Kompas.com - 30/09/2020, 13:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Solikhah meminta Pemprov DKI memuat standardisasi kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat dalam Perda Penanggulangan Covid-19.

Menurut Solikhah, standardisasi tersebut diperlukan untuk menghindari konflik antara penegak hukum dan masyarakat.

"Standardisasi ini diperlukan untuk menghindari konflik yang sangat berpotensi terjadi antara penegak hukum dengan masyarakat maupun pihak lain yang menjadi objek dari pengaturan dalam PSBB yang diterapkan," kata Solikhah saat rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Penanganan Covid-19, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: Warga DKI Cari Hiburan ke Bodetabek saat PSBB, Wagub: Itu Konsekuensi

Contoh standardisasi kegiatan yang harus dimuat dalam Perda adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun perguruan tinggi selama PSBB.

Menurut Solikhah, saat ini belum ada payung hukum yang mengatur kegiatan belajar mengajar secara daring maupun penegakan hukum bagi sekolah yang melakukan kegiatan belajar di sekolah.

"Fraksi PKS mencatat bahwa dalam muatan peraturan ini belum mencantumkan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi yang harus dijalankan di Jakarta dalam masa pandemi untuk mencegah penularan Covid-19," ujar Solikhah.

"Pengaturan ini diperlukan agar ada payung hukum yang jelas untuk penegakan aturan kegiatan pembelajaran di masa pandemi dengan pembelajaran jarak jauh, maupun jika ada sekolah yang melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung," sambungnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI dan DPRD DKI tengah membahas raperda penanggulangan Covid-19. Raperda itu disusun karena DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah Covid-19.

Raperda itu juga dibentuk agar aturan mengenai penanggulangan Covid-19 di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat.

Isi Perda tersebut nantinya bakal lebih lengkap daripada dua peraturan gubernur (Pergub) yang menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Jakarta.

Pergub tersebut adalah Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19; dan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beberapa Hari Lagi Lengser, Anies: Sekarang yang Dikejar Peresmian-peresmian Saja

Beberapa Hari Lagi Lengser, Anies: Sekarang yang Dikejar Peresmian-peresmian Saja

Megapolitan
Keseruan Anak-Anak di Parade HUT TNI: Naik Kendaraan Tempur hingga Pakai Baju Loreng

Keseruan Anak-Anak di Parade HUT TNI: Naik Kendaraan Tempur hingga Pakai Baju Loreng

Megapolitan
Ikut Diroasting Mamat Alkatiri, Fadli Zon Tak Permasalahkan Dikritik dan Mengaku Terpingkal

Ikut Diroasting Mamat Alkatiri, Fadli Zon Tak Permasalahkan Dikritik dan Mengaku Terpingkal

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Utara Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Utara Bulan Oktober

Megapolitan
Update Banjir di Jakarta hingga Pukul 12.00: Air Telah Surut Seluruhnya

Update Banjir di Jakarta hingga Pukul 12.00: Air Telah Surut Seluruhnya

Megapolitan
Sang Ayah Kecewa, Kasus Kematian Akseyna Tak Ada Perkembangan Signifikan

Sang Ayah Kecewa, Kasus Kematian Akseyna Tak Ada Perkembangan Signifikan

Megapolitan
Baim Wong dan Paula Bakal Diperiksa Polisi Terkait 'Prank' Laporan KDRT pada 7 Oktober 2022

Baim Wong dan Paula Bakal Diperiksa Polisi Terkait "Prank" Laporan KDRT pada 7 Oktober 2022

Megapolitan
Tak Hanya Hillary Lasut, Mamat Alkatiri juga ā€œRoastingā€ Politisi Berikutā€¦

Tak Hanya Hillary Lasut, Mamat Alkatiri juga ā€œRoastingā€ Politisi Berikutā€¦

Megapolitan
Toko Kue Milik Ruben Onsu di Cilandak Dibobol Maling, 6 Laptop dan 5 Hp Raib

Toko Kue Milik Ruben Onsu di Cilandak Dibobol Maling, 6 Laptop dan 5 Hp Raib

Megapolitan
Nasdem Mengusung Anies Jadi Capres, Pengamat: Langkah Berat Partai Merangkul Basis Akar Rumput

Nasdem Mengusung Anies Jadi Capres, Pengamat: Langkah Berat Partai Merangkul Basis Akar Rumput

Megapolitan
Anies Sengaja Tak Sediakan Tempat Sampah di Bus Transjakarta

Anies Sengaja Tak Sediakan Tempat Sampah di Bus Transjakarta

Megapolitan
Saat Hillary Lasut Ramai-ramai Dikritik Netizen karena Polisikan Mamat Alkatiri...

Saat Hillary Lasut Ramai-ramai Dikritik Netizen karena Polisikan Mamat Alkatiri...

Megapolitan
Ayah Akseyna Minta Polisi Bentuk Tim Khusus agar Kasus Kematian Anaknya Terungkap

Ayah Akseyna Minta Polisi Bentuk Tim Khusus agar Kasus Kematian Anaknya Terungkap

Megapolitan
Pelapor: Kalau Kasus 'Prank' KDRT Baim Wong Berakhir Damai, Rakyat Kecewa

Pelapor: Kalau Kasus "Prank" KDRT Baim Wong Berakhir Damai, Rakyat Kecewa

Megapolitan
2 Tahun Tutup Selama Pandemi Covid-19, Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Beroperasi Kembali

2 Tahun Tutup Selama Pandemi Covid-19, Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Beroperasi Kembali

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.