Pemerintah Diminta Matangkan Data BLT Pekerja Informal yang Terdampak Corona

Kompas.com - 27/03/2020, 15:38 WIB
Ilustrasi virus corona yang merebak di Indonesia. ShutterstockIlustrasi virus corona yang merebak di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( FITRA) meminta pemerintah lebih dulu mematangkan data penerima bantuan langsung tunai ( BLT) yang rencananya akan dikucurkan sehubungan dengan dampak pandemi Covid-19.

Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan berujar, banyak pekerja di sektor informal yang tidak terdata dengan baik.

Menurut dia, pendataan yang tidak matang kelak berpotensi membuat penyaluran BLT tidak tepat sasaran.

Baca juga: Kafe dan Ruang Publik di Jakarta Masih Jadi Tempat Nongkrong Warga

"Saya pikir ini kebijakan bagus. Problem klasiknya adalah soal data dan potensi konflik karena penyaluran tidak tepat sasaran. Ini yang harus diantisipasi," tutur Misbah melalui keterangannya pada wartawan, Jumat (27/3/2020).

"Misalnya tukang ojek. Ada yang masuk di data Gojek, Grab, atau aplikasi ojek lain, tapi ada juga tukang ojek pangkalan yang agak sulit didata. Ini yang sering menimbulkan konflik horisontal antar tukang ojek," kata dia memberi contoh.

Pendataan yang lebih jeli juga berlaku untuk berbagai pekerja lain di sektor informal, sebut saja para sopir angkot, pedagang kaki lima, dan lainnya.

Menurut Misbah, keadaan ini membutuhkan skema penyaluran yang berbeda dengan penyaluran BLT yang biasa dilakukan, termasuk soal besaran dana yang diterima tiap orang per bulan.

Baca juga: Wabah Corona, Jokowi Diharapkan Buat Kebijakan Tambahan selain BLT

Penetapan data penerima manfaat BLT, lanjutnya, harus transparan dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, dan kelurahan/desa.

"Karena ini yang paling sensitif menimbulkan chaos antar masyarakat," ujar Misbah.

"Skema penyalurannya harus jelas dan bisa dipantau oleh publik. Kemudian, harus dilakukan audit sosial oleh masyarakat maupun audit oleh lembaga pengawas keuangan (APIP, BPK, dan atau KPK)," ia mengakhiri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pihaknya memastikan para pekerja harian serta pelaku usaha kecil bakal mendapatkan insentif dari pemerintah berupa bantuan langsung tunai.

Baca juga: FITRA Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19

"Kita akan melihat sektor informal untuk mendukungnya dalam bentuk bantuan langsung tunai melalui database yang ada," kata Sri Mulyani saat video conference, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Sementara itu, Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono menjelaskan, BLT tersebut akan diberikan kepada pekerja sektor informal, antara lain pengusaha warung, pedagang kecil, serta pengemudi transportasi online.

Pemerintah, lanjut Susi, sudah mulai meminta data calon penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, asosiasi perdagangan, hingga pihak Gojek dan Grab.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sopir Transjakarta Akui Keluar Jalur Saat Kecelakaan yang Tewaskan Penumpang Bajaj

Sopir Transjakarta Akui Keluar Jalur Saat Kecelakaan yang Tewaskan Penumpang Bajaj

Megapolitan
Anies Sebut 25 Juta Warga Berusaha Turunkan Penularan Covid-19, Berharap Tak Sia-sia

Anies Sebut 25 Juta Warga Berusaha Turunkan Penularan Covid-19, Berharap Tak Sia-sia

Megapolitan
Kualitas Udara Jakarta Saat Lebaran 2020 Jadi yang Terbaik sejak 5 Tahun Terakhir

Kualitas Udara Jakarta Saat Lebaran 2020 Jadi yang Terbaik sejak 5 Tahun Terakhir

Megapolitan
Anies: Hampir 60 Persen Warga Jakarta Tak Berpergian Selama PSBB

Anies: Hampir 60 Persen Warga Jakarta Tak Berpergian Selama PSBB

Megapolitan
Warga Masuk Jakarta Harus Kantongi Izin, Anies: Antisipasi Gelombang Kedua Covid-19

Warga Masuk Jakarta Harus Kantongi Izin, Anies: Antisipasi Gelombang Kedua Covid-19

Megapolitan
Anies: Mereka yang Tak Punya SIKM Tak Diizinkan Masuk Jakarta

Anies: Mereka yang Tak Punya SIKM Tak Diizinkan Masuk Jakarta

Megapolitan
Anies: Jakarta Hadapi Gelombang Kedua Covid-19 bila Kita Mulai Bebas Bepergian

Anies: Jakarta Hadapi Gelombang Kedua Covid-19 bila Kita Mulai Bebas Bepergian

Megapolitan
37.642 Pengendara Tercatat Mencoba Keluar Jadetabek Selama PSBB

37.642 Pengendara Tercatat Mencoba Keluar Jadetabek Selama PSBB

Megapolitan
Sudah Dua Hari Satpol PP Halau PKL yang Berdagang di Kota Tua

Sudah Dua Hari Satpol PP Halau PKL yang Berdagang di Kota Tua

Megapolitan
53 Persen Penghuni Rutan di Depok Dapat Remisi Idul Fitri

53 Persen Penghuni Rutan di Depok Dapat Remisi Idul Fitri

Megapolitan
Rem Blong, Bajaj Tabrak Bus Transjakarta, 1 Penumpang Tewas

Rem Blong, Bajaj Tabrak Bus Transjakarta, 1 Penumpang Tewas

Megapolitan
PSBB Bogor, Depok, Bekasi untuk Sementara Diperpanjang sampai 29 Mei, Sesuai PSBB Jabar

PSBB Bogor, Depok, Bekasi untuk Sementara Diperpanjang sampai 29 Mei, Sesuai PSBB Jabar

Megapolitan
275 Pengendara Tercatat Langgar PSBB pada Hari Lebaran

275 Pengendara Tercatat Langgar PSBB pada Hari Lebaran

Megapolitan
PSBB Depok Diperpanjang 3 Hari

PSBB Depok Diperpanjang 3 Hari

Megapolitan
Hari Pertama Lebaran, 2.727 Kendaraan Mencoba Keluar Jadetabek

Hari Pertama Lebaran, 2.727 Kendaraan Mencoba Keluar Jadetabek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X