[CEK FAKTA] Pemprov DKI Sebut Tak Ada Aturan Minta Izin Revitalisasi Monas ke Mensesneg, Benarkah?

Kompas.com - 23/01/2020, 16:42 WIB
Kondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi, Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOKondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi, Kamis (23/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa tak perlu minta izin atau persetujuan Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) terkait revitaliasasi kawasan Monas.

Hal tersebut dikatakan Asiten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusman Faizal dan Kepala Dinas Cipta Karya Heru Hermawanto.

Proyek revitalisasi itu bernilai Rp 114,4 miliar.

Baca juga: Sejarawan: Anies Salah Paham soal Revitalisasi Monas

Yusman mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memiliki hak pengelolaan kawasan Monas. Dengan hak itu dia menilai Pemprov DKI punya dasar untuk melaksanakan revitalisasi.

Sementara Heru mengatakan, Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tidak mengatur soal izin kepada Mensesneg untuk revitalisasi kawasan Monas.

"Sebenarnya di dalam Keppres itu enggak disebut dengan izin bahasanya, karena sebenarnya itu harusnya ada mekanisme kerja, di situ kan disebut pembentukan badan. Pengarah sifatnya memberikan pertimbangan, arahan," ucap Heru.

Benarkah tak perlu izin?

Kompas mencoba menelusuri isi dokumen yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tersebut, yaitu Keppres Nomor 25 Tahun 1995.

Pasal 3 Keppres tersebut menyebutkan, untuk pembangunan Kawasan Medan Merdeka Selatan, Presiden Soeharto membentuk dua lembaga yakni Komisi Pengarah dan Badan Pelaksana.

Pada Pasal 4 terdapat struktur kepengurusan dari Komisi Pengarah pembangunan kawasan Monas yang diketuai Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) disusul Menteri Pekerjaan Umum sebagai anggota, Menteri Lingkungan Hidup sebagai anggota, Menteri Perhubungan sebagai anggota, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai anggota, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai Anggota.

Posisi Gubernur DKI Jakarta sebagai sekertaris dan merangkap anggota dalam Komisi Pengarah tersebut.

Komisi Pengarah bertugas beri persetujuan

Komisi Pengarah tugasnya dijabarkan dalam Pasal 5 Keppres. Dalam ayat 1 poin a disebutkan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Pedagang Ikan Bandeng Tahunan di Rawa Belong, Cari Rezeki di Balik Tradisi

Cerita Pedagang Ikan Bandeng Tahunan di Rawa Belong, Cari Rezeki di Balik Tradisi

Megapolitan
Ketika Kasus Jambret Ditabrak Korban di Tebet Viral Kembali, Penabrak Dituduh Playing Victim, Langsung Dibantah Polisi

Ketika Kasus Jambret Ditabrak Korban di Tebet Viral Kembali, Penabrak Dituduh Playing Victim, Langsung Dibantah Polisi

Megapolitan
Undang Khaerun Pramudi Transjakarta yang Gagalkan Aksi Bunuh Diri ke Balai Kota, Anies: Bapak Teladan bagi Kita Semua

Undang Khaerun Pramudi Transjakarta yang Gagalkan Aksi Bunuh Diri ke Balai Kota, Anies: Bapak Teladan bagi Kita Semua

Megapolitan
UPDATE 28 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 662 dalam Sehari

UPDATE 28 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 662 dalam Sehari

Megapolitan
Aksi Heroik Khaerun Gagalkan Percobaan Bunuh Diri, Tindakan Spontan yang Selamatkan Satu Nyawa

Aksi Heroik Khaerun Gagalkan Percobaan Bunuh Diri, Tindakan Spontan yang Selamatkan Satu Nyawa

Megapolitan
Sampah Berjejer di Tengah Jalan Raden Patah Tangerang, Warga: Orang Sambil Lewat, Sambil Buang...

Sampah Berjejer di Tengah Jalan Raden Patah Tangerang, Warga: Orang Sambil Lewat, Sambil Buang...

Megapolitan
Gerak Cepat Pemkot Tangerang, Batalkan PTM 100 Persen Saat Kasus Covid-19 Melonjak

Gerak Cepat Pemkot Tangerang, Batalkan PTM 100 Persen Saat Kasus Covid-19 Melonjak

Megapolitan
Kebakaran 9 Kios di Pasar Rebo, Bermula dari Pedagang Tinggalkan Warung Saat Kompor Menyala

Kebakaran 9 Kios di Pasar Rebo, Bermula dari Pedagang Tinggalkan Warung Saat Kompor Menyala

Megapolitan
88 dari 90 Sekolah yang Ditutup akibat Temuan Kasus Covid-19 Sudah Dibuka Kembali

88 dari 90 Sekolah yang Ditutup akibat Temuan Kasus Covid-19 Sudah Dibuka Kembali

Megapolitan
Polda Metro Jaya Pulangkan 98 Karyawan Pinjol Ilegal di PIK

Polda Metro Jaya Pulangkan 98 Karyawan Pinjol Ilegal di PIK

Megapolitan
Wagub DKI Anggap Wajar Studi Banding Panitia Formula E ke Arab Saudi

Wagub DKI Anggap Wajar Studi Banding Panitia Formula E ke Arab Saudi

Megapolitan
Trotoar di Kebayoran Baru Diduga Diubah Tanpa Izin

Trotoar di Kebayoran Baru Diduga Diubah Tanpa Izin

Megapolitan
Ikan Bandeng di Pasar Malam Rawa Belong Dipanen Khusus untuk Perayaan Imlek

Ikan Bandeng di Pasar Malam Rawa Belong Dipanen Khusus untuk Perayaan Imlek

Megapolitan
Tradisi Keluarga Betawi Saat Imlek, Berikan Ikan Bandeng ke Orangtua dan Mertua

Tradisi Keluarga Betawi Saat Imlek, Berikan Ikan Bandeng ke Orangtua dan Mertua

Megapolitan
UPDATE 28 Januari: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 653

UPDATE 28 Januari: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 653

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.