Perusahaan Diminta Tak Tutup-tutupi Informasi jika Ada Karyawan Terpapar Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah meminta perusahaan atau perkantoran di Jakarta tidak menutup-nutupi apabila ada karyawan atau pegawai yang terpapar Covid-19.

Laporan tentang pegawai yang terpapar Covid-19 memudahkan untuk dilakukan penindakan dengan penutupan sementara maupun penyemprotan disinfektan.

"Tatkala mendapat hasil yang dilakukan secara jujur, kami langsung lakukan penindakan. Tapi kalau di situ ada katakanlah kendala, masih ngelak, nutupin, baru kami ajak Dinkes untuk sama-sama melakukan uji sampel," ucap Andri, Kamis (30/7/2020).

Baca juga: Muncul Klaster Baru dan Jakarta yang Giat Lakukan Surveilans Covid-19...

"Makanya dari awal, sudah lah enggak usah nutup-nutupi info. Perusahaan tersebut harus berterima kasih dengan info tersebut," kata dia.

Menurut Andri, bila perusahaan melaporkan sendiri ada karyawan yang terpapar Covid-19 maka ada edukasi mengenai penanganan yang bisa dilakukan ke depan.

"Kedua, bila pelaporan benar atau tidak benar, kami juga memberikan feedback kepada yang melaporkan. Bahwa tidak benar, bahwa benar. itu yang kami sampaikan. Tapi, apabila kami mengalami kesulitan, pasti kami meminta bantuan kepada instansi yang memang berwenang, dalam hal ini Dinkes," kata dia.

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, rerdapat 440 pegawai terpapar corona dari 68 perkantoran Jakarta. 

Datanya sebagai berikut :

- Kementerian :132 kasus

1. Kementerian Keuangan: 25 kasus
2. Kemendikbud: 22 kasus
3. Kemenparekraf: 15 kasus
4. Kementerian Kesehatan: 10 kasus
5. Kemenpora : 10 kasus
6. Kementerian ESDM: 9 kasus
7. Litbangkes: 8 kasus kasus
8. Kementerian Pertanian 6 kasus
9. Kementerian Perhubungan: 6 kasus
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 6 kasus
11. Kementerian Luar Negeri: 3 kasus
12. Kemenpan-RB: 3 kasus
13. Kementrian Komunikasi dan Informatika: 3 kasus
14. ementerian Pertahanan: 2 kasus
15. Kementerian Hukum dan HAM: 1 kasus
16. Kemenristek RI: 1 kasus
17. Kementerian Lingkungan Hidup: 1 kasus
18. Kementerian PPAPP: 1 kasus.

- Perusahaan swasta dan BUMN: 150 kasus

1. Kantor PT Antam: 68 kasus
2. Kimia Farma pusat: 20 kasus
3. ACT : 12 kasus
4. Samudera Indonesia: 10 kasus
5. PMI Pusat : 6 kasus
6. PT.Indofood Pademangan: 6 kasus
7. BRI : 5 Kasus
8. Pertamina: 3 kasus
9. PTSP Walikota Jakbar : 3 kasus
10. Indosat: 2 kasus
11. PSTW Kelapa Dua Wetan: 2 kasus
12. Kantin: 2 kasus
13. Siemens Pulogadung: 1 kasus
14. MY Indo Airland: 1 kasus
15. PT NET: 1 kasus
16. Mandiri Sekuritas : 1 kasus

PLN: 7 kasus

Lain-lain: 158 kasus

1. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Utara: 23 kasus
2. Samsat Polda Metro Jaya: 20 kasus
3. Lembaga Administrasi Negara (LAN): 17 kasus
4. Dinas Kesehatan DKI Jakarta: 18 kasus
5. Kelurahan Karang Anyar : 7 kasus
6. Kelurahan Cempaka Putih Timur : 7 kasus
7. Kelurahan Cempaka putih Barat : 9 kasus
8. Badan Tenaga Nuklir Indonesia (BATAN): 5 kasus
9. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): 5 kasus
10. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD): 4 kasus
11. Dishub MT Haryono: 4 kasus
12. Komisi yudisial : 3 kasus
13. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP): 3 kasus
14. Dinas UMKM DKI: 3 orang
15. Kelurahan Tanjung Priok : 3 kasus
16. Kelurahan Papanggo : 3 kasus
17. Kantor Kecamatan Menteng: 2 kasus
18. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): 2 kasus
19. Badan Narkotika Nasional (BNN): 2 kasus
20. Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta: 2 kasus
21. Kantor Camat Koja: 2 kasus
22. Kelurahan Sunter Jaya: 2 kasus
23. Kelurahan Kebon Bawang : 2 kasus
24. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK): 1 kasus
25. Bhayangkara: 1 kasus
26. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD): 1 kasus
27. Kantor Kecamatan Cempaka Putih: 1 kasus
28. Suku Badan Pendapatan Daerah : 1 kasus
29. PAMDAL: 1 kasus
30. Polres Jakarta Utara: 1 kasus
31. Dinas Kehutanan: 1 kasus
32. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda): 1 kasus
33. Kelurahan Kembangan Selatan : 1 kasus.