[CEK FAKTA] Pemprov DKI Sebut Tak Ada Aturan Minta Izin Revitalisasi Monas ke Mensesneg, Benarkah?

Kompas.com - 23/01/2020, 16:42 WIB
Kondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi, Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOKondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi, Kamis (23/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa tak perlu minta izin atau persetujuan Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) terkait revitaliasasi kawasan Monas.

Hal tersebut dikatakan Asiten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusman Faizal dan Kepala Dinas Cipta Karya Heru Hermawanto.

Proyek revitalisasi itu bernilai Rp 114,4 miliar.

Baca juga: Sejarawan: Anies Salah Paham soal Revitalisasi Monas


Yusman mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memiliki hak pengelolaan kawasan Monas. Dengan hak itu dia menilai Pemprov DKI punya dasar untuk melaksanakan revitalisasi.

Sementara Heru mengatakan, Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tidak mengatur soal izin kepada Mensesneg untuk revitalisasi kawasan Monas.

"Sebenarnya di dalam Keppres itu enggak disebut dengan izin bahasanya, karena sebenarnya itu harusnya ada mekanisme kerja, di situ kan disebut pembentukan badan. Pengarah sifatnya memberikan pertimbangan, arahan," ucap Heru.

Benarkah tak perlu izin?

Kompas mencoba menelusuri isi dokumen yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tersebut, yaitu Keppres Nomor 25 Tahun 1995.

Pasal 3 Keppres tersebut menyebutkan, untuk pembangunan Kawasan Medan Merdeka Selatan, Presiden Soeharto membentuk dua lembaga yakni Komisi Pengarah dan Badan Pelaksana.

Pada Pasal 4 terdapat struktur kepengurusan dari Komisi Pengarah pembangunan kawasan Monas yang diketuai Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) disusul Menteri Pekerjaan Umum sebagai anggota, Menteri Lingkungan Hidup sebagai anggota, Menteri Perhubungan sebagai anggota, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai anggota, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai Anggota.

Posisi Gubernur DKI Jakarta sebagai sekertaris dan merangkap anggota dalam Komisi Pengarah tersebut.

Komisi Pengarah bertugas beri persetujuan

Komisi Pengarah tugasnya dijabarkan dalam Pasal 5 Keppres. Dalam ayat 1 poin a disebutkan

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

300 Personel Polantas Disiagakan di Sekitar Monas Selama Aksi 212

300 Personel Polantas Disiagakan di Sekitar Monas Selama Aksi 212

Megapolitan
BPOM: Obat Hexymer 2 yang Disita Polisi Seharusnya Tak Lagi Beredar Sejak 2016

BPOM: Obat Hexymer 2 yang Disita Polisi Seharusnya Tak Lagi Beredar Sejak 2016

Megapolitan
Bangunan SMKN 24 Jakarta Rusak Berat, Atap 8 Kelas Roboh

Bangunan SMKN 24 Jakarta Rusak Berat, Atap 8 Kelas Roboh

Megapolitan
9 Warga Batan Indah Diperiksa Kesehatannya, 2 Orang Terkontaminasi Radioaktif

9 Warga Batan Indah Diperiksa Kesehatannya, 2 Orang Terkontaminasi Radioaktif

Megapolitan
Anies Ajak Murid-murid Sang Ibu Kirimkan Kisah sebagai Kado Ulang Tahun

Anies Ajak Murid-murid Sang Ibu Kirimkan Kisah sebagai Kado Ulang Tahun

Megapolitan
Siap Dilamar, Eks Calon Independen di Pilkada Depok 2020 Akan Dekati Elite Parpol

Siap Dilamar, Eks Calon Independen di Pilkada Depok 2020 Akan Dekati Elite Parpol

Megapolitan
Pemkot Tangerang Laporkan Wartawan Gadungan yang Buat Keributan di Sekolah ke Polisi

Pemkot Tangerang Laporkan Wartawan Gadungan yang Buat Keributan di Sekolah ke Polisi

Megapolitan
Ingin Jalanan Rusak Diperbaiki? Ini Cara Mengadu ke Bina Marga

Ingin Jalanan Rusak Diperbaiki? Ini Cara Mengadu ke Bina Marga

Megapolitan
Ada Aksi 212, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas Agar Tak Kena Macet

Ada Aksi 212, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas Agar Tak Kena Macet

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Sudah Sosialisasikan Pergub Larangan Kantong Plastik di 55 Pusat Perbelanjaan

Pemprov DKI Klaim Sudah Sosialisasikan Pergub Larangan Kantong Plastik di 55 Pusat Perbelanjaan

Megapolitan
Klinik yang Jual Jutaan Butir Psikotropika di Koja Sudah Beroperasi Selama Tiga Tahun

Klinik yang Jual Jutaan Butir Psikotropika di Koja Sudah Beroperasi Selama Tiga Tahun

Megapolitan
Tangkap Aulia Farhan, Polisi Duga Ada Artis Lain yang Konsumsi Narkoba

Tangkap Aulia Farhan, Polisi Duga Ada Artis Lain yang Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Polisi Grebek Klinik Penjual 2,5 Juta Butir Psikotropika di Koja

Polisi Grebek Klinik Penjual 2,5 Juta Butir Psikotropika di Koja

Megapolitan
Kurangi Sampah di TPST, Anies Minta Masyarakat Olah 30 Persen Sampah di Lingkungan Sendiri

Kurangi Sampah di TPST, Anies Minta Masyarakat Olah 30 Persen Sampah di Lingkungan Sendiri

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemasok Narkoba kepada Aulia Farhan

Polisi Tangkap Pemasok Narkoba kepada Aulia Farhan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X