Pansus Banjir DPRD DKI Diminta Serius Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan mengkritik, Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI yang baru bekerja setelah banjir kembali datang di Ibu Kota.

Padahal, Pansus Banjir DPRD DKI telah dibentuk sejak 8 bulan lalu.

Untuk itu, Pansus Banjir diminta serius bekerja bersama Pemprov DKI untuk meminimalkan banjir di Ibu Kota.

"Itu kan pansus dibentuk untuk banjir Jakarta pada 1 Januari. Nah kalau sekarang baru kerja, kerjanya untuk banjir yang mana? Karena kan kemarin Jakarta banjir lagi berapa kali. Menurut saya enggak jelas nih DPRD," ucap Tigor saat dihubungi, Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Pansus Banjir DPRD DKI: Spontan Terbentuk, Reaktif Bekerja Setelah Banjir Datang

Tigor menyindir bahwa sepanjang sejarah DPRD DKI belum ada pansus yang dibentuk bekerja dengan efektif.

Menurut dia, pansus yang ada biasanya hanya menghabiskan anggaran.

"Pada sejarahnya itu pansus di DPRD enggak pernah ada hasilnya. Sepanjang sejarah DPRD mereka kebentuk abisin anggaran rapat doang," ujarnya.

Padahal, kata dia, seharusnya Pansus Banjir sudah bisa bekerja bahkan menghasilkan sejumlah solusi sejak beberapa bulan lalu.

Tigor berpendapat, ada dua masalah besar mengenai banjir yang bisa dikritisi oleh Pansus Banjir, yakni soal sistem peringatan dini dan bantuan darurat.

"Kalau mau mencermati banjir itu banyak. Tapi terpenting nolong warga Jakarta biar kerugian enggak banyak terus. Ada dua hal yang enggak jalan, itu sistem peringatan dini sama bantuan darurat enggak jalan," kata dia.

Sistem peringatan dini adalah alat yang dipakai DKI untuk memperingati warga di lokasi langganan banjir.

Baca juga: 170 KK di Bidara Cina Terdampak Banjir, Genangan Sempat Setinggi 1,5 Meter

Adapun soal bantuan darurat seperti proses evakuasi hingga bantuan logistik di tempat pengungsian.

Pansus Banjir sebelumnya menggelar rapat pada Senin (5/10/2020) lalu.

Agenda ini digelar setelah adanya banjir di sejumlah titik akibat guyuran hujan dengan intensitas sedang hingga deras pada 21 September dan 4 Oktober lalu.

Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, pansus mengadakan rapat bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Agendanya adalah membahas mengenai master plan dan kebijakan penanganan banjir di Ibu Kota.

Baca juga: Pansus Banjir DPRD DKI: Spontan Terbentuk, Reaktif Bekerja Setelah Banjir Datang

Zita mengatakan, program yang disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai penanganan banjir tak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami sudah dengar paparannya, dari rencana jangka panjang, menengah, hingga jangka pendek. Tapi dengan rencana yang ada, banjir di DKI semakin parah, itu yang ingin kami telusuri," ujar Zita saat dikonfirmasi, Selasa (6/10/2020).

Dari hasil rapat, menurut Zita, paparan yang disampaikan eksekutif sangat detail dan jelas. Bahkan rencana panjang dan pendek penanganan banjir disiapkan dengan baik.

Hanya saja, eksekusi Pemprov DKI di lapangan tak berjalan baik sehingga banjir masih saja menghantui Jakarta.