Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Dikontrak, Pegawai Magang Transjakarta Demo di Balai Kota

Kompas.com - 30/12/2019, 17:42 WIB
Nursita Sari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pegawai magang PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2019).

Mereka menuntut kepastian mengenai status kepegawaian mereka.

Salah satu pegawai bernama Jodi mengatakan, mereka dijanjikan akan diangkat menjadi karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) setelah magang selama tiga bulan.

Alih-alih dijadikan karyawan kontrak, waktu magang mereka justru diperpanjang.

"Katanya tiga bulan magang. Setelah magang, ada kontrak, PKWT, tapi sampai sekarang enggak ada kepastian. Ada yang sudah empat bulan, enam bulan," ujar Jodi di depan Balai Kota.

Baca juga: Akan Ada Delapan Shuttle Bus Transjakarta Gratis untuk Pengunjung Ancol yang Parkir di Kemayoran

Petugas layanan bus tersebut berujar, selama magang, mereka hanya digaji Rp 100.000 per hari. Padahal, mereka seringkali bekerja di atas delapan jam dalam satu hari.

Pegawai lainnya, Cahyo, menyatakan, PT Transjakarta pernah memanggil mereka saat waktu tiga bulan magang habis.

Namun, mereka dipanggil bukan untuk dijadikan karyawan kontrak, melainkan diberi pilihan untuk memperpanjang waktu magang atau selesai magang.

Mereka pun akhirnya melanjutkan waktu magang selama tiga bulan lagi.

Baca juga: Transjakarta Sediakan Angkutan Gratis ke Ragunan untuk Natal dan Tahun Baru

"Setelah enam bulan, kami dipanggil lagi, bukan dikontrak, malah diberi sertifikat, terus keluar omongan dari perusahaan, 'Kami buka lowongan bukan untuk PKWT, tapi untuk magang, kami enggak pernah menjanjikan untuk kontrak'," kata Cahyo.

Para pegawai magang itu akhirnya memutuskan untuk berdemo di kantor PT Transjakarta di Cawang, Jakarta Timur, dan berlanjut ke Balai Kota.

Mereka berdemo di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar Pemprov DKI memberikan solusi terhadap permasalahan mereka.

"PT Transjakarta ini kan BUMD, masak lepas tangan. Kami minta dibantu kepada Pak Anies," tutur Cahyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com