Fraksi PKS Minta Perda Penanganan Covid-19 Memuat Standardisasi Kegiatan Selama PSBB

Kompas.com - 30/09/2020, 13:34 WIB
Langgar ketentuan PSBB, 1 kantor di Sudirman ditutup KOMPAS.com/ROSIANA HARYANTILanggar ketentuan PSBB, 1 kantor di Sudirman ditutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Solikhah meminta Pemprov DKI memuat standardisasi kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat dalam Perda Penanggulangan Covid-19.

Menurut Solikhah, standardisasi tersebut diperlukan untuk menghindari konflik antara penegak hukum dan masyarakat.

"Standardisasi ini diperlukan untuk menghindari konflik yang sangat berpotensi terjadi antara penegak hukum dengan masyarakat maupun pihak lain yang menjadi objek dari pengaturan dalam PSBB yang diterapkan," kata Solikhah saat rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Penanganan Covid-19, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: Warga DKI Cari Hiburan ke Bodetabek saat PSBB, Wagub: Itu Konsekuensi

Contoh standardisasi kegiatan yang harus dimuat dalam Perda adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun perguruan tinggi selama PSBB.

Menurut Solikhah, saat ini belum ada payung hukum yang mengatur kegiatan belajar mengajar secara daring maupun penegakan hukum bagi sekolah yang melakukan kegiatan belajar di sekolah.

"Fraksi PKS mencatat bahwa dalam muatan peraturan ini belum mencantumkan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi yang harus dijalankan di Jakarta dalam masa pandemi untuk mencegah penularan Covid-19," ujar Solikhah.

"Pengaturan ini diperlukan agar ada payung hukum yang jelas untuk penegakan aturan kegiatan pembelajaran di masa pandemi dengan pembelajaran jarak jauh, maupun jika ada sekolah yang melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung," sambungnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI dan DPRD DKI tengah membahas raperda penanggulangan Covid-19. Raperda itu disusun karena DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah Covid-19.

Raperda itu juga dibentuk agar aturan mengenai penanggulangan Covid-19 di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat.

Isi Perda tersebut nantinya bakal lebih lengkap daripada dua peraturan gubernur (Pergub) yang menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Jakarta.

Pergub tersebut adalah Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19; dan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perumahan Vila Jatirasa Bekasi Terendam Banjir, Tim SAR Evakuasi 20 Warga

Perumahan Vila Jatirasa Bekasi Terendam Banjir, Tim SAR Evakuasi 20 Warga

Megapolitan
Banjir hingga 1,5 Meter di Bekasi, Tim SAR Jakarta Bantu Evakuasi Korban

Banjir hingga 1,5 Meter di Bekasi, Tim SAR Jakarta Bantu Evakuasi Korban

Megapolitan
PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang hingga 8 Oktober, Ini Penjelasan Anies

PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang hingga 8 Oktober, Ini Penjelasan Anies

Megapolitan
Membegal Gadis di Ciputat, Dua Pelaku Ditangkap Polisi

Membegal Gadis di Ciputat, Dua Pelaku Ditangkap Polisi

Megapolitan
Minggu, 72 RT di Jakarta Terdampak Banjir

Minggu, 72 RT di Jakarta Terdampak Banjir

Megapolitan
Antisipasi Begal, Polisi Patroli di Jalur Sepeda Saat Akhir Pekan

Antisipasi Begal, Polisi Patroli di Jalur Sepeda Saat Akhir Pekan

Megapolitan
Dua Kecamatan di Kabupaten Bekasi Juga Terdampak Banjir Kiriman dari Bogor

Dua Kecamatan di Kabupaten Bekasi Juga Terdampak Banjir Kiriman dari Bogor

Megapolitan
Sungai Meluap Usai Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Depok Sempat Terendam Banjir

Sungai Meluap Usai Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Depok Sempat Terendam Banjir

Megapolitan
Rumah Terendam Banjir, 80 Warga Pondok Gede Permai Bekasi Mengungsi di Posko BNPB

Rumah Terendam Banjir, 80 Warga Pondok Gede Permai Bekasi Mengungsi di Posko BNPB

Megapolitan
BPBD Sebut Banjir di Perumahan Kota Bekasi karena Kiriman dari Bogor

BPBD Sebut Banjir di Perumahan Kota Bekasi karena Kiriman dari Bogor

Megapolitan
Banjir di Lima Perumahan di Bekasi Mulai Surut, Empat Lainnya Masih Terendam 1 Meter

Banjir di Lima Perumahan di Bekasi Mulai Surut, Empat Lainnya Masih Terendam 1 Meter

Megapolitan
Terungkapnya Aksi Kapten Penodong di Tanjung Priok, Masih 17 Tahun dan Ikuti Jejak Orangtua...

Terungkapnya Aksi Kapten Penodong di Tanjung Priok, Masih 17 Tahun dan Ikuti Jejak Orangtua...

Megapolitan
Diduga Ingin Bunuh Diri, Seorang Pria Ditemukan Bersimbah Darah di Toilet Minimarket Duren Sawit

Diduga Ingin Bunuh Diri, Seorang Pria Ditemukan Bersimbah Darah di Toilet Minimarket Duren Sawit

Megapolitan
Cerita Korban Angin Puting Beliung di Bekasi, Dagangan Hancur dan Rumah Rusak

Cerita Korban Angin Puting Beliung di Bekasi, Dagangan Hancur dan Rumah Rusak

Megapolitan
Jelang Libur Panjang, Angkasa Pura II Antisipasi Lonjakan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta

Jelang Libur Panjang, Angkasa Pura II Antisipasi Lonjakan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X