Langgar Protokol Kesehatan, Satu Kantor di Kawasan Pulogadung Ditutup Sementara

Kompas.com - 16/09/2020, 18:58 WIB
Perkantoran dengan banyak karyawan berisiko menularkan virus corona KOMPAS.com/DEAN PAHREVIPerkantoran dengan banyak karyawan berisiko menularkan virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemkot Jakarta Timur menutup sementara kantor sebuah perusahaan karena melanggar protokol kesehatan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Perusahaan tersebut yakni PT Kianis Pratama yang  berkantor di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.

"Pelanggaran pertama dilakukan sanksi penutupan sementara 3x24 jam," kata Kasatpol PP Jakarta Timur, Budhy Novian saat dihubungi, Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Batasi Jumlah Pegawai di Kantor, Pemkot Tangsel Kembali Terapkan WFH

Budhy mengatakan, perusahaan di bidang penyewaan forklift itu tidak menerapkan peraturan 25 persen jumlah karyawan dalam satu gedung. 

Alhasil, perusahaan yang masuk dalam kategori non-esensial ini mendapat sanksi penutupan sementara.

Budhy pun menjelaskan alasan mengapa perusahaan tidak menerapkan peraturan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Alasannya karena mereka tidak paham," kata dia.

Walaupun beralasan tidak paham dengan aturan PSBB yang baru, pihaknya tetap memberikan sanksi tegas.

Dia berharap perusahaan lain juga menerapkan protokol kesehatan Covid-19 agar tidak timbul klaster baru di lingkungan perkantoran.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat mulai Senin (14/9/2020).

Dengan diterapkannya PSBB ketat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mewajibkan sebagian besar perkantoran menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Baca juga: PSBB Transisi Dicabut, Mulai Senin Depan Perkantoran di Jakarta Wajib Full WFH

Hanya 11 bidang usaha yang masih diperkenankan bekerja dari kantor selama PSBB ketat ini.

Berikut 11 usaha yang masih diperkenankan bekerja di kantor:

1. Perusahaan kesehatan

2. Usaha bahan pangan

3. Energi

4. Telekomunikasi dan teknologi informatika

5. Keuangan

6. Logistik

7. Perhotelan

8. Konstruksi

9. Industri strategis

10. Pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu

11. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari

Usaha yang mendapat izin pengecualian operasi bidang non-esensial harus mengajukan kembali kepada Pemprov DKI Jakarta.

Anies menegaskan, WFH bukan berarti meliburkan kegiatan perekonomian, melainkan kembali menugaskan warga untuk bekerja dari rumah.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[Hak Jawab] Alvin Lim Klarifikasi Tuduhan Penculikan Anak dan Pencurian Ponsel

[Hak Jawab] Alvin Lim Klarifikasi Tuduhan Penculikan Anak dan Pencurian Ponsel

Megapolitan
2 Mayat Ditemukan dalam Rumah di Sukmajaya Depok, Polisi Sebut Nihil Tanda Kekerasan

2 Mayat Ditemukan dalam Rumah di Sukmajaya Depok, Polisi Sebut Nihil Tanda Kekerasan

Megapolitan
Ganjil-genap Margonda Depok, Dishub Berencana Sekat Kendaraan di 3 Titik Ini

Ganjil-genap Margonda Depok, Dishub Berencana Sekat Kendaraan di 3 Titik Ini

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pungli terhadap PKL di Puri Beta Ciledug

Polisi Selidiki Dugaan Pungli terhadap PKL di Puri Beta Ciledug

Megapolitan
PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim Tolak Disebut Dipecat, Pengacara: Yang Benar Diberhentikan Tak Hormat

PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim Tolak Disebut Dipecat, Pengacara: Yang Benar Diberhentikan Tak Hormat

Megapolitan
Foto Viral Bayi Dicat Silver di Pamulang, Satpol PP Bakal Bertindak

Foto Viral Bayi Dicat Silver di Pamulang, Satpol PP Bakal Bertindak

Megapolitan
266 Pemotor yang Gunakan Knalpot Bising Ditindak Polisi Saat Crowd Free Night Semalam

266 Pemotor yang Gunakan Knalpot Bising Ditindak Polisi Saat Crowd Free Night Semalam

Megapolitan
Dishub Akui Ganjil Genap Margonda Dapat Bebani Area Lain di Depok hingga 30 Persen

Dishub Akui Ganjil Genap Margonda Dapat Bebani Area Lain di Depok hingga 30 Persen

Megapolitan
Pemkot Depok Gelar Sekolah Tatap Muka Mulai 4 Oktober, Akan Swab Rutin secara Acak

Pemkot Depok Gelar Sekolah Tatap Muka Mulai 4 Oktober, Akan Swab Rutin secara Acak

Megapolitan
Ganjil Genap Diprediksi Akan Perlancar Jalan Margonda Depok hingga 50 Persen di Akhir Pekan

Ganjil Genap Diprediksi Akan Perlancar Jalan Margonda Depok hingga 50 Persen di Akhir Pekan

Megapolitan
Ganjil Genap di Margonda Depok Hanya Diterapkan dari Flyover UI sampai Simpang Ramanda

Ganjil Genap di Margonda Depok Hanya Diterapkan dari Flyover UI sampai Simpang Ramanda

Megapolitan
Perseteruan Warga dengan 16 Sekuriti di Kembangan, Polisi Tetapkan Satu Tersangka

Perseteruan Warga dengan 16 Sekuriti di Kembangan, Polisi Tetapkan Satu Tersangka

Megapolitan
Video Viral Aksi Pencurian di Pondok Aren, Pelaku Gasak Suvenir dan 15 Hoverboard

Video Viral Aksi Pencurian di Pondok Aren, Pelaku Gasak Suvenir dan 15 Hoverboard

Megapolitan
3 Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Berawal dari Pindah Lajur

3 Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Berawal dari Pindah Lajur

Megapolitan
Kasus Penembakan di Tangerang, Polisi Sebut Tak Ada Saksi yang Lihat Langsung Kejadian

Kasus Penembakan di Tangerang, Polisi Sebut Tak Ada Saksi yang Lihat Langsung Kejadian

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.