Kompas.com - 23/01/2020, 19:55 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai bisa mendapat sanksi karena tidak meminta persetujuan Komisi Pengarah terkait revitalisasi kawasan Monumen Nasional.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan, sanksi untuk pelanggaran tersebut diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014.

"Anies sudah melanggar dengan mengembangkan wilayah Pusat dengan tidak meminta persetujuan Pemerintah Pusat," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Revitalisasi Monas Ditargetkan Selesai Februari 2020

Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 78 ayat 2 huruf d yang tertulis Kepala Daerah yang tidak melaksanakan Pasal 67 Huruf b bisa mendapat sanksi teguran hingga diberhentikan dari jabatannya.

Adapun, kebijakan Anies yang merevitalisasi Monas tanpa izin dianggap melanggar Pasal 67 huruf b Undang-Undang Pemerintah Daerah tentang Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertulis:

"Menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan,".

Menurut Bayu, Anies bisa terkena sanksi itu karena tidak meminta persetujuan kepada Komisi Pengarah untuk revitalisasi kawasan Monas seperti yang tertuang dalam Keppres No 25 tahun 1995.

Baca juga: Kontraktor Revitalisasi Monas Sebut Laporan PSI ke KPK Terlalu Gegabah

Bayu memberikan satu contoh kasus kegiatan Kepala Daerah yang harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat, tapi tidak mengajukan surat persetujuan.

"Itu pernah ada Bupati Talaud tidak izin keluar negeri, kemudian diberikan sanksi. Itu (sanksi) pemberhentian sementara," kata dia.

Selain itu, lanjut Bayu, Anies juga dinilai melanggar Pasal 76 ayat 1 terkait larangan yang ditunjukan kepada kepala daerah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Bulan Oktober

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Pusat Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Pusat Bulan Oktober

Megapolitan
Tak Akui Rampas HP, 2 Penjambret di Kebon Jeruk Awalnya Sebut Warga Salah Tangkap

Tak Akui Rampas HP, 2 Penjambret di Kebon Jeruk Awalnya Sebut Warga Salah Tangkap

Megapolitan
5 Hal yang Memberatkan Tuntutan Indra Kenz, Coba Kelabui Hakim hingga Rugikan 144 Korban

5 Hal yang Memberatkan Tuntutan Indra Kenz, Coba Kelabui Hakim hingga Rugikan 144 Korban

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Barat Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Barat Bulan Oktober

Megapolitan
Main Ponsel di Pinggir Jalan, Seorang Warga Dijambret Pengendara Motor

Main Ponsel di Pinggir Jalan, Seorang Warga Dijambret Pengendara Motor

Megapolitan
Anies Tekankan Urus Izin Usaha Mikro Kecil di Jakarta Kini Makin Mudah

Anies Tekankan Urus Izin Usaha Mikro Kecil di Jakarta Kini Makin Mudah

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Raya Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Raya Bulan Oktober

Megapolitan
PSI: Sumur Resapan Harusnya Bukan Solusi Utama Atasi Banjir Jakarta, Hanya Pendukung

PSI: Sumur Resapan Harusnya Bukan Solusi Utama Atasi Banjir Jakarta, Hanya Pendukung

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Depok Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Depok Bulan Oktober

Megapolitan
Motif Begal yang Bawa Lari Motor Pedagang Ayam, Polisi: Namanya Pemuda, Belum Ada Pekerjaan...

Motif Begal yang Bawa Lari Motor Pedagang Ayam, Polisi: Namanya Pemuda, Belum Ada Pekerjaan...

Megapolitan
Antisipasi Banjir akibat Cuaca Ekstrem, Pemkot Jakut Siagakan Pompa hingga Bersihkan Saluran

Antisipasi Banjir akibat Cuaca Ekstrem, Pemkot Jakut Siagakan Pompa hingga Bersihkan Saluran

Megapolitan
Pernah Ajak Anies Jadi Kader, PKS DKI: Partai Mana yang Enggak Ingin?

Pernah Ajak Anies Jadi Kader, PKS DKI: Partai Mana yang Enggak Ingin?

Megapolitan
Beli Motor Curian Seharga Rp 4 Juta, Warga Cabangbungin Bekasi Jadi Buronan Polisi

Beli Motor Curian Seharga Rp 4 Juta, Warga Cabangbungin Bekasi Jadi Buronan Polisi

Megapolitan
ABK Kapal Tradisional di Pelabuhan Muara Angke Minta Dishub Tidak Angkut Wisatawan

ABK Kapal Tradisional di Pelabuhan Muara Angke Minta Dishub Tidak Angkut Wisatawan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.