Pemkot Bogor Anggarkan Rp 300 Miliar untuk Penanganan Covid-19

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menganggarkan dana sebesar Rp 300 miliar lebih untuk program percepatan penanganan Covid-19.

Anggaran tersebut bersumber dari biaya tak terduga (BTT), pemangkasan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD), dan pemangkasan anggaran DPRD Kota Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menjelaskan, mekanisme peruntukan anggaran itu dibagi menjadi tiga tahap.

Baca juga: Penerapan PSBB Kota Bogor Kemungkinan Dilakukan Pekan Depan

Tahap pertama, yaitu kebutuhan logistik sebesar Rp 210 miliar dan pencegahan Rp 21 miliar.

Tahap kedua untuk program RW Siaga Corona dengan biaya Rp 5,7 miliar, paket sembako untuk kebutuhan selama tiga bulan sebesar Rp 38 miliar, dan dapur umum Rp 4 miliar.

Sementara, untuk tahap tiga diperuntukkan program pasca bencana yang meliputi kompensasi retribusi Rp 18 miliar serta modal usaha Industri Kecil Menengah dan Mikro sebesar Rp 16 miliar.

"Kami sudah memberikan gambaran dan situasi terakhir dalam penanganan permasalahan penyebaran Covid-19 di Kota Bogor kepada DPRD, termasuk membahas soal anggaran," kata Dedie, Jumat (10/4/2020).

Ia menambahkan, sejauh ini Pemkot Bogor masih menyiapkan sejumlah kelengkapan data surat permohonan rekomendasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk diserahkan kepada Kementerian Kesehatan.

Dedie mengatakan, usulan penerapan PSBB ini pun sudah disampaikan kepada DPRD.

Sebab, menurutnya, penerapan PSBB sebaiknya diikuti wilayah-wilayah di sekitar Jakarta demi mengefektifkan langkah-langkah yang diambil.

Pasalnya, jika PSBB dilakukan se-Jabodetabek dan serentak akan terlihat tingkat efektifitasnya.

"Kami lakukan ini sebagai respon dari DKI yang sudah mendapatkan rekomendasi Kemenkes dan sudah menerapkan PSBB terhitung hari ini," tutur dia.

Baca juga: Penerapan PSSB Kota Bogor Diusulkan Berbarengan dengan Bantuan dari Pemprov Jabar

"Akan lebih baik PSBB dilakukan secara bersama-sama dan pembatasan-pembatasan nanti akan kami dibicarakan dengan masing-masing pemerintah daerah. Pemkot Bogor pun masih harus menghitung dampak ekonomi," pungkas dia.