Kompas.com - 30/09/2020, 13:34 WIB
Langgar ketentuan PSBB, 1 kantor di Sudirman ditutup KOMPAS.com/ROSIANA HARYANTILanggar ketentuan PSBB, 1 kantor di Sudirman ditutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Solikhah meminta Pemprov DKI memuat standardisasi kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat dalam Perda Penanggulangan Covid-19.

Menurut Solikhah, standardisasi tersebut diperlukan untuk menghindari konflik antara penegak hukum dan masyarakat.

"Standardisasi ini diperlukan untuk menghindari konflik yang sangat berpotensi terjadi antara penegak hukum dengan masyarakat maupun pihak lain yang menjadi objek dari pengaturan dalam PSBB yang diterapkan," kata Solikhah saat rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Penanganan Covid-19, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: Warga DKI Cari Hiburan ke Bodetabek saat PSBB, Wagub: Itu Konsekuensi

Contoh standardisasi kegiatan yang harus dimuat dalam Perda adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun perguruan tinggi selama PSBB.

Menurut Solikhah, saat ini belum ada payung hukum yang mengatur kegiatan belajar mengajar secara daring maupun penegakan hukum bagi sekolah yang melakukan kegiatan belajar di sekolah.

"Fraksi PKS mencatat bahwa dalam muatan peraturan ini belum mencantumkan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi yang harus dijalankan di Jakarta dalam masa pandemi untuk mencegah penularan Covid-19," ujar Solikhah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pengaturan ini diperlukan agar ada payung hukum yang jelas untuk penegakan aturan kegiatan pembelajaran di masa pandemi dengan pembelajaran jarak jauh, maupun jika ada sekolah yang melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung," sambungnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI dan DPRD DKI tengah membahas raperda penanggulangan Covid-19. Raperda itu disusun karena DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah Covid-19.

Raperda itu juga dibentuk agar aturan mengenai penanggulangan Covid-19 di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat.

Isi Perda tersebut nantinya bakal lebih lengkap daripada dua peraturan gubernur (Pergub) yang menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Jakarta.

Pergub tersebut adalah Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19; dan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jasad Pria Ditemukan di Dalam Kontrakan di Makasar Jaktim

Jasad Pria Ditemukan di Dalam Kontrakan di Makasar Jaktim

Megapolitan
Ditangkap, Penebar Ranjau Paku di Jalan MT Haryono adalah Penambal Ban

Ditangkap, Penebar Ranjau Paku di Jalan MT Haryono adalah Penambal Ban

Megapolitan
Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Minta Maaf ke Keluarga dan Komandan Korban

Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Minta Maaf ke Keluarga dan Komandan Korban

Megapolitan
Catat, 8 Titik Crowd Free Night di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi

Catat, 8 Titik Crowd Free Night di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi

Megapolitan
Pria Diduga Anggota Ormas Palak, Aniaya, dan Ancam Pedagang di Puri Beta Tangerang

Pria Diduga Anggota Ormas Palak, Aniaya, dan Ancam Pedagang di Puri Beta Tangerang

Megapolitan
Pengakuan Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok: Solidaritas Sesama Saudara

Pengakuan Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok: Solidaritas Sesama Saudara

Megapolitan
Anggota TNI Ditemukan Tewas di Depok, Polisi: Korban Ditusuk karena Lerai Perkelahian

Anggota TNI Ditemukan Tewas di Depok, Polisi: Korban Ditusuk karena Lerai Perkelahian

Megapolitan
Kelabui Petugas, Penyelundup Masukkan 144.100 Benih Lobster ke Koper Tamasya

Kelabui Petugas, Penyelundup Masukkan 144.100 Benih Lobster ke Koper Tamasya

Megapolitan
4 Tersangka Penyelundup 144.100 Benih Lobster ke Singapura Ditangkap

4 Tersangka Penyelundup 144.100 Benih Lobster ke Singapura Ditangkap

Megapolitan
Pemprov DKI Minta Kemendikbud Hati-Hati Gunakan Istilah Klaster Covid-19 akibat PTM

Pemprov DKI Minta Kemendikbud Hati-Hati Gunakan Istilah Klaster Covid-19 akibat PTM

Megapolitan
Pemprov DKI Sanggah Temuan Kemendikbud Ristek soal 25 Klaster Covid-19 di Sekolah, Ini Fakta Versi DKI

Pemprov DKI Sanggah Temuan Kemendikbud Ristek soal 25 Klaster Covid-19 di Sekolah, Ini Fakta Versi DKI

Megapolitan
Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Juga Tusuk Seorang Warga

Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Juga Tusuk Seorang Warga

Megapolitan
Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Ditangkap

Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Ditangkap

Megapolitan
Ganjil Genap Tempat Wisata di Jakarta Masih Berlaku hingga 3 Oktober

Ganjil Genap Tempat Wisata di Jakarta Masih Berlaku hingga 3 Oktober

Megapolitan
Apa Artinya Crowd Free Night yang Berlaku di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi?

Apa Artinya Crowd Free Night yang Berlaku di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.