Pemerintah Diminta Matangkan Data BLT Pekerja Informal yang Terdampak Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta pemerintah lebih dulu mematangkan data penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang rencananya akan dikucurkan sehubungan dengan dampak pandemi Covid-19.

Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan berujar, banyak pekerja di sektor informal yang tidak terdata dengan baik.

Menurut dia, pendataan yang tidak matang kelak berpotensi membuat penyaluran BLT tidak tepat sasaran.

Baca juga: Kafe dan Ruang Publik di Jakarta Masih Jadi Tempat Nongkrong Warga

"Saya pikir ini kebijakan bagus. Problem klasiknya adalah soal data dan potensi konflik karena penyaluran tidak tepat sasaran. Ini yang harus diantisipasi," tutur Misbah melalui keterangannya pada wartawan, Jumat (27/3/2020).

"Misalnya tukang ojek. Ada yang masuk di data Gojek, Grab, atau aplikasi ojek lain, tapi ada juga tukang ojek pangkalan yang agak sulit didata. Ini yang sering menimbulkan konflik horisontal antar tukang ojek," kata dia memberi contoh.

Pendataan yang lebih jeli juga berlaku untuk berbagai pekerja lain di sektor informal, sebut saja para sopir angkot, pedagang kaki lima, dan lainnya.

Menurut Misbah, keadaan ini membutuhkan skema penyaluran yang berbeda dengan penyaluran BLT yang biasa dilakukan, termasuk soal besaran dana yang diterima tiap orang per bulan.

Baca juga: Wabah Corona, Jokowi Diharapkan Buat Kebijakan Tambahan selain BLT

Penetapan data penerima manfaat BLT, lanjutnya, harus transparan dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, dan kelurahan/desa.

"Karena ini yang paling sensitif menimbulkan chaos antar masyarakat," ujar Misbah.

"Skema penyalurannya harus jelas dan bisa dipantau oleh publik. Kemudian, harus dilakukan audit sosial oleh masyarakat maupun audit oleh lembaga pengawas keuangan (APIP, BPK, dan atau KPK)," ia mengakhiri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pihaknya memastikan para pekerja harian serta pelaku usaha kecil bakal mendapatkan insentif dari pemerintah berupa bantuan langsung tunai.

Baca juga: FITRA Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19

"Kita akan melihat sektor informal untuk mendukungnya dalam bentuk bantuan langsung tunai melalui database yang ada," kata Sri Mulyani saat video conference, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Sementara itu, Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono menjelaskan, BLT tersebut akan diberikan kepada pekerja sektor informal, antara lain pengusaha warung, pedagang kecil, serta pengemudi transportasi online.

Pemerintah, lanjut Susi, sudah mulai meminta data calon penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, asosiasi perdagangan, hingga pihak Gojek dan Grab.