Kompas.com - 07/07/2020, 11:01 WIB
Sejumlah karangan bunga yang bertuliskan kekecewaan orangtua dan siswa atas PPDB jalur zonasi di DKI. Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITASejumlah karangan bunga yang bertuliskan kekecewaan orangtua dan siswa atas PPDB jalur zonasi di DKI. Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh lepas tangan dalam menangani calon siswa yang tak diterima di sekolah negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021.

Menurut dia, ada sekitar 100 ribu calon siswa tidak tertampung pada PPDB 2020 di DKI Jakarta akibat mekanisme usia yang menjadi faktor penentu dominan pada PPDB dan tidak optimalnya sosialisasi.

Idris mengaku banyak masyarakat yang akhirnya beralih dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Karena itu Pemprov DKI dapat memberi bantuan berupa subsidi uang pangkal dan uang sekolah sehingga anak-anak bisa melanjutkan pendidikannya.

"Pemprov DKI tidak boleh lepas tangan. Bagaimana pun juga kekisruhan ini akibat mekanisme faktor usia yang dipaksakan. Harus segera dicarikan solusi sebelum tahun ajaran baru dimulai," kata Idris dalam keterangannya, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Kecewa Jalur Zonasi PPDB DKI, Orangtua Kirim Karangan Bunga RIP Pendidikan ke Balai Kota

Anggota Komisi E itu menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta wajib menyiapkan skema bantuan untuk calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dan mendaftar di sekolah swasta.

"Kita tidak boleh biarkan siswa ini terlantar dan putus sekolah, jika tidak tertampung di sekolah negeri, mereka harus dibantu agar bisa meneruskan pendidikan di sekolah swasta," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemprov DKI bisa menyalurkan anggaran pendidikan dalam bentuk subsidi uang pangkal atau pembebasan uang sekolah langsung ke calon siswa untuk beberapa bulan pertama.

Mekanisme serupa juga telah diterapkan di daerah lain seperti Kota Semarang dan Provinsi Bali.

"Yang terutama adalah anak tidak putus sekolah, pendidikan harus terus berlanjut karenanya orangtua tidak boleh dibebankan dengan biaya tinggi. Tapi tetap juga harus memikirkan keberlangsungan sekolah swasta," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengungkapkan hanya 32,93 persen siswa SMP yang bisa diterima di SMA dan SMK negeri di Jakarta pada tahun ajaran 2020/2021. Hal ini berdasarkan daya tampung SMA Negeri di Jakarta pada PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 28.428.

Baca juga: Jalur Zonasi PPDB DKI 2020 Pertimbangkan Usia agar Tak Bias Ekonomi

Halaman:


Video Rekomendasi

25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran di Karet Tengsin Hanguskan 7 Rumah, 80 Orang Kehilangan Tempat Tinggal

Kebakaran di Karet Tengsin Hanguskan 7 Rumah, 80 Orang Kehilangan Tempat Tinggal

Megapolitan
Buka Gudang PT ASA, Polisi: Masih Ada Obat Terkait Covid-19 yang Harus Didistribusikan

Buka Gudang PT ASA, Polisi: Masih Ada Obat Terkait Covid-19 yang Harus Didistribusikan

Megapolitan
Mayat Bayi Ditemukan di Kali Cipinang Lontar

Mayat Bayi Ditemukan di Kali Cipinang Lontar

Megapolitan
Mantan Gubernur DKI Soerjadi Tutup Usia, Anies: Dedikasi Beliau Selalu Terpatri

Mantan Gubernur DKI Soerjadi Tutup Usia, Anies: Dedikasi Beliau Selalu Terpatri

Megapolitan
Juru Parkir di Cikini Terancam Dipecat jika Terbukti Lakukan Pungli

Juru Parkir di Cikini Terancam Dipecat jika Terbukti Lakukan Pungli

Megapolitan
Ikut Vaksinasi Covid-19 di Koja, Warga Dapat Doorprize Tabung Gas hingga Sepeda Lipat

Ikut Vaksinasi Covid-19 di Koja, Warga Dapat Doorprize Tabung Gas hingga Sepeda Lipat

Megapolitan
PPKM Tangsel Diperpanjang hingga 9 Agustus, Status Tetap Level 4

PPKM Tangsel Diperpanjang hingga 9 Agustus, Status Tetap Level 4

Megapolitan
Beredar Pesan Kelurahan Benda Baru Pamulang Tak Layani Warga Belum Divaksin, Lurah: Sebatas Imbauan

Beredar Pesan Kelurahan Benda Baru Pamulang Tak Layani Warga Belum Divaksin, Lurah: Sebatas Imbauan

Megapolitan
Sudin Kesehatan Jakarta Pusat Mulai Vaksinasi Ibu Hamil

Sudin Kesehatan Jakarta Pusat Mulai Vaksinasi Ibu Hamil

Megapolitan
NIK Dipakai Orang Lain, Warga Bekasi Tidak Bisa Ikut Vaksinasi Covid -19

NIK Dipakai Orang Lain, Warga Bekasi Tidak Bisa Ikut Vaksinasi Covid -19

Megapolitan
Stasiun Pegangsaan Dua Terbakar, PT LRT Jakarta: Seluruh Petugas dan Karyawan Selamat

Stasiun Pegangsaan Dua Terbakar, PT LRT Jakarta: Seluruh Petugas dan Karyawan Selamat

Megapolitan
Mengenang Soerjadi Soedirja, Gubernur Rumah Susun yang Melarang Operasional Becak di Jakarta

Mengenang Soerjadi Soedirja, Gubernur Rumah Susun yang Melarang Operasional Becak di Jakarta

Megapolitan
Vaksinasi Merdeka di STIKS Tarakanita Duren Sawit, Target 1.000 Orang Per Hari

Vaksinasi Merdeka di STIKS Tarakanita Duren Sawit, Target 1.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Kebakaran Landa Stasiun LRT Pengangsaan Dua Setelah Terdengar Suara Ledakan

Kebakaran Landa Stasiun LRT Pengangsaan Dua Setelah Terdengar Suara Ledakan

Megapolitan
Dishub Selidiki Dugaan Pungli di Parkiran Jalan Cikini Raya

Dishub Selidiki Dugaan Pungli di Parkiran Jalan Cikini Raya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X