Penerapan PSBB Kota Bogor Kemungkinan Dilakukan Pekan Depan

Kompas.com - 10/04/2020, 19:16 WIB
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim (tengah). KOMPAS.com/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHWakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim (tengah).

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, menargetkan waktu pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dapat diterapkan pekan depan.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, pemerintah daerah sudah melakukan sejumlah kajian pendukung untuk melengkapi keperluan administrasi surat pengajuan rekomendasi PSBB kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ia menambahkan, aturan PSBB yang akan diterapkan di Kota Bogor hampir mirip dengan di wilayah DKI Jakarta.

Baca juga: PSBB Berlaku di Jakarta, Berikut 7 KA Jarak Jauh yang Masih Beroperasi

"Mudah-mudahan tidak ada kendala. Dalam satu atau dua hari ini kita akan bahas, kekurangannya kita lengkapi. Kemungkinan minggu depan pelaksanaan PSBB akan dilakukan di Kota Bogor,” ucap Dedie, Jumat (10/4/2020).

Ia menambahkan, dalam aturan PSBB yang akan diterapkan nantinya, ada beberapa pengecualian aktivitas yang masih boleh dilakukan, seperti kegiatan logistik, kesehatan, bahan pokok, energi, konstruksi, komunikasi informatika, dan keuangan.

Sambung Dedie, penerapan PSBB di Kota Bogor akan dievaluasi setiap 14 hari.

"PSBB ini adalah pembatasan yang sangat luas. Artinya tidak boleh ada kumpulan massa yang intensitas tinggi,” kata dia.

Lanjut dia, dalam video conferencenya bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menawarkan agar peraturan PSBB di Jakarta juga dapat diadopsi dan diaplikasikan di kota-kota penyangga.

Anies juga meminta kepada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di sekitar ibu kota untuk mensosialisasikan kepada warganya terkait penerapan PSBB yang sudah dilakukan di wilayah Jakarta.

"Semoga penerapannya mampu menurunkan jumlah penyebaran Covid-19. Kalau memang ternyata jumlahnya menurun, berarti ada efektivitasnya. Kalau memang masih naik, artinya harus diperluas dan diperketat lagi. Yang jelas, jika ada rekomendasi PSBB dari Menkes, untuk Kota Bogor jadi ada dasar hukum dan dasar kebijakan apabila kita menerapkan ini,” pungkas dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Polemik THR TGUPP, Sekda DKI: Bukan THR, tetapi Uang Apresiasi

Soal Polemik THR TGUPP, Sekda DKI: Bukan THR, tetapi Uang Apresiasi

Megapolitan
4 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Cisalak Ditutup Sementara

4 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Cisalak Ditutup Sementara

Megapolitan
Sekda DKI Sebut Hak Keuangan TGUPP Juga Dipangkas 25 Persen Seperti PNS

Sekda DKI Sebut Hak Keuangan TGUPP Juga Dipangkas 25 Persen Seperti PNS

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Megapolitan
Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Megapolitan
Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Megapolitan
UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Megapolitan
Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Megapolitan
Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Megapolitan
Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Megapolitan
Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Megapolitan
Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Megapolitan
7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X