkan fakta tersebut dari BNN dan ada teguran kepala dinas dan pernyataan dan tahapan-tahapan yang tim tidak cermat berdasarkan fakta tersebut maka pemberian penghargaan kepada Colosseum dinyatakan dibatalkan," tutur Saefullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com