Ketua Komisi E DPRD Nilai Instruksi Gubernur Anies soal Virus Corona Tidak Komprehensif

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Iman Satria menilai instruksi gubernur (ingub) Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) kurang komprehensif.

Hal itu lantaran isi Ingub hanya bersifat permintaan untuk menyosialisasikan, mencatat, dan melaporkan data.

"Saya menyayangkan ingub itu kelihatannya kurang komprehensif. Ingub itu hanya mencatat melaporkan sosialisasi. Kesehatan ini kan tindakan preventif yang harus di kedepankan. Bukan hanya mencatat mencatat mencatat," ucap Iman saat dihubungi, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Pemerintah Akan Hubungi Satu per Satu Orang yang Kontak dengan 2 WNI Positif Corona

Jika hanya melaporkan dan mencatat, menurut dia hal tersebut sudah merupakan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ia berpendapat, sedari awal virus asal Wuhan, China ini menyebar seharusnya Pemprov DKI Jakarta secara khusus menyemprotkan disinfektan hingga membagikan masker.

"Mestinya harus antisipatif lebih aware pencegahan harus dilakukan penyemprotan faslitas-fasilitas umum disediakan masker atau cuci tangan dan lain-lain, jangan mununggu baru kena baru pada teriak," tutur dia.

Politisi Partai Gerindra ini pun meminta agar Pemprov DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat mengenai kesiapan dan peralatan di rumah sakit.

"Iya saya sudah bilang dari awal harus koordinasi dengan pusat karena pusat secara peralatan memang lebih utuh dan lebih lengkap. Kita RS harus siapkan ruangan ruangan yang steril," kata Iman.

Diketahui, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit virus corona.

Menurut Jokowi, dua warga negara Indonesia (WNI) tersebut sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.