Banyak Siswa Tersingkir dari PPDB, PSI Minta Pemprov DKI Tak Lepas Tangan

Kompas.com - 07/07/2020, 11:01 WIB
Sejumlah karangan bunga yang bertuliskan kekecewaan orangtua dan siswa atas PPDB jalur zonasi di DKI. Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITASejumlah karangan bunga yang bertuliskan kekecewaan orangtua dan siswa atas PPDB jalur zonasi di DKI. Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh lepas tangan dalam menangani calon siswa yang tak diterima di sekolah negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021.

Menurut dia, ada sekitar 100 ribu calon siswa tidak tertampung pada PPDB 2020 di DKI Jakarta akibat mekanisme usia yang menjadi faktor penentu dominan pada PPDB dan tidak optimalnya sosialisasi.

Idris mengaku banyak masyarakat yang akhirnya beralih dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Karena itu Pemprov DKI dapat memberi bantuan berupa subsidi uang pangkal dan uang sekolah sehingga anak-anak bisa melanjutkan pendidikannya.

"Pemprov DKI tidak boleh lepas tangan. Bagaimana pun juga kekisruhan ini akibat mekanisme faktor usia yang dipaksakan. Harus segera dicarikan solusi sebelum tahun ajaran baru dimulai," kata Idris dalam keterangannya, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Kecewa Jalur Zonasi PPDB DKI, Orangtua Kirim Karangan Bunga RIP Pendidikan ke Balai Kota

Anggota Komisi E itu menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta wajib menyiapkan skema bantuan untuk calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dan mendaftar di sekolah swasta.

"Kita tidak boleh biarkan siswa ini terlantar dan putus sekolah, jika tidak tertampung di sekolah negeri, mereka harus dibantu agar bisa meneruskan pendidikan di sekolah swasta," ujar dia.

Pemprov DKI bisa menyalurkan anggaran pendidikan dalam bentuk subsidi uang pangkal atau pembebasan uang sekolah langsung ke calon siswa untuk beberapa bulan pertama.

Mekanisme serupa juga telah diterapkan di daerah lain seperti Kota Semarang dan Provinsi Bali.

"Yang terutama adalah anak tidak putus sekolah, pendidikan harus terus berlanjut karenanya orangtua tidak boleh dibebankan dengan biaya tinggi. Tapi tetap juga harus memikirkan keberlangsungan sekolah swasta," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengungkapkan hanya 32,93 persen siswa SMP yang bisa diterima di SMA dan SMK negeri di Jakarta pada tahun ajaran 2020/2021. Hal ini berdasarkan daya tampung SMA Negeri di Jakarta pada PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 28.428.

Baca juga: Jalur Zonasi PPDB DKI 2020 Pertimbangkan Usia agar Tak Bias Ekonomi

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Total 2.483 Orang Dirawat, Pasien Covid-19 di Jakarta Tebanyak Sejak Awal Pandemi

Total 2.483 Orang Dirawat, Pasien Covid-19 di Jakarta Tebanyak Sejak Awal Pandemi

Megapolitan
Kasus Jenazah Hilang di TPU Karang Bahagia, Polisi Temukan Potongan Tengkorak di Septic Tank

Kasus Jenazah Hilang di TPU Karang Bahagia, Polisi Temukan Potongan Tengkorak di Septic Tank

Megapolitan
Motor Pengantar Tabung Gas Terbakar di Jatinegara

Motor Pengantar Tabung Gas Terbakar di Jatinegara

Megapolitan
Positivity Rate Covid-19 di Jakarta 7,8 Persen Selama Sepekan Terakhir

Positivity Rate Covid-19 di Jakarta 7,8 Persen Selama Sepekan Terakhir

Megapolitan
Penyintas Covid-19 Sebut Mereka yang Abai Protokol Kesehatan sebagai Orang Arogan

Penyintas Covid-19 Sebut Mereka yang Abai Protokol Kesehatan sebagai Orang Arogan

Megapolitan
Jubir Ralat Data, Ada Dua Pegawai PN Jakarta Barat yang Terpapar Covid-19

Jubir Ralat Data, Ada Dua Pegawai PN Jakarta Barat yang Terpapar Covid-19

Megapolitan
Sepasang Lansia di Warakas Ditemukan Tewas di Dalam Rumah yang Terkunci

Sepasang Lansia di Warakas Ditemukan Tewas di Dalam Rumah yang Terkunci

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: Tambah 357, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Ada 23.266

UPDATE 5 Agustus: Tambah 357, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Ada 23.266

Megapolitan
Muhamad Mundur dari Jabatan Sekda, Pemkot Tangsel Belum Tentukan Penggantinya

Muhamad Mundur dari Jabatan Sekda, Pemkot Tangsel Belum Tentukan Penggantinya

Megapolitan
Pemilik Warung Korban Perampokan di Ciracas Mulai Beraktivitas meski Masih Trauma

Pemilik Warung Korban Perampokan di Ciracas Mulai Beraktivitas meski Masih Trauma

Megapolitan
Kasus Covid-19 Jakarta Capai 22.909, Dinkes: Angka Ini Seolah-olah Wow

Kasus Covid-19 Jakarta Capai 22.909, Dinkes: Angka Ini Seolah-olah Wow

Megapolitan
Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Sudah Habiskan Rp 101,5 Miliar

Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Sudah Habiskan Rp 101,5 Miliar

Megapolitan
Penutupan Operasi Patuh Jaya, 1.169 Pengendara di Kota Tangerang Kena Tilang

Penutupan Operasi Patuh Jaya, 1.169 Pengendara di Kota Tangerang Kena Tilang

Megapolitan
Lepas Jabatan Sekda Tangsel, Muhamad Langsung Blusukan ke Masyarakat

Lepas Jabatan Sekda Tangsel, Muhamad Langsung Blusukan ke Masyarakat

Megapolitan
Pemkot Tangerang: Gelombang PHK Picu KDRT pada Masa Pandemi Covid-19

Pemkot Tangerang: Gelombang PHK Picu KDRT pada Masa Pandemi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X